Kemenkumham dan Pemprov Babel Perkuat Jaringan Informasi Hukum (JDIH) Tingkatkan Layanan Publik

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kemenkum Babel) terus berupaya mendorong peningkatan kualitas Peraturan Daerah (Perda) agar selaras dengan sistem hukum nasional dan kebutuhan masyarakat, melalui harmonisasi dan inovasi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Babel gencar lakukan pendampingan pelaporan dan penilaian kinerja JDIHN, memastikan akses hukum yang cepat dan akurat bagi publik.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel bersinergi memperkuat kinerja Organisasi Bantuan Hukum (OBH), demi memastikan layanan bantuan hukum gratis yang tepat sasaran dan akuntabel bagi masyarakat.

Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kemenkum Babel) memperkuat pemahaman ASN terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional guna memastikan implementasi optimal di daerah. Simak selengkapnya!

Kanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung bersama Pemkab Bangka berkolaborasi meningkatkan kinerja JDIHN melalui aplikasi e-Report JDIHN, demi kemudahan akses produk hukum bagi masyarakat.

Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung bersama Pemkab Bangka Selatan berkolaborasi membahas kebijakan penerapan aplikasi e-Report JDIHN, bertujuan meningkatkan kualitas pelaporan dan transparansi informasi hukum daerah.

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur bersama Kemenkumham Babel gelar bimtek untuk optimasi produk hukum daerah, demi tata kelola pemerintahan yang taat hukum dan kepastian masyarakat.

Masyarakat Maluku Utara kini semakin mudah mencari aturan perundang-undangan. Kemenkum Malut luncurkan akses hukum digital Malut melalui JDIH, benarkah ini solusi efektif di wilayah kepulauan?

Kemenkum Babel perkuat JDIHN se-Babel melalui pembinaan komprehensif, memastikan dokumen hukum mudah diakses. Bagaimana upaya ini meningkatkan transparansi dan akurasi informasi?

Kemenkumham Ombudsman Babel tingkatkan koordinasi untuk layanan hukum publik yang lebih transparan dan akuntabel di Bangka Belitung. Apa dampaknya bagi masyarakat?

Pemprov Kepulauan Bangka Belitung serius dalam penguatan PPID untuk menjamin transparansi. Simak bagaimana langkah ini meningkatkan akses layanan informasi publik bagi masyarakat.

Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung memfasilitasi harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Bangka Tengah mengenai Tata Cara Transaksi Nontunai Desa, memastikan regulasi berkualitas dan akuntabel serta menjadi contoh bagi daerah lain.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkumham Babel) gencar mengedukasi perlindungan Kekayaan Intelektual, khususnya di bidang paten dan royalti musik, guna meningkatkan kesadaran di kalangan akademis

Kolaborasi antara Kanwil Kemenkumham dan PLN UIW Bangka Belitung siap memfasilitasi pendaftaran merek 20 produk UMK Babel. Inisiatif ini bertujuan memberikan perlindungan hukum dan meningkatkan daya saing produk UMK di pasar global.

Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung menggelar pelatihan fasilitator untuk ASN, memastikan kesiapan penuh dalam implementasi KUHP KUHAP 2026 demi sistem hukum modern dan adaptif.

Kantor Wilayah Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen penuh memperkuat Layanan Perseroan Perorangan demi mencapai target 80.000 pendaftaran nasional pada tahun 2026, sekaligus mendukung kemudahan berusaha.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung selaraskan Harmonisasi Ranperda Investasi Bangka untuk ciptakan kepastian hukum dan dorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengintensifkan Peran Tokoh Agama Berantas Narkoba yang semakin canggih, mengajak seluruh elemen masyarakat bersatu melawan kejahatan kemanusiaan ini.

DPRD dan Pemprov Bangka Belitung bersepakat mengusulkan penundaan penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) karena kekhawatiran dampak pada pengurangan PPPK dan kondisi APB

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mewajibkan pendatang baru lapor 1x24 jam kepada RT/RW setelah Idul Fitri 2026, demi tertibnya administrasi kependudukan dan keamanan daerah.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyambut baik kebijakan Komdigi terkait pembatasan medsos anak di bawah 16 tahun, langkah strategis untuk melindungi tumbuh kembang generasi muda dari dampak negatif digital.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Pertamina Patra Niaga memastikan stok BBM Babel aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mengimbau agar tidak terjadi pembelian berlebihan dan tetap tenang.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar pelatihan komprehensif bagi 780 pengurus dan pengawas Koperasi Merah Putih guna mengoptimalkan peran mereka dalam pembangunan ekonomi desa dan kelurahan.