Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengaku siap menghadapi berbagai protes dari kalangan serikat pekerja maupun pengusaha terkait diterbitkannya PP Nomor 51 tahun 2023 tersebut.
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan sebagai pengganti PP Nomor 36 Tahun 2021.
Dalam regulasi ini, pengaturan soal kenaikan upah minimum dihitung dengan menggunakan tiga komponen, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.
"Ya kalau diprotes itu adalah hak teman-teman. Tapi saya mau sampaikan bahwa proses penyusunan PP ini dimulai dari serap aspirasi," kata Menaker Ida Fauziyah dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (14/11).
Menaker menegaskan bahwa dalam proses perancangan PP nomor 51 tahun 2023 telah melalui proses yang cukup panjang, utamanya terkait proses serap aspirasinya.
"Ketika men-draf PP ini kami sudah melakukan serap aspirasi, semua terdokumentasi dengan baik, setelah menjadi RPP kami juga melakukan serap aspirasi. Jadi, ada konsultasi publik, konsultasi publik itu diantaranya menyerap aspirasi," jelasnya.
Menaker menjelaskan, PP Nomor 51 tahun 2023 untuk sementara diberlakukan untuk perhitungan upah minimum tahun 2024 dan seterusnya. Sedangkan, Permenaker No 18/2022 resmi tidak berlaku, lantaran peaturan tersebut hanya untuk perhitungan upah minimum tahun 2023 saja.
merdeka.com
"Jadi, Alhamdulillah sudah keluar pada saat yang tepat, dari semalam sampai besok melakukan sosialisasi kepada Kepala Disnaker (Dinas Ketenagakerjaan). Harapannya karena ini juga merupakan aspirasi dari banyak teman-teman pekerja, mudah-mudahan PP ini diterima sebagai bentuk upaya mendekatkan kepentingan antara pengusaha dan pekerja," pungkasnya.
Menaker Ida pun berharap PP Nomor 51 tahun 2023 ini bisa diterima oleh serikat pekerja dan pengusaha.
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tujuan adanya UMR ini untuk melindungi hak para pekerja dalam memperoleh gaji yang layak dan sesuai beban kerja.
Baca Selengkapnya
Penelitian bisa menjadi kunci dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi sektor pertanian
Baca Selengkapnya
Menpan Azwar Anas menargetkan aturan turun UU ASN rampung dalam 2 bulan.
Baca Selengkapnya
Mendikbudristek mengungkapkan, Perguruan tinggi mempunyai kewenangan untuk menentukan bentuk tugas akhir.
Baca Selengkapnya
UU Kesehatan telah menghapus kewajiban pemerintah mengalokasikan anggaran 5 persen dari APBN untuk belanja sektor kesehatan.
Baca Selengkapnya
penciptaan wirausaha baru melalui kegiatan TKM Pemula, juga didukung dengan adanya pendampingan usaha yang dilakukan oleh Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Pendamping
Baca Selengkapnya
Setiap ada kebakaran lahan di lokasi perusahaan, masyarakat yang jadi korban, mulai masalah kesehatan hingga proses pembelajaran dan pendidikan.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi