Pemerintah Instruksikan UMP 2024 Harus Naik, Apindo Bilang Begini

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan formulasi penetapan UMP 2026 telah mempertimbangkan indikator ekonomi makro, termasuk inflasi dan pertumbuhan ekonomi, menepis protes buruh.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi), Mirah Sumirat, menyatakan bahwa variasi dalam kenaikan UMP untuk tahun 2026 cukup signifikan.

Pemerintah mengeluarkan nilai indeks atau alfa pada rentang 0,5 hingga 0,9 sebagai salah satu variabel penetapan upah.

Kadin telah berkoordinasi dengan berbagai asosiasi industri untuk menyusun masukan mengenai formula UMP/UMR tahun depan.

Proses penyusunan aturan tersebut, ia tegaskan dilakukan dengan hati-hati. Melalui dialog sosial bersama berbagai pihak terkait.

Dengan adanya instruksi ini, gaji sesuai UMP hanya berlaku bagi pegawai yang bekerja kurang dari setahun.

Kementerian Ketenagakerjaan memastikan UMP 2024 naik.

Penetapan Upah Minimum haruslah berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No.51 Tahun 2023.

Kenaikan tersebut telah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023.

Berdasakan beberapa pandangan akademisi, peraturan ini jauh lebih memenuhi dari sisi teori apapun terkait pengaturan pngupahan.

Kenaikan UMP 2024 tergantung dari angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi di masing-masing wilayah.

Kenaikan Upah Minimum ini sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023.

Pemerintah memutuskan untuk menaikkan UMP di 2024.

Padahal, buruh menuntut kenaikan UMP hingga 15 persen di tahun depan.

Meski kenaikan tidak signifikan, para pekerja di seluruh Indonesia masih bisa memiliki rumah.

Kenaikan gaji ASN dan UMP hanya berkontribusi kecil terhadap inflasi.

Jika dibandingkan dengan UMK 2023, terjadi kenaikan Rp180.188 atau 3,82 persen dari UMK 2023.

Tercatat sudah ada 33 provinsi yang mengumumkan kenaikan UMP 2024.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) sepakat membahas Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan secara mendalam sebelum diajukan ke pemerintah, demi regulasi yang adil dan implementatif.

Apindo mendesak kehati-hatian dalam wacana penghentian restitusi pajak, mengingat dampak luasnya pada kinerja dunia usaha dan stabilitas ekonomi nasional. Kebijakan ini krusial.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Bekasi mulai mencermati potensi guncangan ekonomi global akibat konflik Timur Tengah, khawatir akan dampak ekonomi yang merembet ke sektor manufaktur dan rantai pasok.

Pemerintah memastikan komitmen fasilitasi impor pertanian AS senilai 4,5 miliar dolar AS tidak akan membebani APBN, menegaskan peran swasta dalam transaksi untuk mendukung industri domestik.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berhasil meningkatkan konsumsi rumah tangga dan aktivitas ekonomi di berbagai daerah, bahkan hingga tingkat desa, mendorong pertumbuhan ekonomi dari lapisan paling bawah.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan Program Makan Bergizi Gratis telah sukses meningkatkan konsumsi rumah tangga di berbagai daerah, sekaligus memperbaiki kesejahteraan masyarakat.