Buruh Protes Kenaikan UMP 2024 Tak Sesuai Harapan, Kemenkeu: Kita Jaga Inflasi
Padahal, buruh menuntut kenaikan UMP hingga 15 persen di tahun depan.
Padahal, buruh menuntut kenaikan UMP hingga 15 persen di tahun depan.
Kementerian Keuangan angkat suara terkait protes buruh atas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 yang hanya naik tipis. Padahal, para pekerja menuntut kenaikan UMP hingga 15 persen di tahun depan.
Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo mengatakan, kenaikan UMP tahun 2024 merupakan wewenang dari Kementerian Ketenagakerjaan bersama serikat buruh dan pengusaha.
"Kalau UMP domain Kemnaker, tripartit dengan Apindo dan serikat buruh. Dari sisi kementerian keuangan tidak terlibat tapi inflasi kita jaga," ujar Prastowo kepada awak media di Senayan Park, Jakarta, Jumat (24/11).
"Kami tentu mengamati dan juga mengantisipasi dampaknya," ucap Prastowo.
Prastowo mengaku akan mengikuti perkembangan data-data di lapangan yang ada.
"Nanti kita lihat ya, di konpres (APBN) yang per bulan Oktober berapa," kata dia.
Lanjutnya, Kemenkeu juga tidak akan mengenakan pajak bagi pekerja dengan pendapatan kurang dari Rp4,5 juta per bulan.
Sementara buruh yang memiliki pendapatan di atas Rp4,5 juta akan dikenakan pajak.
pungkas Prastowo.
Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2024 yang hanya Rp165.583 atau 3,38 persen.
Sehingga UMP pegawai di Jakarta tahun 2024 sebesar Rp5.067.381.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan kenaikan UMP membuat buruh susah.
Mengingat harga bahan kebutuhan pokok dari pangan sampai papan mengalami kenaikan.
"Jika kenaikannya hanya Rp165 ribu, maka bisa dipastikan buruh bakal nombok. Karena harga beras saja naik 40 persen, telur naik 30 persen, transportasi naik 30 persen, sewa rumah naik 50 persen," beber Said Iqbal, di Jakarta Rabu (22/11).
Apalagi kenaikan UMP tahun 2024 jauh lebih rendah dibandingkan kenaikan gaji PNS, TNI/Polri maupun para Pensiunan.
Diketahui, gaji aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai negeri sipil (PNS) TNI dan Polri naik hingga 8 persen. Sedangkan kenaikan uang pensiunan PNS mencapai 12 persen.
Tina mengungkapkan selalu tak diberitahu apakah hasil reses ditindaklanjuti atau tidak.
Baca SelengkapnyaAksi protes warga dilakukan sebagai bentuk ekspresi kekecewaan terhadap Pemprov Sulsel.
Baca SelengkapnyaPenerapan kebijakan tersebut dinilai hanya menguntungkan negara maju yang daya saing investasinya lebih kuat.
Baca SelengkapnyaEva menceritakan percikan api terlihat di sisi atap peron sisi timur. Tepatnya pada bagian proteksi atap.
Baca SelengkapnyaDari 12 perusahaan tersebut, 7 di antaranya merupakan perusahaan BUMN.
Baca SelengkapnyaPemimpin harus bisa menjanjikan keadilan bagi seluruh anak muda, tidak hanya yang berada di kota melainkan juga di pelosok daerah.
Baca SelengkapnyaBila didapati, jaksa baru bisa memutuskan kasus ini masuk dalam kategori tindak pidana korupsi.
Baca SelengkapnyaPenanaman 1000 hektare juga bisa menambah pendapatan petani dalam mengolah hasil produksinya.
Baca Selengkapnya