Menteri Bahlil Protes Kebijakan GMT Berpotensi Ganggu Hilirisasi di Indonesia

Pasalnya, penerapan GMT hanya akan menguntungkan negara-negara tertentu. Khususnya negara maju yang daya saing investasinya lebih kuat.

"Dengan adanya ketentuan tax minimum global tadi, maka akan mempengaruhi insentif investasi. Dari kesepakatan tadi memutuskan ini butuh kajian ulang. Jangan sampai ini diimplementasikan kemudian menguntungkan satu kelompok negara tertentu. Ini kita nggak mau," kata Bahlil dalam keterangan resminya, Minggu (20/8).

Sebagai Ketua ASEAN Investment Area (AIA) Council, Bahlil mengatakan,penerapan GMT saat ini belum setara antara negara maju dan berkembang.

Seharusnya, negara maju membuka ruang bagi negara berkembang untuk menarik investasi untuk mencapai kemajuan.

"Kita ingin agar negara maju juga harus memberikan ruang bagi negara berkembang untuk mempercepat penyesuaian dirinya sehingga ketika penerapan tax income global, sudah apple to apple," tegas Bahlil.

Bila GMT diterapkan terlalu dini maka akan mengganggu program hilirisasi yang sedang digalakkan pemerintah.

Sebab, investor negara maju akan kembali berinvestasi ke negara asal mereka.

"Tax minimum global yang 15% itu maka mau tidak mau negara berkembang yang lagi mendorong hilirisasi, akan mengalami hambatan besar sebab pemilik modal yang punya teknologi dan menanamkan modal itu kemudian akan berinvestasi di negara mereka," papar Bahlil.

Senada Menteri pada Kantor Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi II Brunei Darussalam Dato Dr. Amin Liew Abdullah menyatakan aturan GMT ini justru semakin tidak menyeimbangkan kondisi persaingan.

“Negara-negara berkembang masih perlu meningkatkan daya saing. Aturan GMT ini tidak hanya berdampak pada negara ASEAN saja, tapi juga ke negara berkembang lainnya. Kita perlu mempertimbangkan perbedaan kondisi tiap negara yang unik dan juga memastikan semua negara memiliki kesempatan yang sama dalam mengembangkan dan menciptakan pertumbuhan ekonominya masing-masing,” ucap Amin.