Ada beberapa negara yang tak setuju dengan berbagai kebijakan pemerintah Indonesia.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebutkan jika terdapat negara-negara yang tidak ingin Indonesia menjadi negara maju. Ketidaksukaan ini tertuang dalam kebijakan pemerintah untuk melarang ekspor nikel mentah dan hasil alam lainnya guna mendorong hilirisasi.
Dia menyebut, negara-negara yang tidak suka melihat Indonesia maju tersebut telah membentuk kerja sama bersama Dana Moneter Internasional (IMF) untuk menolak kebijakan larangan ekspor bahan tambang mentah. Padahal, kebijakan ini merupakan salah satu cara untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju.
"Dan (negara-negara) itu biasanya kolaborasinya main di sana, yang saya contohkan seperti IMF" tegasnya.
Padahal, kebijakan hilirisasi yang digaungkan Presiden Jokowi merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat. Hal ini pun sebenarnya juga telah diamini oleh IMF sendiri.
"Dalam kajiannya kan dia (IMF) mengatakan, dia memahami pertumbuhan ekonomi Indonesia bagus, inflasi terjaga, dan dia juga paham bahwa Indonesia sedang melakukan transisi untuk menciptakan nilai tambah. Tapi di bait berikutnya dia minta untuk dipertimbangkan kembali pelarangan ekspor barang mentah, dan jangan diperluas lagi komoditasnya," urai Bahlil dengan nada kesal.
Meski begitu, Bahlil mengaku telah menerima laporan permintaan maaf dari IMF. Dia menyebut IMF mengaku ada kekeliruan media dalam hal penyampaian pesan terkait tanggapan atas kebijakan larangan ekspor nikel mentah oleh Indonesia.
"Tapi sekarang IMF sudah minta maaf, dia ada kekeliruan dalam interpretasi di media, katanya si direktur IMF," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak pantang menyerah meskipun Indonesia kalah dalam gugatan larangan ekspor nikel oleh Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Menurut dia, itu jadi bentuk komitmen Pemerintah RI dalam program hilirisasi industri. Sehingga Indonesia bukan hanya dikenal sebagai pengekspor bahan mentah alias raw material saja.
"Sekali lagi, meskipun kita kalah di WTO, kalah kita urusan nikel ini digugat oleh Uni Eropa dibawa ke WTO kita kalah, enggak apa-apa. Kalah saya sampaikan ke menteri, banding," tegas Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2022 di Ritz-Carlton Hotel Jakarta, Rabu (30/11).
"Kalau ada negara lain yang menggugat, ya itu haknya negara lain yang menggugat, karena ya memang terganggu," imbuhnya.
Dua tahun pascakemerdekaan Indonesia, Menteri Muda Penerangan AR Baswedan, Menteri Muda Luar Negeri H Agus Salim dan rombongan delegas berangkat ke sejumlah negara timur tengah untuk mencari dukungan dan pengakuan negara lain atas kemerdekaan Indonesia.
Baca Selengkapnya
Kemerdekaan yang dirayakan bangsa Indonesia adalah untuk mengingat lepasnya Indonesia dari penjajahan negara asing.
Baca Selengkapnya
Sederet perilaku ini dianggap hal biasa di Indonesia, namun tidak di negara lain. Apa saja itu?
Baca Selengkapnya
Kemeriahan perayaan HUT ke 78 RI tak cuma di Indonesia. Warga Indonesia yang tengah merantau ke berbagai pelosok negeri juga ikut memeriahkan.
Baca Selengkapnya
Samsi Sastrawidagda, pria yang lahir pada 13 Maret 1894 di Solo ini merupakan Menteri Keuangan Pertama di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Seorang Istri Presiden RI Tak Punya Perhiasan yang Layak Untuk Menghadiri Undangan Kenegaraan. Kok Bisa?
Baca Selengkapnya
Ribuan pelajar SMA di seluruh pelosok Indonesia mengikuti seleksi untuk menjadi bagian Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).
Baca Selengkapnya
Bule-bule kaget mendengar gaji pekerja di Indonesua. Ternyata gaji para bule di luar negeri ini fantastis.
Baca Selengkapnya
"Hal ini memang bukan yang pertama kali didengar. Apalagi ada datanya," imbuh Hasto.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi