Kementerian Ketenagakerjaan memastikan UMP 2024 naik.
Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Anggawira menilai, formulasi kenaikan upah minimum yang ditetapkan pemerintah sudah cukup mengakomodir kepentingan buruh dan pengusaha.
Merdeka.com
Wira, sapaan Anggawira, mengatakan untuk formulasi kenaikan upah, perlu dirumuskan secara tepat mengingat terjadinya inflasi. Di satu sisi, dia memahami formulasi pengupahan oleh pemerintah juga mempertimbangkan jaminan terhadap kebutuhan dasar untuk para buruh.
"Memang hal-hal tersebut harus dirumuskan secara proporsional, sehingga tidak juga memberatkan pengusaha di situasi yang seperti ini," kata dia.
Sebagaimana diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan sebagai pengganti PP Nomor 36 Tahun 2021. Regulasi ini mencakup formula perhitungan baru upah minimum.
Dalam regulasi ini, pengaturan soal kenaikan upah minimum dihitung dengan menggunakan tiga komponen, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.
Nilai kenaikan upah minimum di setiap daerah pun berbeda-beda, menyesuaikan inflasi di setiap daerah. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menekankan data inflasi akan merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS).
Mengacu pada Pasal 26 ayat (4) PP 51/2023, formula penghitungan upah minimum adalah upah minimum berjalan + upah minimum yang akan ditetapkan.
Nilai penyesuaian upah minimum tahun depanz dihitung dengan menambahkan inflasi dengan hasil perkalian antara pertumbuhan ekonomi dikali indeks tertentu (α) dalam rentang yaitu 0,10 sampai dengan 0,30, kemudian dikalikan dengan upah minimum tahun berjalan.
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kementerian Ketenagakerjaan memastikan UMP 2024 naik.
Baca Selengkapnya
Dalam aturan tersebut, formulasi penghitungan upah minimum mengacu pada tiga komponen.
Baca Selengkapnya
Penetapan ini berdasarkan perhitungan bersama dewan pengupahan menggunakan formula baru Kemenaker yang tertuang dalam PP Nomor 51 Tahun 2023.
Baca Selengkapnya
Kasus penyelenggaraan formula E 2022 sempat dikaitkan dengan Anies yang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Baca Selengkapnya
Berikut rincian formasi dan gaji PPPK di Kementerian PANRB tahun ini.
Baca Selengkapnya
Jakpro masih berupaya dan berdiskusi dengan Formula E Operation (FEO) agar bisa menggeser jadwal penyelenggaraan di Jakarta.
Baca Selengkapnya
Mahfud menilai adanya riak-riak setelah pengesahaan RUU menjadi UU merupakan hal yang lumrah. Dia menyebut akan ada pihak yang setuju dan tidak.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi