Terungkap, Ini Alasan Pemerintah Naikan UMP 6,5 Persen Mulai Januari 2025

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan formulasi penetapan UMP 2026 telah mempertimbangkan indikator ekonomi makro, termasuk inflasi dan pertumbuhan ekonomi, menepis protes buruh.

Masing-masing pemerintah daerah diberikan wewenang untuk menghitung besaran UMP 2026 sesuai perekonomian daerah.

Manaker menyampaikan Peraturan Pemerintah tentang UMP 2026 telah melalui proses kajian dan diskusi yang mendalam, melibatkan pihak pengusaha serta buruh.

Tim khusus di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah melakukan kajian menyeluruh mengenai penyesuaian upah minimum tahun depan.

Dewan Pengupahan Sumsel mengusulkan kenaikan UMP Sumsel 2026 sebesar 8 persen, namun penetapan akhir masih menunggu regulasi pusat. Akankah usulan ini disetujui?

Pemerintah masih mengkaji usulan kenaikan UMP 2026, mempertimbangkan berbagai aspek termasuk putusan MK dan masukan serikat pekerja. Bagaimana keputusan akhirnya?

Airlangga menegaskan bahwa kebijakan kenaikan upah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat.

Adapun daftar yang menempati UMK tertinggi adalah Kota Bekasi sebesar Rp5.690.725. Disusul Kabupaten Karawang Rp5.599.593.

Kenaikan tersebut rata-rata sebesar 6,5 persen yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Pemerintah Jawa Tengah telah memutuskan untuk menaikkan UMP 2025 sebesar 6,5%, sehingga menjadi Rp2.169.349.

UMP Kalimantan Utara naik Rp218.507 dari tahun sebelumnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2025 selambat-lambatnya pada 11 Desember 2024.

Kenaikan UMP tidak serta-merta membuat kehidupan buruh menjadi lebih baik. Harga kebutuhan pokok ikut melonjak, sehingga kenaikan gaji terasa semu.

Pemprov memastikan seluruh usulan UMK dari kabupaten dan kota telah memenuhi ketentuan Permenaker untuk naik 6,5 persen dibanding UMK 2024.

Para peritel cukup terseok-seok menghadapi kondisi ekonomi di tahun 2024 ini.

Dari 34 Provinsi yang ada UMP 2025, hanya 23 provinsi yang menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).

Seluruh provinsi diminta segera menyelesaikan pengumuman UMP 2025.

UMP 2025 NTT jadi Rp2.328.969,69 atau 6,5 persen dari UMP 2024 lalu.

Berdasarkan data survei BPS, biaya hidup di Jakarta mencapai sekitar Rp14,88 juta per bulan untuk rumah tangga yang terdiri dari dua hingga enam orang.

Batas akhir pengumuman UMP 2025 yaitu 11 Desember 2024.

Menurut Akbar, kenaikan UMP tidak hanya berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan para pekerja, tetapi juga memberikan dorongan ke daya beli.

Penetapan tersebut berdasar pada rekomendasi Dewan Pengupahan DIY yang terdiri atas unsur serikat pekerja, unsur pengusaha, unsur pemerintah.

Kenaikan UMP 6,5 persen ini, kata dia, jika dirupiahkan berarti terjadi kenaikan sekitar Rp140.000 dari besaran UMP sebelumnya.

Keputusan tersebut sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 16 Tahun 2024 sebagai dasar bagi Gubernur untuk menetapkan UMP tahun 2025.