UMP 2025

Kenaikan UMP tidak serta-merta membuat kehidupan buruh menjadi lebih baik. Harga kebutuhan pokok ikut melonjak, sehingga kenaikan gaji terasa semu.

Pemprov memastikan seluruh usulan UMK dari kabupaten dan kota telah memenuhi ketentuan Permenaker untuk naik 6,5 persen dibanding UMK 2024.

Para peritel cukup terseok-seok menghadapi kondisi ekonomi di tahun 2024 ini.

Dari 34 Provinsi yang ada UMP 2025, hanya 23 provinsi yang menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).

Seluruh provinsi diminta segera menyelesaikan pengumuman UMP 2025.

UMP 2025 NTT jadi Rp2.328.969,69 atau 6,5 persen dari UMP 2024 lalu.

Batas akhir pengumuman UMP 2025 yaitu 11 Desember 2024.

Pembahasan terkait besaran UMSP Jakarta 2025 berlangsung alot.

Menurut Akbar, kenaikan UMP tidak hanya berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan para pekerja, tetapi juga memberikan dorongan ke daya beli.

Penetapan tersebut berdasar pada rekomendasi Dewan Pengupahan DIY yang terdiri atas unsur serikat pekerja, unsur pengusaha, unsur pemerintah.

Kenaikan UMP 6,5 persen ini, kata dia, jika dirupiahkan berarti terjadi kenaikan sekitar Rp140.000 dari besaran UMP sebelumnya.

Pada UMP Sumsel 2024, kenaikan hanya 1,55 persen menjadi Rp3.456.874.

Keputusan tersebut sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 16 Tahun 2024 sebagai dasar bagi Gubernur untuk menetapkan UMP tahun 2025.

Apindo berharap kenaikan UMP tahun 2025 bisa mensejahterakan dan meningkatkan daya beli buruh.

Kenaikan upah ini berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi, angka inflasi, dan kontribusi tenaga kerja.

Penyusunan UMP 2025 dilakukan melalui proses rapat Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Barat.

UMP Kalimantan Utara naik Rp218.507 dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor 3724/12/2024.

Mahyeldi mengatakan, kenaikan tersebut mencerminkan kebijakan pemerintah yang disesuaikan dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang ada.

Tidak boleh ada wilayah yang kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 di bawah 6,5 persen.