Kemenaker
Berita Utama
Berita Terbaru
Berita Populer
-
Titik Unjuk Rasa di Jakarta Hari Ini, Ribuan Personel Gabungan Diturunkan untuk Mengamankan
-
Enam Mahasiswa hingga Driver Ojek Online Ditangkap Polisi, Diduga Hendak Bikin Rusuh Demo di DPRD Jabar
-
Gubernur Luthfi Persilakan Demo, Asal Tertib dan Tidak Ganggu Kepentingan Umum
-
Aksi HMI di Simpang Cikapayang Bandung Sempat Tutup Akses Menuju Jalan Dago
-
Giliran Mahasiswa ITB Kritik Prabowo-Gibran, Ajukan 4 Poin Tuntutan
Berita Utama Lainnya
-
banten Strategi Pemkab Serang Perluas Kolaborasi: Kunci Penyerapan Tenaga Kerja Serang dan Tekan Pengangguran
-
bbpvp padang Trivia: 48 Anak Muda Sawahlunto Ikuti Pelatihan Vokasi Sawahlunto untuk Kuasai Konten Digital dan Membatik!
-
anindya bakrie Kadin Sebut Magang Nasional 2025 Bakal Dorong Inovasi Industri, Tawarkan UMK dan Jamsostek Penuh!
-
-
agroforestri Fakta Menarik: Kemenaker Siapkan Pelatihan Agroforestri di Garut, Targetkan Lebih dari Seribu Peserta!
-
berita nasional Tahukah Anda? Wamenaker Jamin Pesangon PHK Pekerja Terdampak Pailit Perusahaan Tekstil
-
-
daya saing produk Tahu Kenapa Pekerjaan Laut Disebut 4D? RI-ILO Komitmen Ratifikasi Konvensi ILO 188 untuk Perlindungan ABK
-
berita nasional Terkuak! KPK Dalami Dugaan Pemerasan TKA Kemenaker, Terjadi Sebelum Era Menaker Ida Fauziyah?
-
asset recovery Terungkap! Mantan Staf Ahli Menaker Minta Toyota Innova ke Agen TKA dalam Kasus Pemerasan RPTKA Kemenaker
Kemnaker memastikan pencairan anggaran untuk program Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari Kementerian Keuangan sedang dilakukan.
Total uang hasil pemerasan kepada para agen TKA mencapai Rp53,7 miliar.
Pelaksana Harian Direktur Penyidikan KPK Budi Sukmo Wibowo mengatakan bahwa kedelapan orang tersebut berinisial SH, HYT, WP, DA, GW, PCW, JS, dan AE.
KPK menilai pejabat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang diduga memeras saat pengurusan TKA berdampak pada iklim ketenagakerjaan.
Aturan ini menekankan pentingnya kesetaraan kesempatan kerja bagi seluruh warga negara, tanpa terkecuali.
13 unit kendaraan tersebut merupakan hasil sitaan dari kasus korupsi kepengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
Penerbitan ini merupakan upaya dari tindaklanjut banyaknya pemberi kerja yang menahan ijazah pekerja.
Penyidik Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
Raja Juli Antoni yakin banyak hal yang bisa kerjakan bersama, salah satunya yang sudah dibicarakan ada potensi perhutanan sosial karena lahan tersedia.
Permenaker ini juga mengatur syarat pemberian manfaat program JKM bagi peserta Bukan Penerima Upah (BPU) sebagai upaya mitigasi terjadinya fraud.