Kalkulator Hidup Seorang Buruh

Kenaikan UMP tidak serta-merta membuat kehidupan buruh menjadi lebih baik. Harga kebutuhan pokok ikut melonjak, sehingga kenaikan gaji terasa semu.

Di rumah bercat hijau, Nurur memanaskan motor miliknya. Jam di tangannya menunjuk pukul 07.00 WIB. Dia bersiap pergi bekerja. Nurur bekerja sebagai buruh pabrik makanan di Jalan Raya Bogor.

Hari itu, Nurur mendapatkan giliran sif pagi. Kerja dimulai pukul 08.00-14.00 WIB. Dia kendarai motornya dari rumah di Pondok Rangon menuju pabrik. Waktu tempuh 30 menit. Bisa dari 30 menit lebih tergantung kondisi jalan.

Di tengah perjalanan, Nurur sering berpikir bagaimana mengubah nasib. Hampir satu dekade, Nurur bekerja sebagai buruh kontrak. Statusnya tak pernah berubah menjadi karyawan tetap. Awalnya, kontraknya diperpanjang setahun sekali, kemudian enam bulan, lalu tiga bulan.

Bayang-bayang PHK selalu menghantui Nurur setiap hari. Belum lagi, beban kebutuhan rumah tangga yang mesti Nurur tanggung. Meski belum menikah, Nurur menanggung beban berat sebagai tulang punggung keluarga. Dia menghidupi keluarga beranggotakan enam orang, di antaranya nenek, bapak, ibu, kakak, dan seorang adik yang masih kuliah.

"Gimana ya, karena karyawan kontrak jadi tuh enggak banyak ngerasain yang namanya sejahtera," ujar Nurur kepada merdeka.com, Rabu (30/4)

Nurur harus berpikir cermat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tanpa lembur, hidup di Jakarta begitu menyesakkan. Dia mengaku terpaksa menanggung beban keluarga lantaran orang tua hanya pekerja lepas. Sang ayah seorang sekuriti perumahan yang digaji Rp1,5 juta, sedangkan ibu Nurur bekerja sebagai tukang urut.

Sebagai buruh, Nurur mendapatkan gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta Rp5.396.761 per bulan. Nurur bercerita gaji yang diterimanya tiap bulan hampir selalu minus.

Dia berhitung, kebutuhan yang harus dikeluarkan tiap bulan bisa mencapai Rp6,9 juta. Angka ini jauh dari hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut biaya minimal hidup layak di Jakarta Rp1,66 juta per bulan.

Kondisi itu ditunjukkan Nurur saat merinci pengeluarannya setiap bulan. Kebutuhan dapur Rp1,5 juta, kuliah adik Rp1 juta, Rp500 ribu untuk transportasi, listrik Rp500 ribu, service motor rutin Rp150 ribu, Kouta interner bulanan Rp150.000, uang jajan Rp500.000, uang untuk keluarga (ayah, ibu, kakak, adik) Rp1,6 juta, dana tak terduga Rp1 juta.

Jika dihitung secara keseluruhan, kebutuhan hidup Nurur dalam sebulan mencapai Rp6.900.000. Sementara itu, gaji yang diterimanya hanya Rp5.300.000. Artinya, setiap bulan, Nurur harus menutup kekurangan sebesar Rp2.600.000.

Tanpa lembur, gaji pokok yang ia terima jelas belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akhirnya, Nurur memilih berhemat dan cermat dalam mengatur pengeluaran.

"Sebenernya nih kalau bener-bener gaji pokok aja tuh kurang cukup ya buat saya, tapi karena di tempat kerja kebantu sama jam lembur jadi lumayan ke bantu. Nah kalau misal enggak ada lemburan, yaudah irit-irit karena kan kebutuhan banyak," ujar dia.

Di antara kebutuhan harian, ada satu tanggung jawab besar lainnya yang Nurur tanggung yaitu pendidikan adiknya. Biaya kuliah adik menjadi tanggung jawab Nurur. Seringkali, dia harus rela menunda kebutuhan pribadinya agar adiknya tetap bisa belajar. Semua demi masa depan yang lebih baik untuk sang adik.

"Kebutuhan sehari-hari yang udah mahal, terus juga harus ngebantu biaya pendidikan adik, hmmm… gimana ya, puter otak banget buat nyukupin itu semua. Kadang ya mau nggak mau neken kebutuhan pribadi biar dua hal itu tercukupi sih. Berat banget ya jadi tulang punggung? Tapi harus ikhlas biar capek yang dirasa jadi berkah," lirihnya.

Upah Naik, Biaya Hidup Naik

Kondisi itu makin diperparah oleh realita bahwa kenaikan UMP tidak serta-merta membuat kehidupan menjadi lebih baik. Harga kebutuhan pokok ikut melonjak, sehingga kenaikan gaji terasa semu.

Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) menilai kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2025 sebesar 6,5 persen belum bisa memenuhi hidup layak. Kenaikan upah minimum tak dibarengi penurunan biaya hidup.

Presiden Aspirasi Mirah Sumirat menyampaikan kenaikan UMP 2025 itu masih jauh dari harapannya. Dia sendiri diketahui meminta UMP 2025 naik 20 persen.

"Tentu angka 6,5 persen itu masih jauh dari apa yang kami minta, apa yang kami inginkan. Kalau awal kami, saya sudah menyampaikan 20 persen," kata Mirah pada November 2024 lalu.

Dia mengatakan, perlu ada upaya menurunkan biaya hidup dari beberapa variabel. Misalnya, harga pangan dan sembako. Kemudian, aspek transportasi bagi buruh pekerja, hingga subsidi listrik.

"Misalnya pemerintah melakukan penurunan harga pangan harga 9 dasar bahan pokok sebesar 20 persen dan ada bantuan subsidi untuk transportasi bagi pekerja buruh dan masyarakat kelas ekonomi lemah dan subsidi listrik serta subsidi BBM itu mungkin bisa lah ya di angka 6,5 persen," tuturnya.

Standar Biaya Hidup Buruh di Jakarta

Bahkan, gaji Nurul ini jauh dari cukup bila disandingkan data BPS soal Survei Biaya Hidup Tahun 2022. BPS mencatat, biaya hidup di Jakarta pada tahun 2024 diperkirakan mencapai Rp14.394.990 per bulan. Angka ini mencerminkan rata-rata pengeluaran rumah tangga dengan jumlah anggota antara dua hingga enam orang.

Dari total tersebut, sebagian besar pengeluaran dialokasikan untuk kebutuhan makanan, minuman, dan tembakau yang mencapai sekitar Rp2.785.136 per bulan.

Biaya untuk kebutuhan tempat tinggal yang mencakup perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga juga cukup besar, yaitu sekitar Rp3.195.697 per bulan.

Pengeluaran untuk transportasi berada pada kisaran Rp2.002.249, sedangkan untuk informasi, komunikasi, dan jasa keuangan tercatat sekitar Rp1.030.944 per bulan.

Untuk keperluan makan di luar atau restoran, rumah tangga di Jakarta rata-rata menghabiskan sekitar Rp1.475.659.

Kebutuhan pendidikan juga menyumbang pengeluaran yang signifikan, yaitu sekitar Rp959.899, diikuti oleh perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar Rp958.555.

Biaya untuk perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga tercatat sebesar Rp940.042, sementara untuk pakaian dan alas kaki mencapai sekitar Rp760.122 per bulan.

Sektor kesehatan memerlukan pengeluaran sekitar Rp485.611, dan untuk kegiatan rekreasi, olahraga, serta budaya, pengeluaran rata-rata rumah tangga berada pada kisaran Rp286.087 per bulan.

Hidup Buruh Masih Ngos-Ngosan

Selain Nurur, cerita sulitnya hidup buruh juga dialami Marto. Marto menyayangkan peringatan May Day tiap tahun hanya sebagai seremoni tahunan. Kenyataannya, kehidupan perekonomian buruh tidak berubah. Masih jauh dari kata layak.

Marto bercerita, Upah minimum di provinsi itu memang setiap tahun naik. Hanya saja, besarannya masih di bawah harapan buruh dengan pertimbangan kebutuhan rumah tangga kekinian.

Pada 2025, UMP Sumsel ditetapkan sebesar Rp3.681.571 atau naik Rp224.697 dari tahun lalu. Pemerintah dengan bangganya mengklaim UMP itu lebih tinggi dari rata-rata nasional.

Marto bekerja di sebuah perusahaan transportasi pengangkut tiang pancang dan alat berat. Perusahaan tempatnya bekerja termasuk menengah ke atas dengan banyaknya order pengangkutan ke lokasi proyek.

Dia mengaku menerima gaji dari perusahaan persis dengan besaran UMP. Namun, bila dihitung bersih gaji Marto tidak mencapai UMP karena dipotong untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

"Dari slip gaji total awalnya sesuai UMP, tapi masih kotor, belum dipotong buat BPJS," ungkap Marto.

Gaji akan dipotong lagi bila pegawai tidak masuk. Gaji yang diterima itu membuat Marto harus mencukupkan semua kebutuhan. Itu pun tanpa bisa menabung. Setelah dipotong, Marto menerima gaji perbulan sebesar Rp3.500.000.

Gaji tersebut digunakan untuk kebutuhan rutin setiap bulannya, seperti cicilan rumah sebesar Rp980.000, kebutuhan rumah tangga atau makan minum Rp2.000.000, jasa antar jemput anak sekolah Rp350.000, kursus Bahasa Inggris anak Rp100.000, belajar mengaji Rp50.000, transportasi berangkat kerja Rp300.000, hiburan Rp500.000, belanja pakaian dan aksesoris Rp400.000, tagihan listrik Rp200.000, PDAM Rp100.000, dan perlengkapan kebersihan Rp100.000.

Ditotal, pengeluaran yang harus dikeluarkan setiap bulan sebesar Rp5.120.000 atau selisih Rp1.500.00 dari gaji yang diterima. Hal inilah Marto harus mencari cara agar bisa menutupi kebutuhan keluarga.

Dia berharap pemerintah mempertimbangkan kembali nasib buruh. Tak hanya soal kecilnya upah yang diterima, posisi para pekerja juga terancam dengan banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan beragam perusahaan.

"Kami pekerja gitu-gitu aja, hidup ngos-ngosan. Perusahaan enak, pecat pekerjanya jika banyak tingkah, di sinilah kehadiran pemerintah kami butuhkan," kata dia.

Janji Jauh dari Harapan Buruh

Pengamat Ketenagakerjaan Timboel Siregar menilai momentum peringatan Hari Buruh atau May Day harus dijadikan pengingat untuk terus memperjuangkan hak-hak pekerja. Ia menyatakan bahwa janji-janji perbaikan kesejahteraan harus dibarengi dengan realisasi nyata.

"Saya menganggap kesejahteraan belum terlalu signifikan meningkat," tegasnya.

Dia mengkritik penghitungan upah saat ini tidak lagi mengacu pada 64 item Kebutuhan Hidup Layak (KHL), melainkan hanya pada inflasi umum, sehingga tidak mencerminkan kebutuhan riil buruh.

“Ya kalau kita perhatikan kan sebenarnya kalau mengacu pada objektivitas penilaian naiknya upah itu kan berbasis pada 64 KHL kebutuhan hidup layak. Tapi kan sekarang berdasarkan inflasi doang. Artinya tidak riil berdasarkan fakta belakangan,” katanya.

Menurut dia, inflasi pangan jauh lebih tinggi dibandingkan angka kenaikan upah. Sebagai contoh, harga minyak goreng naik 7,4%, namun upah hanya naik 6,5%. “Upah nominalnya naik, upah riilnya menurun. Jadi beda nominal dengan riil,” ujar Timboel.

Timboel mengusulkan pemerintah turut bertanggung jawab dalam memenuhi upah minimum, termasuk melalui subsidi. Dia mencontohkan program subsidi upah di DKI Jakarta yang dapat meringankan beban biaya hidup pekerja.

“Misalnya saya pekerja punya upah minimum. Sampai 10 persen ke atas itu saya dapat subsidi untuk mendapatkan harga daging sapi sekitar berapa persen. Ketika mau beli beras, subsidi 10-15 persen dan sebagainya,” jelasnya.

Duduk Bersama, Cari Titik Temu

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memahami masih banyak buruh yang belum mendapat gaji layak dan hidup sejahtera. Prasetyo menekankan, bahwa pemerintah terus mengajak buruh bekerja sama untuk mencari titik temu.

Mengenai persoalan buruh, Prasetyo tidak ingin para pihak mengedepankan kepentingan sendiri. Dia mengajak duduk bersama untuk berdiskusi.

"Ya mari kita cari solusi bersama kita duduk bersama, masing masing pihak tidak boleh mengedepankan kepentingannya sendiri, cari titik temu," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/4).

Soal langkah konkret pemerintah, Prasetyo menyebut, masalah buruh perlu dilihat secara utuh mengenai industri usahanya. Dia menyebut, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pun sudah memutuskan agar upah buruh naik 6,5 persen.

"Ya mari kita duduk kita lihat usahanya apa, industrinya apa, ruangnya sejauh mana kan begitu, kalau secara umum upah buruh, pemerintah bapak presiden memutuskan naik sampai 6,5 persen," jelasnya.

Disisi lain, Prasetyo menerangkan, bahwa keadaan geo politik dan ekonomi dunia sedang tidak menentu. Menurutnya, hal ini perlu dijadikan cara untuk saling mawas diri, waspada dan bersatu.

"Seluruh sektor harus bersatu dunia usaha, para pengusaha, pemerintah tentu harus membuka diri, membuka ruang komunikasi seluas luasnya kemudian teman teman buruh, teman teman serikat pekerja kita harus bersatu," ujar Prasetyo.

"Intinya itu untuk memperkuat kita sambil kita ingin bercita-cita, pertumbuhan ekonomi kita bisa mencapai 8 persen," pungkasnya.