Airlangga Respons Buruh Tolak UMP 2026, Dorong Pengupahan Berbasis Produktivitas

Serikat buruh di Jawa Barat mengumumkan rencana untuk mengadakan aksi unjuk rasa dalam waktu dekat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan formulasi penetapan UMP 2026 telah mempertimbangkan indikator ekonomi makro, termasuk inflasi dan pertumbuhan ekonomi, menepis protes buruh.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi), Mirah Sumirat, menyatakan bahwa variasi dalam kenaikan UMP untuk tahun 2026 cukup signifikan.

Kebijakan Kenaikan UMP 2026 dengan formula inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alfa) menjadi penentu keseimbangan daya beli buruh dan daya saing industri nasional di tengah ketidakpastian global.

Rencana penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 menuai penolakan dari kalangan buruh.

Pemerintah mengeluarkan nilai indeks atau alfa pada rentang 0,5 hingga 0,9 sebagai salah satu variabel penetapan upah.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan survei kebutuhan hidup layak (KHL) minimal di setiap provinsi.

Kadin telah berkoordinasi dengan berbagai asosiasi industri untuk menyusun masukan mengenai formula UMP/UMR tahun depan.

Ia memastikan pemerintah mempertahankan formula yang sudah ditetapkan demi menjaga stabilitas dan kepastian bagi pekerja maupun pelaku usaha.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 akan sangat bergantung pada data pertumbuhan ekonomi kuartal III 2025. Simak detail lengkapnya.

Penyesuaian upah bukan sekadar simbol gengsi atau tekanan serikat pekerja, melainkan kebijakan strategis yang menentukan keberlanjutan sektor industri.

Airlangga menegaskan bahwa kebijakan kenaikan upah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa di Kota Bekasi, umpama, ada sebanyak 58 sektor industri untuk mendapatkan UMSK. Namun yang disetujui gubernur hanya 11 sektor saja.

Mobilisasi massa kali ini dilakukan dengan cara yang tidak biasa. Para buruh dari wilayah Pantura hingga Priangan Timur memilih menggunakan sepeda motor.

Seluruhnya disiagakan dalam rangka melayani elemen buruh yang akan melakukan unjuk rasa di wilayah Jakarta Pusat.

Presiden KSPI, Said Iqbal, menyatakan bahwa aksi demonstrasi akan dilaksanakan paling cepat pada 29 Desember 2025, dengan tujuan Istana Presiden dan Balai Kota.

Anggota DPR RI menyoroti pentingnya kepatuhan PP Nomor 49 Tahun 2025 dalam Penetapan UMP 2026, demi menjaga daya beli pekerja dan keberlanjutan usaha di tengah tantangan ekonomi.

Penetapan UMP 2026 di wilayah Indonesia bari saja diumumkan. Hasilnya menunjukkan kenaikan dengan nilai yang berbeda-beda.

Jika disetujui, ini berarti kenaikan UMP kali ini lebih tinggi dari kenaikan tahun 2024 ke 2025 yang di angka 6,5 persen, begitu pula tahun-tahun sebelumnya.

Bobby menjelaskan, penetapan UMP Sumut 2026 dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025.

Besaran UMP dipengaruhi berbagai indikator, seperti inflasi serta menyesuaikan pertumbuhan ekonomi terkini.

Masing-masing pemerintah daerah diberikan wewenang untuk menghitung besaran UMP 2026 sesuai perekonomian daerah.

Hasil akhir kenaikan UMP 2026 nantinya berada di tangan Dewan Pengupahan Daerah.

Menurut buruh, definisi kehidupan layak haruslah mengacu kepada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2020.