Bocoran UMP Jakarta, Dipastikan Naik dan Diumumkan Lebih Cepat

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo tegaskan akan patuhi kesepakatan Dewan Pengupahan terkait penetapan UMP Jakarta 2026, meski KSPI menuntut kenaikan lebih tinggi.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai ketidakpuasan terhadap besaran UMP DKI Jakarta 2026 adalah hal wajar, mengingat proses panjang penetapannya.

Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta mengungkapkan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 telah melalui musyawarah panjang, meski ada penolakan buruh.

Provinsi mana yang akan mencatatkan UMP tertinggi pada tahun 2026?

Jakarta mengumumkan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 sebesar Rp5.729.876.

Angka ini naik 6,17 persen atau sekitar Rp333.115 dibandingkan UMP Jakarta 2025 yang sebesar Rp5.396.761.

Dia menyampaikan, penetapan UMP DKI Jakarta dilakukan dengan berpedoman pada peraturan pemerintah (PP) yang berlaku.

Meski demikian, Pramono masih enggan mengungkap kisaran angka UMP tersebut.

Pramono mengakui, dinamika dalam pembahasan UMP DKI Jakarta 2026 tidak terlepas dari adanya perbedaan kepentingan antara pihak pengusaha dan buruh.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum dapat mengumumkan besaran angka UMP DKI 2026 sebelum hasil pembahasan rampung.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2025 selambat-lambatnya pada 11 Desember 2024.

APINDO Jakarta menerima besaran Rp5.067.381 karena masih sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku

Ia menjelaskan bahwa di Kota Bekasi, umpama, ada sebanyak 58 sektor industri untuk mendapatkan UMSK. Namun yang disetujui gubernur hanya 11 sektor saja.

Mobilisasi massa kali ini dilakukan dengan cara yang tidak biasa. Para buruh dari wilayah Pantura hingga Priangan Timur memilih menggunakan sepeda motor.

Seluruhnya disiagakan dalam rangka melayani elemen buruh yang akan melakukan unjuk rasa di wilayah Jakarta Pusat.

Presiden KSPI, Said Iqbal, menyatakan bahwa aksi demonstrasi akan dilaksanakan paling cepat pada 29 Desember 2025, dengan tujuan Istana Presiden dan Balai Kota.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan formulasi penetapan UMP 2026 telah mempertimbangkan indikator ekonomi makro, termasuk inflasi dan pertumbuhan ekonomi, menepis protes buruh.

Anggota DPR RI menyoroti pentingnya kepatuhan PP Nomor 49 Tahun 2025 dalam Penetapan UMP 2026, demi menjaga daya beli pekerja dan keberlanjutan usaha di tengah tantangan ekonomi.

Penghitungan kenaikan UMP 2026 sudah diputuskan lewat formulasi Inflasi + (Alpha x Pertumbuhan Ekonomi), dengan rentang Alpha antara 0,5-0,9.

Penetapan UMP 2026 di wilayah Indonesia bari saja diumumkan. Hasilnya menunjukkan kenaikan dengan nilai yang berbeda-beda.

Jika disetujui, ini berarti kenaikan UMP kali ini lebih tinggi dari kenaikan tahun 2024 ke 2025 yang di angka 6,5 persen, begitu pula tahun-tahun sebelumnya.

Kebijakan Kenaikan UMP 2026 dengan formula inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alfa) menjadi penentu keseimbangan daya beli buruh dan daya saing industri nasional di tengah ketidakpastian global.

Bobby menjelaskan, penetapan UMP Sumut 2026 dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025.

Rencana penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 menuai penolakan dari kalangan buruh.