VIDEO: Kejutan! Pramono Umumkan UMP Jakarta 2026 Naik 6,17 Persen Menjadi Rp5,729 Juta

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo tegaskan akan patuhi kesepakatan Dewan Pengupahan terkait penetapan UMP Jakarta 2026, meski KSPI menuntut kenaikan lebih tinggi.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai ketidakpuasan terhadap besaran UMP DKI Jakarta 2026 adalah hal wajar, mengingat proses panjang penetapannya.

Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta mengungkapkan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 telah melalui musyawarah panjang, meski ada penolakan buruh.

Penetapan UMP 2026 di wilayah Indonesia bari saja diumumkan. Hasilnya menunjukkan kenaikan dengan nilai yang berbeda-beda.

Provinsi mana yang akan mencatatkan UMP tertinggi pada tahun 2026?

Angka ini naik 6,17 persen atau sekitar Rp333.115 dibandingkan UMP Jakarta 2025 yang sebesar Rp5.396.761.

Jumlah tersebut naik 6,17 persen atau Rp333.115 dari besaran upah tahun sebelumnya sebesar Rp5.396.761.

Besaran UMP dipengaruhi berbagai indikator, seperti inflasi serta menyesuaikan pertumbuhan ekonomi terkini.

APINDO Jakarta menerima besaran Rp5.067.381 karena masih sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku

Pemrov DKI Jakarta resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2024.

Dengan adanya instruksi ini, gaji sesuai UMP hanya berlaku bagi pegawai yang bekerja kurang dari setahun.

Sebelumnya, kelompok buruh memberikan rekomendasi nilai UMP 2024 sebesar Rp5,6 juta.

Menurutnya, penetapan upah kali ini dipengaruhi oleh rentang alpha yang terlalu tinggi, sehingga sulit diprediksi dan berisiko bagi keberlanjutan usaha.

Dalam menentukan UMP 2026, Pemprov DKI Jakarta menggunakan nilai alfa 0,75 yang didasarkan pada pertumbuhan ekonomi Jakarta.

Berbagai Kebijakan Terbaru Jakarta di penghujung tahun 2025 meliputi pengumuman UMP, peniadaan ganjil-genap, hingga pengesahan Perda KTR. Simak selengkapnya kebijakan terbaru Jakarta yang perlu Anda ketahui!

Pramono mengakui, dinamika dalam pembahasan UMP DKI Jakarta 2026 tidak terlepas dari adanya perbedaan kepentingan antara pihak pengusaha dan buruh.

Syaripudin menyebut, pedoman dari pemerintah pusat bakal menjadi acuan Dewan Pengupahan DKI Jakarta untuk memberikan saran.

Kerasnya hidup di Ibu Kota mengharuskan masyarakat pintar menekan pengeluaran.

Berdasarkan data survei BPS, biaya hidup di Jakarta mencapai sekitar Rp14,88 juta per bulan untuk rumah tangga yang terdiri dari dua hingga enam orang.

Sebelum besaran UMP ditetapkan, Pemprov DKI Jakarta juga telah melakukan rapat bersama Dewan Pengupahan