Pemprov DKI Jakarta Tunggu Pedoman Kemnaker Sebelum Tetapkan UMP 2026

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh bakal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta mengungkapkan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 telah melalui musyawarah panjang, meski ada penolakan buruh.

Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat 2026 akan ditandatangani oleh Gubernur Dedi Mulyadi pada 24 Desember, setelah melalui pembahasan intensif terkait disparitas upah dan tuntutan buruh.

Dia menyampaikan, penetapan UMP DKI Jakarta dilakukan dengan berpedoman pada peraturan pemerintah (PP) yang berlaku.

Meski demikian, Pramono masih enggan mengungkap kisaran angka UMP tersebut.

Pramono mengakui, dinamika dalam pembahasan UMP DKI Jakarta 2026 tidak terlepas dari adanya perbedaan kepentingan antara pihak pengusaha dan buruh.

Besaran UMP dipengaruhi berbagai indikator, seperti inflasi serta menyesuaikan pertumbuhan ekonomi terkini.

Pembahasan belum sepenuhnya rampung akibat adanya perbedaan kepentingan antara kelompok buruh dan pengusaha.

Dinas Tenaga Kerja Tangerang Selatan (Disnaker Tangsel) masih menanti regulasi pemerintah pusat terkait penetapan UMK Tangsel 2026, yang menjadi dasar pembahasan upah minimum di daerah.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum dapat mengumumkan besaran angka UMP DKI 2026 sebelum hasil pembahasan rampung.

Proses penyusunan aturan tersebut, ia tegaskan dilakukan dengan hati-hati. Melalui dialog sosial bersama berbagai pihak terkait.

Penetapan tetap dilakukan pada 21 November sebagaimana yang telah diatur dalam regulasi.

Menurutnya, penetapan upah kali ini dipengaruhi oleh rentang alpha yang terlalu tinggi, sehingga sulit diprediksi dan berisiko bagi keberlanjutan usaha.

Jakarta mengumumkan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 sebesar Rp5.729.876.

Dalam menentukan UMP 2026, Pemprov DKI Jakarta menggunakan nilai alfa 0,75 yang didasarkan pada pertumbuhan ekonomi Jakarta.

Angka ini naik 6,17 persen atau sekitar Rp333.115 dibandingkan UMP Jakarta 2025 yang sebesar Rp5.396.761.

Jumlah tersebut naik 6,17 persen atau Rp333.115 dari besaran upah tahun sebelumnya sebesar Rp5.396.761.

Berbagai Kebijakan Terbaru Jakarta di penghujung tahun 2025 meliputi pengumuman UMP, peniadaan ganjil-genap, hingga pengesahan Perda KTR. Simak selengkapnya kebijakan terbaru Jakarta yang perlu Anda ketahui!

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengimbau perusahaan dan instansi pemerintah mitra Magang Nasional memfasilitasi uji kompetensi, memastikan peserta memiliki bekal kuat memasuki dunia kerja.

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Kabupaten Madiun secara proaktif memastikan kepatuhan perusahaan terhadap UMK 2026 Kabupaten Madiun. Bagaimana upaya pengawasan ini berjalan dan apa saja yang perlu diketahui pekerja serta pengusaha?

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan resmi menetapkan UMK Lampung Selatan 2026 sebesar Rp3,21 juta, naik 4,64%. Ketahui detail kebijakan dan dampaknya bagi pekerja.

UMK Ponorogo 2026 resmi naik 6,11 persen, mencapai Rp2.549.876, memicu harapan buruh akan kepatuhan pengusaha dalam implementasinya.

Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan segera menyosialisasikan besaran UMK 2026 Bantul yang telah ditetapkan naik 6,29 persen kepada pelaku usaha dan pekerja, demi memastikan kepatuhan semua pihak.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara bersama Forum Dewan Pengupahan menyepakati kenaikan UMK Penajam Paser Utara 2026 sebesar 5,66 persen, serta UMSK 4,55 persen untuk tahun depan.