Daftar Lengkap UMP di Pulau Jawa Tahun 2026, DKI Jakarta Tertinggi dan Jabar Paling Rendah

Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta mengungkapkan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 telah melalui musyawarah panjang, meski ada penolakan buruh.

Berikut adalah daftar lima provinsi yang memiliki Upah Minimum Provinsi (UMP) terendah untuk tahun 2026.

Provinsi mana yang akan mencatatkan UMP tertinggi pada tahun 2026?

Jakarta mengumumkan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 sebesar Rp5.729.876.

UMP Jawa Tengah tahun 2025 sebesar Rp2.169.349,00, naik menjadi Rp2.327.386,07 pada 2026 mendatang. Kenaikannya sebesar Rp158.037,07.

Dedi menjelaskan, upah minimum untuk provinsi naik hingga 0,7 persen, sementara upah minimum sektoral naik hingga 0,9 persen.

Angka ini naik 6,17 persen atau sekitar Rp333.115 dibandingkan UMP Jakarta 2025 yang sebesar Rp5.396.761.

Jawa Barat dan Jawa Tengah memiliki UMP yang lebih rendah, sementara DKI Jakarta tetap menjadi provinsi dengan UMP tertinggi.

UMK Surabaya 2025 mencapai angka tertinggi di Jawa Timur, yaitu Rp4,9 juta, dengan peningkatan sebesar 6,5% dibandingkan tahun lalu.

Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat 2025 mengalami kenaikan 6,5 persen menjadi Rp2.191.238.

Kenaikan UMP Jawa Timur pada tahun 2025 mencapai 6,5 persen. Lantas daerah mana saja yang mengalami kenaikan signifikan?

Jumlah kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2024 di Jawa & DIY.

Jakarta Public Service (JPS) menilai Program Padat Karya DKI Jakarta sebagai solusi tepat menjaga daya beli masyarakat di tengah potensi kenaikan harga kebutuhan dan BBM.

Warga Muhammadiyah di Kalimantan Tengah melaksanakan Shalat Idul Fitri 1447 Hijriah di 56 lokasi, mendahului pemerintah dan sejalan dengan penerapan Kalender Hijriah Global Tugas (KHGT) yang dicanangkan Muhammadiyah.

Program Magang Nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto telah memberikan manfaat langsung bagi lulusan baru, membekali mereka dengan pengalaman kerja nyata dan gaji setara UMP.

Simak rangkuman **Berita Jakarta Terkini** pada Jumat (9/1) meliputi kebijakan UMP 2026, insiden kebakaran di Cipinang Muara, pengangkutan sampah, hingga rekayasa lalu lintas MRT.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan aksi buruh di Jakarta tidak berkaitan dengan UMP DKI 2026, melainkan menyuarakan kebijakan upah di daerah lain.

Ia menjelaskan bahwa di Kota Bekasi, umpama, ada sebanyak 58 sektor industri untuk mendapatkan UMSK. Namun yang disetujui gubernur hanya 11 sektor saja.

Mobilisasi massa kali ini dilakukan dengan cara yang tidak biasa. Para buruh dari wilayah Pantura hingga Priangan Timur memilih menggunakan sepeda motor.

Seluruhnya disiagakan dalam rangka melayani elemen buruh yang akan melakukan unjuk rasa di wilayah Jakarta Pusat.

Presiden KSPI, Said Iqbal, menyatakan bahwa aksi demonstrasi akan dilaksanakan paling cepat pada 29 Desember 2025, dengan tujuan Istana Presiden dan Balai Kota.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan formulasi penetapan UMP 2026 telah mempertimbangkan indikator ekonomi makro, termasuk inflasi dan pertumbuhan ekonomi, menepis protes buruh.

Anggota DPR RI menyoroti pentingnya kepatuhan PP Nomor 49 Tahun 2025 dalam Penetapan UMP 2026, demi menjaga daya beli pekerja dan keberlanjutan usaha di tengah tantangan ekonomi.

Penghitungan kenaikan UMP 2026 sudah diputuskan lewat formulasi Inflasi + (Alpha x Pertumbuhan Ekonomi), dengan rentang Alpha antara 0,5-0,9.