JPS: Program Padat Karya DKI Jakarta Tepat Jaga Daya Beli Warga

Jakarta Public Service (JPS) menilai Program Padat Karya DKI Jakarta sebagai solusi tepat menjaga daya beli masyarakat di tengah potensi kenaikan harga kebutuhan dan BBM.

Jakarta Public Service (JPS) menilai Program Padat Karya yang diinisiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebagai kebijakan yang sangat tepat. Program ini memberikan penghasilan setara Upah Minimum Provinsi (UMP) bagi pesertanya. Kebijakan ini hadir di tengah kondisi ekonomi yang berpotensi terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan harga kebutuhan pokok lainnya.

Direktur Eksekutif JPS, M Syaiful Jihad, menyatakan bahwa program ini dapat membantu masyarakat memperoleh penghasilan. Hal ini sangat krusial di tengah ancaman kenaikan harga barang dan kebutuhan sehari-hari. Menurutnya, langkah ini merupakan kebijakan pro rakyat yang patut diapresiasi oleh berbagai pihak.

Kenaikan harga BBM memiliki potensi besar memicu lonjakan harga kebutuhan pokok dan barang konsumsi lainnya. Oleh karena itu, kehadiran Program Padat Karya menjadi instrumen vital. Program ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan dan berpenghasilan rendah di ibu kota.

Manfaat Program Padat Karya untuk Warga Jakarta

Program Padat Karya DKI Jakarta dinilai sebagai kebijakan yang tepat waktu dan berpihak kepada rakyat. M Syaiful Jihad menegaskan bahwa program ini tidak hanya menyediakan kesempatan kerja sementara, tetapi juga menjadi bantalan sosial yang mampu mengurangi tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat.

Dengan memberikan penghasilan setara UMP, program ini secara langsung meningkatkan daya beli peserta. Ini menjadi sangat penting saat harga kebutuhan pokok cenderung meningkat. Program ini membantu keluarga memenuhi kebutuhan dasar mereka tanpa harus terbebani inflasi.

Keberadaan program ini juga menunjukkan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam melindungi warganya. Terutama mereka yang paling rentan terhadap gejolak ekonomi. Ini adalah langkah konkret pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan ekonomi makro.

Usulan Prioritas dan Transparansi Pelaksanaan Program

JPS mengusulkan agar Program Padat Karya memprioritaskan keluarga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kebijakan ini akan memastikan bantuan dan kesempatan kerja diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan. Prioritas ini menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat paling membutuhkan.

Selain itu, Syaiful Jihad juga menginginkan penempatan pekerja sesuai domisili masing-masing. Langkah ini dinilai dapat mengurangi biaya transportasi yang harus dikeluarkan penerima manfaat. Penempatan lokal juga berpotensi membantu mengurangi kepadatan lalu lintas di Jakarta.

Transparansi dalam proses rekrutmen juga menjadi perhatian utama JPS. Masyarakat harus memperoleh akses informasi yang sama dan memiliki kesempatan yang adil untuk mengikuti Program Padat Karya ini. Proses yang terbuka dan akuntabel akan membangun kepercayaan publik dan memastikan program berjalan optimal.

Harapan Pengembangan dan Peningkatan Keterampilan

Syaiful Jihad berharap Program Padat Karya ini dapat terus diperluas jangkauannya. Program ini diharapkan menjadi bagian integral dari strategi pemerintah daerah. Tujuannya adalah menjaga stabilitas ekonomi masyarakat di tengah berbagai tantangan ekonomi yang masih dihadapi.

Lebih lanjut, JPS juga berharap program ini dapat meningkatkan keterampilan para penerima manfaat. Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) diharapkan dapat mengambil peran aktif dalam aspek ini. Peningkatan keterampilan akan memberikan nilai tambah jangka panjang bagi peserta.

Dengan demikian, Program Padat Karya tidak hanya menjadi solusi jangka pendek untuk masalah ekonomi. Program ini juga dapat menjadi investasi jangka panjang dalam pengembangan sumber daya manusia. Ini akan memperkuat ketahanan ekonomi warga Jakarta di masa depan.

Sumber: AntaraNews