Program Padat Karya

Pemerintah Kota Pekalongan menggiatkan Gerakan Bersih Sungai Pekalongan di Sungai Asem Binatur melalui program padat karya, melibatkan masyarakat untuk mencegah banjir dan sedimentasi yang kian parah.

Pramono memastikan bahwa mekanisme seleksi dirancang transparan sehingga dapat diawasi publik.

Jakarta Public Service (JPS) menilai Program Padat Karya DKI Jakarta sebagai solusi tepat menjaga daya beli masyarakat di tengah potensi kenaikan harga kebutuhan dan BBM.

Program **Rehabilitasi Sawah Pascabencana** hidrometeorologi di Sumatera mengembalikan harapan petani Aceh, memungkinkan mereka kembali menggarap lahan yang sempat hancur.

Program itu dijalankan dengan melakukan pemberdayaan keluarga miskin maupun warga yang masih pengangguran

Prioritas pemerintah saat ini adalah menyediakan program-program padat karya dan mengundang investasi guna menciptakan sekaligus menyerap lapangan kerja. Tetapi, dia mengingatkan agar para pemangku kepentingan selalu waspada karena keadaan ekonomi global belum pasti.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggulirkan program padat karya tunai (PKT) berupa pemeliharaan jalan dan jembatan yang menyerap 49.427 tenaga kerja hingga Juni 2022.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran Rp 13,76 triliun untuk program padat karya tunai tahun 2023. Angka tersebut masih sama dengan anggaran tahun 2022 sebesar Rp13,91 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan menggenjot program padat karya di tahun ini melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Tahun ini, program padat karya akan masuk masuk ke dalam bidang penguatan pemulihan ekonomi.

Rencana kenaikan tarif CHT itu akan berdampak bukan hanya kepada petani tembakau dan cengkih melainkan juga kepada pekerja, pelinting rokok sigaret kretek tangan (SKT) yang menggantungkan hidupnya di sektor ini.

Dua anggota Komisi V dari fraksi berbeda turut memberi catatan dalam persetujuannya. Keduanya sama-sama menekankan agar instansi pemerintah yang jadi mitra kerja Komisi V memprioritaskan program padat karya di 2022.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali melanjutkan program padat karya tunai (PKT) di tahun 2022 dengan alokasi anggaran sebesar Rp13,64 triliun. Adapun target penyerapan tenaga kerja PKT tersebut mencapai 665.000 orang.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat, hingga saat ini realisasi program Padat Karya Tunai (PKT) mencapai 47,1 persen. Sedangkan dari sisi penyerapan tenaga kerja sudah sebesar 61 persen, yakni dari target 1,23 juta orang sudah 755.816 tenaga kerja yang terserap.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan program infrastruktur kerakyatan yang dilakukan melalui skema Padat Karya Tunai (PKT/cash for work). Alokasi anggaran PKT Kementerian PUPR tahun 2021 mengalami refocusing anggaran dari semula Rp 12,18 triliun menjadi Rp 23,24 triliun.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga, Hedy Rahadian mengatakan, Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR pada Tahun Anggaran 2021 mendapat alokasi sebesar Rp6,69 triliun untuk program Padat Karya Tunai yang direncanakan dapat menyerap 273.603 tenaga kerja.

Wakil Ketua Banggar DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal meminta, kepada pemerintah agar memfokuskan prioritas anggaran terhadap pemberdayaan ekonomi yang ditingkatkan melalui program padat karya. Di sisi lain, tak kalah pentingnya dia juga mendorong pemerintah fokus penganggaran pada sektor kesehatan, yakni vaksinasi.

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Kantor UPP (Unit Penyelenggara Pelabuhan) Kelas III Juwana menyelenggarakan kegiatan Padat Karya selama 8 hari berturut-turut dengan melibatkan 40 orang masyarakat sekitar.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki lima kegiatan utama yang menjadi fokus dalam membantu pemulihan ekonomi nasional (PEN). Salah satunya adalah program padat karya tunai dengan anggaran pada tahun ini sebesar Rp 23,24 triliun.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepala daerah untuk memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan memperbanyak program padat karya. Dengan demikian, akan tercipta banyak lapangan kerja di daerah dan mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melanjutkan program infrastruktur kerakyatan melalui skema Padat Karya Tunai (PKT/cash for work) kendati anggaran PKT 2021 mengalami refocusing dari semula Rp 12,18 triliun menjadi Rp 23,24 triliun.