Tekan Dampak Pandemi, Pemerintah Diminta Dorong Program Padat Karya

Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui rencana kerja dan anggaran (RKA) untuk tiga kementerian dan dua lembaga negara mitra kerja di 2022.

Ketiga kementerian tersebut yakni Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Desa PDTT. Sedangkan dua lembaga negara yaitu BMKG dan Basarnas.

Kendati begitu, dua anggota Komisi V dari fraksi berbeda turut memberi catatan dalam persetujuannya. Keduanya sama-sama menekankan agar instansi pemerintah yang jadi mitra kerja Komisi V memprioritaskan program padat karya di 2022.

Seperti diutarakan anggota Komisi V dari Fraksi Nasdem, Soehartono yang menilai program padat karya bisa menanggulangi dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 di tahun depan.

"Pada prinsipnya setuju, tetapi saya mengimbau kepada bapak Menteri dan ibu untuk memprioritaskan padat karya, karena rakyat ini kehilangan mata pencaharian. Ini lebih dari melarat, sangat menderita," ungkapnya, Senin (6/9).

Catatan serupa diberikan anggota Komisi V dari Fraksi PAN, A Bakri HM, yang mengatakan pemerintah khususnya Kementerian PUPR benar-benar perlu memantau pelaksanaan program padat karya tunai di 2022.

"Ini pak Menteri PUPR khususnya, karena kita tahu di tahun 2022 ada lebih Rp 13 triliun padat karya dialokasikan bermacam-macam, mohon betul-betul itu pengawasannya tepat, sehingga bisa membantu masyarakat yang terdampak Covid-19," tuturnya.

PUPR Tetapkan Anggaran Padat Karya Tunai di 2022 Sebesar Rp13,64 Triliun

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali melanjutkan program padat karya tunai (PKT) di tahun 2022 dengan alokasi anggaran sebesar Rp13,64 triliun. Adapun target penyerapan tenaga kerja PKT tersebut mencapai 665.000 orang.

"Pelaksanaan padat karya tunai di tahun 2022 dilakukan secara pemberdayaan masyarakat, swakelola, dan kontraktual dengan pergerakan penyerapan tenaga kerja sebesar 665.000 orang dengan total pagu anggaran sebesar Rp 13,64 triliun," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Kamis (26/8).

Dia merinci, alokasi anggaran tersebut akan diberikan kepada padat karya infrastruktur bidang sumber daya air sebesar Rp 4,85 triliun. Sedangkan target atas serapan tenaga kerja sendiri mencapai 335.000 orang.

Selanjutnya, anggaran sebesar Rp4,50 triliun akan dialokasikan untuk padat karya infrastruktur bidang jalan dan jembatan. Adapun target penyerapan tenaga kerja PKT sektor tersebut sebesar 69.000 orang.

Sementara, padat karya infrastruktur bidang permukiman di tahun 2022 mendapat alokasi senilai Rp 1,84 triliun. PKT ini sendiri diharapkan mampu menyerap 56.000 tenaga kerja.

Terakhir, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,45 triliun untuk padat karya infrastruktur bidang perumahan. Dengan anggaran tersebut ditargetkan sebanyak 205.000 tenaga kerja bisa terserap.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com