Daftar UMP dan UMK Jawa Timur 2025: Kota Surabaya Tertinggi, Situbondo Terendah

Kenaikan UMP Jawa Timur pada tahun 2025 mencapai 6,5 persen. Lantas daerah mana saja yang mengalami kenaikan signifikan?

Pada tanggal 11 Desember 2024, Penjabat Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, secara resmi mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk Jawa Timur tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp2.305.985. Kenaikan ini mencapai Rp140.741 atau setara dengan 6,5 persen jika dibandingkan dengan UMP tahun sebelumnya yang sebesar Rp2.165.244.

Kenaikan tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 serta Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 100.3.3.1/737/KPTS/013/2024 mengenai UMP Jawa Timur untuk tahun 2025.

Harapan dari penetapan UMP ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja, memacu daya beli masyarakat, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Timur. Namun, di sisi lain, kenaikan UMP ini juga menghadirkan tantangan bagi pelaku usaha, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang biasanya beroperasi dengan margin keuntungan yang sangat tipis.

"Keputusan kenaikan UMP 2025 merupakan kabar baik untuk seluruh kalangan masyarakat," ungkap Adhy Karyono, seperti yang dikutip dari ANTARA pada Kamis (12/12/2024). Dia juga menyadari bahwa hal ini dapat menjadi tantangan berat bagi para pelaku usaha yang beroperasi dengan keuntungan yang minim.

Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur untuk tahun 2025

Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memutuskan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025 dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam penetapan UMP tersebut antara lain:

1. Peraturan Pemerintah: Kenaikan UMP Jatim untuk tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024.
2. Formula Perhitungan: Proses perhitungan kenaikan UMP tahun 2025 menggunakan formula yang mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks lainnya.
3. Usulan Stakeholders: Besaran UMP merupakan hasil kesepakatan antara pihak pekerja dan pengusaha. Usulan awal dari Dewan Pengupahan yang mewakili pekerja adalah sebesar Rp2.305.985, sementara usulan dari pihak pengusaha adalah Rp2.215.044.

Perbandingan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah

Dengan adanya Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan sebesar Rp2.305.985, Jawa Timur kini menjadi provinsi dengan UMP tertinggi di antara provinsi-provinci lain di Pulau Jawa.

Sebagai perbandingan, UMP di Jawa Barat tercatat sebesar Rp2.191.238, sementara UMP di Jawa Tengah mencapai Rp2.169.349. Selain itu, UMP untuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun 2025 telah ditetapkan sebesar Rp2.264.080,95.

Daftar Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Jawa Timur tahun 2025

Menurut informasi yang dirangkum oleh Liputan6.com dari berbagai sumber, berikut ini adalah daftar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Timur untuk tahun 2025:

1. Kota Surabaya: Rp 4.961.753,00
2. Kabupaten Gresik: Rp 4.874.133,00
3. Kabupaten Sidoarjo: Rp 4.870.511,00
4. Kabupaten Pasuruan: Rp 4.866.890,00
5. Kabupaten Mojokerto: Rp 4.856.026,00
6. Kabupaten Malang: Rp 3.553.530,00
7. Kota Malang: Rp 3.507.693,00
8. Kota Batu: Rp 3.360.466,00
9. Kota Pasuruan: Rp 3.358.557,00
10. Kabupaten Jombang: Rp 3.137.004,00
11. Kabupaten Tuban: Rp 3.050.400,00
12. Kota Mojokerto: Rp 3.031.000,00
13. Kabupaten Lamongan: Rp 3.012.164,00
14. Kabupaten Probolinggo: Rp 2.989.407,00
15. Kota Probolinggo: Rp 2.876.657,00
16. Kabupaten Jember: Rp 2.838.642,00
17. Kabupaten Banyuwangi: Rp 2.810.139,00
18. Kota Kediri: Rp 2.572.361,00
19. Kabupaten Bojonegoro: Rp 2.525.132,00
20. Kabupaten Kediri: Rp 2.492.811,00
21. Kota Blitar: Rp 2.481.450,00
22. Kabupaten Tulungagung: Rp 2.470.800,00
23. Kabupaten Lumajang: Rp 2.429.764,00
24. Kota Madiun: Rp 2.422.105,00
25. Kabupaten Blitar: Rp 2.413.974,00
26. Kabupaten Magetan: Rp 2.406.719,00
27. Kabupaten Sumenep: Rp 2.406.551,00
28. Kabupaten Nganjuk: Rp 2.405.255,00
29. Kabupaten Ponorogo: Rp 2.402.959,00
30. Kabupaten Madiun: Rp 2.400.321,00
31. Kabupaten Ngawi: Rp 2.397.928,00
32. Kabupaten Bangkalan: Rp 2.397.550,00
33. Kabupaten Trenggalek: Rp 2.378.784,00
34. Kabupaten Pamekasan: Rp 2.376.614,00
35. Kabupaten Pacitan: Rp 2.364.287,00
36. Kabupaten Bondowoso: Rp 2.347.359,00
37. Kabupaten Sampang: Rp 2.335.661,00
38. Kabupaten Situbondo: Rp 2.335.209,00

Dampak dari peningkatan UMP pada tahun 2025

Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Jawa Timur pada tahun 2025 diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap masyarakat dan perusahaan. Beberapa dampak yang mungkin terjadi antara lain:

1. Peningkatan Daya Beli: Kenaikan upah dapat berkontribusi pada peningkatan daya beli masyarakat, yang berimbas pada peningkatan konsumsi.
2. Peningkatan Produktivitas Pekerja: Dengan upah yang lebih tinggi, motivasi dan produktivitas pekerja diharapkan akan meningkat.
3. Pertumbuhan Ekonomi: Daya beli yang lebih baik diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
4. Tantangan bagi Perusahaan: Namun, kenaikan UMP juga dapat menjadi tantangan bagi perusahaan, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dalam mengatur biaya operasional mereka.

Apa yang dimaksud dengan UMP?

UMP, atau Upah Minimum Provinsi, merupakan batasan upah terendah yang harus diberikan oleh pengusaha kepada karyawan dalam suatu provinsi.

Bagaimana cara melakukan perhitungan UMP?

Perhitungan UMP dilakukan dengan menggunakan rumus yang memperhitungkan berbagai variabel, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks yang ditentukan oleh pemerintah pusat.

Apa pengaruh peningkatan UMP terhadap pekerja?

Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap daya beli serta kesejahteraan para pekerja.

Apa pengaruh peningkatan UMP terhadap perusahaan?

Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) berpotensi untuk meningkatkan biaya operasional suatu perusahaan. Namun, di sisi lain, hal ini juga dapat menjadi pendorong bagi peningkatan produktivitas para pekerja.