Aprindo

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menargetkan nilai Transaksi Friday Mubarak 2026 mencapai Rp119 triliun, menjadi pendorong utama konsumsi domestik dan stabilitas harga menjelang Ramadan dan Idul Fitri.

Asosiasi Pengusaha Pemasok Pasar Modern Indonesia (AP3MI) menegaskan kurasi produk UMKM adalah filter penting agar mampu bersaing di ritel modern dan global, sekaligus meningkatkan kualitas.

Para peritel cukup terseok-seok menghadapi kondisi ekonomi di tahun 2024 ini.

Aprindo melakukan kajian tren ini selama beberapa waktu terakhir.

Kenaikan PPN menjadi 12 persen merupakan implementasi dari UU HPP.

Saat ini sudah ada 4 minimarket yang berada di area menuju kawasan IKN.

Sejak 12 tahun lalu, sektor pertembakauan sudah sepakat dan disiplin menjalani implementasi aturan mengenai pengamanan zat adiktif.

Kondisi ini yang kemudian menjadi tantangan bagi sektor ritel Indonesia.

Ketua Satgas Judi Online, Hadi Tjahjanto pernah menyebut bakal menutup layanan top up di minimarket.

Kenaikan harga beras bisa ‘menular' atau merambat ke berbagai komoditi bahan pokok penting lainnya.

Kementerian Ketenagakerjaan memastikan UMP 2024 naik.

Aprindo pun mempertanyakan apakah ada kajian dan observasi resmi terkait fatwa tersebut.

Seruan boikot seperti ini berpotensi mengganggu psikologis hak konsumen.

Ternyata ini alasan minimarket hingga supermarket membatasi pembelian beras.

Kemendag berutang kepada Aprindo sebesar Rp 344 miliar. Namun, utang gabungan kepada produsen minyak goreng dan pengusaha ritel berjumlah Rp 800 Miliar.

Pertumbuhan retail di Indonesia hanya tumbuh sebesar 3,2 persen hingga kuartal II-2023 (year on year).

Aprindo mempertanyakan keseriusan Kementerian Perdagangan terkait penyelesaian pembayaran utang rafaksi minyak goreng, yang saat ini ternyata masih berjalan di tempat dan hampir dapat diprediksi dibuat dan dibiarkan berlarut larut tanpa adanya kepastian dan kejelasan pembayaran nya.

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengungkap persoalan utang pembayaran selisih harga minyak goreng (rafaksi) bakal rampung dalam waktu dekat. Sebab, pihak Kemendag sudah menjalin komunikasi dengan pengusaha ritel.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan tidak ada utang yang wajib dibayar Kementerian Perdagangan terkait pembayaran selisih harga (rafaksi) minyak goreng. Jika ada kewajiban terkait harga minyak goreng, maka itu adalah tanggung jawab dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Permasalahan utang pemerintah sebesar Rp344 miliar kepada pengusaha ritel modern memasuki babak baru. Sebelumnya, Kementerian Perdagangan meminta pengusaha ritel menunggu hasil pertimbangan Kejaksaan Agung untuk aspek legal.