Menaker: Perumusan Kenaikan UMP 2026 Selesai Bulan Depan

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan survei kebutuhan hidup layak (KHL) minimal di setiap provinsi.

Kadin telah berkoordinasi dengan berbagai asosiasi industri untuk menyusun masukan mengenai formula UMP/UMR tahun depan.

Menaker Yassierli mengatakan bahwa dengan basis KHL di masing-masing daerah akan membuat kenaikan upah minimum di masing-masing daerah juga berbeda.

Saat ini, proses pembahasan masih berlangsung di Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) serta Dewan Pengupahan di tingkat provinsi.

Proses penyusunan aturan tersebut, ia tegaskan dilakukan dengan hati-hati. Melalui dialog sosial bersama berbagai pihak terkait.

Penyusunan formula UMP tersebut melibatkan koordinasi antara Kemnaker dan Kemenko Perekonomian.

Dewan Pengupahan Sumsel mengusulkan kenaikan UMP Sumsel 2026 sebesar 8 persen, namun penetapan akhir masih menunggu regulasi pusat. Akankah usulan ini disetujui?

Pemerintah masih mengkaji usulan kenaikan UMP 2026, mempertimbangkan berbagai aspek termasuk putusan MK dan masukan serikat pekerja. Bagaimana keputusan akhirnya?

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan pembahasan Kenaikan UMP 2026 masih dalam proses, melibatkan dialog sosial dan kajian mendalam. Kapan keputusannya?

Airlangga menegaskan bahwa kebijakan kenaikan upah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat.

Penetapan tetap dilakukan pada 21 November sebagaimana yang telah diatur dalam regulasi.

Proses perumusan upah minimum 2026 telah berjalan sejak beberapa bulan terakhir. Namun, dia belum bisa menyebutkan target kapan hasil finalnya akan keluar.

Warga Muhammadiyah di Kalimantan Tengah melaksanakan Shalat Idul Fitri 1447 Hijriah di 56 lokasi, mendahului pemerintah dan sejalan dengan penerapan Kalender Hijriah Global Tugas (KHGT) yang dicanangkan Muhammadiyah.

Program Magang Nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto telah memberikan manfaat langsung bagi lulusan baru, membekali mereka dengan pengalaman kerja nyata dan gaji setara UMP.

Simak rangkuman **Berita Jakarta Terkini** pada Jumat (9/1) meliputi kebijakan UMP 2026, insiden kebakaran di Cipinang Muara, pengangkutan sampah, hingga rekayasa lalu lintas MRT.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan aksi buruh di Jakarta tidak berkaitan dengan UMP DKI 2026, melainkan menyuarakan kebijakan upah di daerah lain.

Ia menjelaskan bahwa di Kota Bekasi, umpama, ada sebanyak 58 sektor industri untuk mendapatkan UMSK. Namun yang disetujui gubernur hanya 11 sektor saja.

Mobilisasi massa kali ini dilakukan dengan cara yang tidak biasa. Para buruh dari wilayah Pantura hingga Priangan Timur memilih menggunakan sepeda motor.

Seluruhnya disiagakan dalam rangka melayani elemen buruh yang akan melakukan unjuk rasa di wilayah Jakarta Pusat.

Presiden KSPI, Said Iqbal, menyatakan bahwa aksi demonstrasi akan dilaksanakan paling cepat pada 29 Desember 2025, dengan tujuan Istana Presiden dan Balai Kota.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan formulasi penetapan UMP 2026 telah mempertimbangkan indikator ekonomi makro, termasuk inflasi dan pertumbuhan ekonomi, menepis protes buruh.

Anggota DPR RI menyoroti pentingnya kepatuhan PP Nomor 49 Tahun 2025 dalam Penetapan UMP 2026, demi menjaga daya beli pekerja dan keberlanjutan usaha di tengah tantangan ekonomi.

Penghitungan kenaikan UMP 2026 sudah diputuskan lewat formulasi Inflasi + (Alpha x Pertumbuhan Ekonomi), dengan rentang Alpha antara 0,5-0,9.

Penetapan UMP 2026 di wilayah Indonesia bari saja diumumkan. Hasilnya menunjukkan kenaikan dengan nilai yang berbeda-beda.