DJP: Pedagang Offline yang Jualan Online Harus Lapor Dua Penghasilan

Proses tersebut dirancang sederhana agar tidak menambah beban administrasi bagi platform maupun pedagang.

Penunjukan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tentang penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan kesiapan penuh untuk menerapkan aturan pajak marketplace, namun implementasinya masih menanti keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mempertimbangkan stabilitas ekonomi.

Diketahui, pemerintah memang menunda pemungutan pajak bagi pedagang e-commerce. Alasannya masih menunggu daya beli masyarakat pulih lebih dahulu.

Pedagang online di niaga elektronik biasanya sudah menghitung kewajiban pajak mereka saat menetapkan harga barang.

Asosiasi ecommerce buka suara terhadapan pemberlakuan pungutan pajak yang dilakukan platform ke penjualnya.

Kebijakan itu resmi diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang ditetapkan pada 11 Juli 2025 dan diundangkan pada 14 Juli 2025.

Penjual pulsa dan kartu perdana juga tidak dikenakan pungutan PPh 22 oleh lokapasar, lantaran memiliki aturan tersendiri, yakni PMK 6/2021.

Hngga saat ini belum ada pembahasan resmi terkait kebijakan pajak untuk penjual di e-commerce.

Anggito menyampaikan, pemerintah ingin menerapkan sistem perpajakan yang merata bagi para pedagang offline maupun online.

Dengan sistem baru ini, marketplace yang ditunjuk akan memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh.

Artikel ini menjelaskan langkah-langkah lengkap dan pertimbangan dalam melaporkan pajak bisnis online di Indonesia pada tahun 2025, termasuk pendaftaran NPWP.

DJP mencatat 11,4 juta SPT telah dilaporkan hingga 19 April 2026. Aktivasi akun Coretax juga mencapai 18,1 juta wajib pajak.

Menkeu Purbaya dengan nada bercanda mengatakan Dirjen Pajak sedang sibuk menagih pajak.

DJP telah mengidentifikasi sejumlah dugaan ketidaksesuaian lain, termasuk praktik under-invoicing serta penggunaan faktur fiktif/TBTS.

Bimo mengatakan, kebijakan ini ditegakkan demi menghindari potensi kebocoran data negara terkait perpajakan yang sangat sensitif.

Adapun pada awal November 2025 lalu, Bimo mendeteksi adanya 282 perusahaan yang diduga melakukan penggelapan dokumen (underinvoicing).

Dia menyatakan salah satu kunci keberhasilan penagihan tersebut adalah integrasi data pembanding.

Pajak untuk marketplace akan mulai diterapkan pada 1 Juli 2026. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan persaingan yang adil di pasar.

Kanwil DJP Sulselbartra mencatat capaian penerimaan pajak Sulsel sebesar Rp4,23 triliun per Mei 2026, menunjukkan pertumbuhan positif dan melampaui target. Simak detail pendorongnya.

Dukungan tersebut disampaikan Ketua Umum KRPI, Rieke Diah Pitaloka, sebagai tindak lanjut atas pernyataan Presiden pada peringatan Hari Buruh Internasional.

Kantor Wilayah DJP Sulselbartra mencatat peningkatan signifikan dalam Pelaporan SPT Tahunan di Sulawesi Selatan, menunjukkan kepatuhan wajib pajak yang semakin baik berkat kemudahan akses dan sosialisasi masif.

Penghapusan sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) secara otomatis itu dala rangka merayakan HUT ke-499 Jakarta.

Jumlah kendaraan yang terdaftar di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah mencapai sekitar 17 juta unit.