Kabar Terbaru dari Dirjen Pajak: Pedagang Online Dipungut Pajak Mulai Februari 2026

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan kesiapan penuh untuk menerapkan aturan pajak marketplace, namun implementasinya masih menanti keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mempertimbangkan stabilitas ekonomi.

Pemerintah menyiapkan kebijakan perpajakan 2026 tanpa menaikkan tarif. Salah satunya pemungutan pajak e-commerce yang mulai berlaku Februari 2026.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menunda penarikan PPh 22 E-commerce dari pedagang marketplace. Kebijakan ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah stimulus ekonomi yang sedang berjalan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan alasan untuk menunda penerapan pajak terhadap para pedagang yang beroperasi di e-commerce.

Guna mitigasi pertumbuhan tersebut, pemerintah telah menyiapkan tiga kebijakan baru untuk menopang penerimaan negara.

Pedagang online di niaga elektronik biasanya sudah menghitung kewajiban pajak mereka saat menetapkan harga barang.

Asosiasi ecommerce buka suara terhadapan pemberlakuan pungutan pajak yang dilakukan platform ke penjualnya.

Kebijakan pemungutan pajak oleh marketplace ternyata disambut baik oleh banyak pelaku usaha daring.

Kebijakan itu resmi diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang ditetapkan pada 11 Juli 2025 dan diundangkan pada 14 Juli 2025.

Penjual pulsa dan kartu perdana juga tidak dikenakan pungutan PPh 22 oleh lokapasar, lantaran memiliki aturan tersendiri, yakni PMK 6/2021.

Sri Mulyani sebagai menteri keuangan menunjuk lokapasar (marketplace) sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) untuk memungut pajak.

Hngga saat ini belum ada pembahasan resmi terkait kebijakan pajak untuk penjual di e-commerce.

DJP mencatat 11,4 juta SPT telah dilaporkan hingga 19 April 2026. Aktivasi akun Coretax juga mencapai 18,1 juta wajib pajak.

Menkeu Purbaya dengan nada bercanda mengatakan Dirjen Pajak sedang sibuk menagih pajak.

DJP telah mengidentifikasi sejumlah dugaan ketidaksesuaian lain, termasuk praktik under-invoicing serta penggunaan faktur fiktif/TBTS.

Bimo mengatakan, kebijakan ini ditegakkan demi menghindari potensi kebocoran data negara terkait perpajakan yang sangat sensitif.

Adapun pada awal November 2025 lalu, Bimo mendeteksi adanya 282 perusahaan yang diduga melakukan penggelapan dokumen (underinvoicing).

Dia menyatakan salah satu kunci keberhasilan penagihan tersebut adalah integrasi data pembanding.

"Ada arahan baru dari pak Menteri untuk menunggu sampai pertumbuhan 6 persen," ujar Bimo

Pajak E-commerce akan diterapkan, namun Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pelaksanaannya menunggu pemulihan ekonomi nasional hingga tumbuh 6%

Menurut Kaisar, pada akhirnya reformasi pajak digital adalah langkah penting, tetapi bukan tanpa konsekuensi.

Dalam kebijakan ini bagi pedagang e-commerce yang memiliki penghasilan di bawah Rp500 juta dalam satu tahun tidak dikenakan pungutan.

Dengan sistem baru ini, marketplace yang ditunjuk akan memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh.