Ini Kebijakan Perpajakan 2026, Wajib Pajak Harus Tahu

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan kesiapan penuh untuk menerapkan aturan pajak marketplace, namun implementasinya masih menanti keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mempertimbangkan stabilitas ekonomi.

"Ada arahan baru dari pak Menteri untuk menunggu sampai pertumbuhan 6 persen," ujar Bimo

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis mampu menekan risiko melebarnya 'shortfall' penerimaan pajak pada akhir tahun 2025 melalui strategi pengawasan ketat dan optimalisasi teknologi Coretax, membuat pembaca penasaran akan dampaknya.

Pajak E-commerce akan diterapkan, namun Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pelaksanaannya menunggu pemulihan ekonomi nasional hingga tumbuh 6%

Diketahui, pemerintah memang menunda pemungutan pajak bagi pedagang e-commerce. Alasannya masih menunggu daya beli masyarakat pulih lebih dahulu.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menunda penarikan PPh 22 E-commerce dari pedagang marketplace. Kebijakan ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah stimulus ekonomi yang sedang berjalan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan alasan untuk menunda penerapan pajak terhadap para pedagang yang beroperasi di e-commerce.

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu memastikan Strategi Pajak 2026 tidak akan membebani rakyat, dengan fokus pada ekstensifikasi dan optimalisasi Coretax untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Wakil Menteri Keuangan memastikan perpanjangan PPh UMKM sebesar 0,5 persen hingga 2029 tidak akan mengganggu target penerimaan negara 2026. Bagaimana strategi pemerintah menjaga keuangan negara?

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak akan ada lagi pemotongan Dana Transfer Daerah (TKD) dalam RAPBN 2026. Benarkah kebijakan ini akan dongkrak ekonomi?

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan ada pungutan pajak baru. Kebijakan ini sejalan dengan pendahulunya. Apa strategi pemerintah tingkatkan penerimaan negara?

RAPBN 2026 mengincar peningkatan rasio perpajakan tanpa memperkenalkan pajak baru.

Pertumbuhan yang terjadi bukan hanya ledakan di satu sektor, melainkan pergeseran yang terjadi di seluruh perekonomian.

Sinergi Taspen dan Kemenag RI menghadirkan integrasi data pernikahan sebagai langkah memperkuat layanan digital dan administrasi ASN.

Festival ini menjadi salah satu agenda dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).

Kepala daerah saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Selain dinamika geopolitik, mereka juga harus mengawal program prioritas nasional.

Seluruh temuan akan ditindaklanjuti secara profesional, transparan, dan sesuai proses hukum.

KPK belum memerinci kasus dugaan korupsi yang menjerat Ondim.