Pajak e-Commerce
Purabaya Lirik Pajak Emas Perhiasan dan E-Commerce untuk Tambah Pendapatan NegaraMenkeu Purbaya menyiapkan strategi menambah penerimaan negara, dari pembenahan perpajakan hingga kajian pajak perhiasan dan e-commerce. Ini arah kebijakannya.
Ini Kebijakan Perpajakan 2026, Wajib Pajak Harus TahuPemerintah menyiapkan kebijakan perpajakan 2026 tanpa menaikkan tarif. Salah satunya pemungutan pajak e-commerce yang mulai berlaku Februari 2026.
VIDEO: Gebrakan Keputusan Purbaya Atas Aturan Pajak Buatan Sri Mulyani "Ditunda Sampai ...""Ada arahan baru dari pak Menteri untuk menunggu sampai pertumbuhan 6 persen," ujar Bimo
Kapan Pajak E-commerce Diterapkan? Menkeu Purbaya Sebut Tunggu Ekonomi Tumbuh 6 PersenPajak E-commerce akan diterapkan, namun Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pelaksanaannya menunggu pemulihan ekonomi nasional hingga tumbuh 6%
Kabar Terbaru dari Dirjen Pajak: Pedagang Online Dipungut Pajak Mulai Februari 2026Diketahui, pemerintah memang menunda pemungutan pajak bagi pedagang e-commerce. Alasannya masih menunggu daya beli masyarakat pulih lebih dahulu.
News•Alasan PPh 22 E-commerce Ditunda: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Ungkap Taktik Jaga Daya Beli!Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menunda penarikan PPh 22 E-commerce dari pedagang marketplace. Kebijakan ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah stimulus ekonomi yang sedang berjalan.
Menkeu Purbaya Tunda Penerapan Pajak Pedagang Online, Ternyata Ini AlasannyaMenteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan alasan untuk menunda penerapan pajak terhadap para pedagang yang beroperasi di e-commerce.
Pemerintah Janjikan Pajak Lebih Mudah Lewat Marketplace, Tapi Ada SyaratnyaKebijakan pemungutan pajak oleh marketplace ternyata disambut baik oleh banyak pelaku usaha daring.
Ternyata, Ini Alasan Sri Mulyani Tunjuk E-Commerce Pungut Pajak dari Pedagang OnlineKebijakan itu resmi diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang ditetapkan pada 11 Juli 2025 dan diundangkan pada 14 Juli 2025.
Ditjen Pajak: Ojek Online dan Penjual Pulsa Bebas Pungutan Pajak E-CommercePenjual pulsa dan kartu perdana juga tidak dikenakan pungutan PPh 22 oleh lokapasar, lantaran memiliki aturan tersendiri, yakni PMK 6/2021.
Sri Mulyani Keluarkan Aturan Baru: E-Commerce Pungut Pajak dari Pedagang OnlineSri Mulyani sebagai menteri keuangan menunjuk lokapasar (marketplace) sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) untuk memungut pajak.
Menteri UMKM: Belum Ada Pembahasan Soal Marketplace Jadi Pemungut PajakHngga saat ini belum ada pembahasan resmi terkait kebijakan pajak untuk penjual di e-commerce.
Kaisar Said Putra: PPh 0,5% di Marketplace, Solusi Digital atau Beban Baru?Menurut Kaisar, pada akhirnya reformasi pajak digital adalah langkah penting, tetapi bukan tanpa konsekuensi.
UMKM di E-Commerce Bakal Dipungut Pajak, Ini KriterianyaDengan sistem baru ini, marketplace yang ditunjuk akan memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh.