Ditjen Pajak Kemenkeu

DJP telah mengidentifikasi sejumlah dugaan ketidaksesuaian lain, termasuk praktik under-invoicing serta penggunaan faktur fiktif/TBTS.

Tak hanya itu, tim juga menyita beberapa barang bukti setelah melakukan penggeledahan di beberapa tempat.

Bimo mengatakan, kebijakan ini ditegakkan demi menghindari potensi kebocoran data negara terkait perpajakan yang sangat sensitif.

Adapun pada awal November 2025 lalu, Bimo mendeteksi adanya 282 perusahaan yang diduga melakukan penggelapan dokumen (underinvoicing).

"Ada arahan baru dari pak Menteri untuk menunggu sampai pertumbuhan 6 persen," ujar Bimo

Hingga Juli 2025, pemerintah telah menunjuk 223 perusahan sebagai pemungut PPN PMSE.

Selain penguatan sistem administrasi perpajakan, pihaknya juga akan memfokuskan penggunaan anggaran untuk integrasi data lintas kementerian.

DJP dinilai tidak transparan dalam melaksanakan sistem perpajakan.