Pedagang E-Commerce Bakal Dipungut Pajak, Kemenkeu: Ini Bukan Jenis Pajak Baru, Sudah Diterapkan di Google dan Netflix

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan kesiapan penuh untuk menerapkan aturan pajak marketplace, namun implementasinya masih menanti keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mempertimbangkan stabilitas ekonomi.

Pemerintah menyiapkan kebijakan perpajakan 2026 tanpa menaikkan tarif. Salah satunya pemungutan pajak e-commerce yang mulai berlaku Februari 2026.

Pajak E-commerce akan diterapkan, namun Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pelaksanaannya menunggu pemulihan ekonomi nasional hingga tumbuh 6%

Diketahui, pemerintah memang menunda pemungutan pajak bagi pedagang e-commerce. Alasannya masih menunggu daya beli masyarakat pulih lebih dahulu.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menunda penarikan PPh 22 E-commerce dari pedagang marketplace. Kebijakan ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah stimulus ekonomi yang sedang berjalan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan alasan untuk menunda penerapan pajak terhadap para pedagang yang beroperasi di e-commerce.

Pedagang online di niaga elektronik biasanya sudah menghitung kewajiban pajak mereka saat menetapkan harga barang.

Asosiasi ecommerce buka suara terhadapan pemberlakuan pungutan pajak yang dilakukan platform ke penjualnya.

Kebijakan pemungutan pajak oleh marketplace ternyata disambut baik oleh banyak pelaku usaha daring.

Kebijakan itu resmi diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang ditetapkan pada 11 Juli 2025 dan diundangkan pada 14 Juli 2025.

Penjual pulsa dan kartu perdana juga tidak dikenakan pungutan PPh 22 oleh lokapasar, lantaran memiliki aturan tersendiri, yakni PMK 6/2021.

Sri Mulyani sebagai menteri keuangan menunjuk lokapasar (marketplace) sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) untuk memungut pajak.

Berkat kampanye tersebut, peningkatan jumlah pesanan dan nilai transaksi masing-masing produk sebesar 175 persen dan 212 persen.

Secara global, sistem dispensing berbasis IoT mulai diadopsi untuk meningkatkan visibilitas penggunaan.

Perkembangan industri juga dipengaruhi berbagai faktor eksternal, seperti dinamika ekonomi global dan domestik serta perubahan perilaku konsumen.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak **Revisi UU Perlindungan Konsumen** untuk beradaptasi dengan pesatnya ekonomi digital. Regulasi yang telah berusia lebih dari dua dekade ini dinilai belum efektif menghadapi transaksi online dan penipuan daring. A

Peredaran benih tanaman pangan ilegal secara daring kian marak, mengancam produktivitas pertanian. Optimalisasi pengawasan benih online mendesak dilakukan untuk melindungi petani dan ketahanan pangan nasional.

Angkutan Kargo Lebaran Aceh di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) mengalami penurunan signifikan hingga delapan persen pada periode Idul Fitri 1447 Hijriah, dipengaruhi oleh bencana alam dan tren belanja digital masyarakat sebelum Lebaran.

Gagasan ini mencuat seiring posisi strategis Indonesia dalam jalur perdagangan dan energi dunia layaknya seperti di Selat Hormuz.

INDEF GTI berpendapat bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai elektrifikasi kendaraan di Indonesia.

INDEF GTI berpendapat bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pengembangan elektrifikasi kendaraan di Indonesia.

Ia bakal meminta Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) untuk melakukan analisis lebih lanjut sebelum kebijakan tersebut diputuskan.

Wacana tersebut untuk ditunda atau dibatalkan selama masa konsensi pengelolaan jalan tol oleh BUJT masih berlangsung

Aturan pajak kendaraan listrik dari pemerintah sudah resmi berubah tidak lagi nol persen.