Sri Mulyani Keluarkan Aturan Baru: E-Commerce Pungut Pajak dari Pedagang Online

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan kesiapan penuh untuk menerapkan aturan pajak marketplace, namun implementasinya masih menanti keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mempertimbangkan stabilitas ekonomi.

Diketahui, pemerintah memang menunda pemungutan pajak bagi pedagang e-commerce. Alasannya masih menunggu daya beli masyarakat pulih lebih dahulu.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menunda penarikan PPh 22 E-commerce dari pedagang marketplace. Kebijakan ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah stimulus ekonomi yang sedang berjalan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan alasan untuk menunda penerapan pajak terhadap para pedagang yang beroperasi di e-commerce.

Guna mitigasi pertumbuhan tersebut, pemerintah telah menyiapkan tiga kebijakan baru untuk menopang penerimaan negara.

Peraturan baru mengenai pajak untuk transaksi emas batangan, yang diatur dalam PMK 51 dan PMK 52 Tahun 2025, dan mulai berlaku pada 1 Agustus 2025.

Pedagang online di niaga elektronik biasanya sudah menghitung kewajiban pajak mereka saat menetapkan harga barang.

Asosiasi ecommerce buka suara terhadapan pemberlakuan pungutan pajak yang dilakukan platform ke penjualnya.

Kebijakan pemungutan pajak oleh marketplace ternyata disambut baik oleh banyak pelaku usaha daring.

Kebijakan itu resmi diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang ditetapkan pada 11 Juli 2025 dan diundangkan pada 14 Juli 2025.

Penjual pulsa dan kartu perdana juga tidak dikenakan pungutan PPh 22 oleh lokapasar, lantaran memiliki aturan tersendiri, yakni PMK 6/2021.

Hngga saat ini belum ada pembahasan resmi terkait kebijakan pajak untuk penjual di e-commerce.

Sri Mulyani juga menyampaikan doa bagi para korban meninggal dunia maupun yang mengalami luka-luka.

Pendiri Microsoft, Bill Gates, telah secara resmi memulai proses penutupan Bill & Melinda Gates Foundation sebagai langkah awal dalam perubahannya.

Pendiri Microsoft Bill Gates memulai fase awal penutupan Gates Foundation dengan menaikkan belanja program dan menekan biaya operasional jelang 2045.

CEO Gates Foundation Mark Suzman menyatakan, Sri Mulyani membawa pengalaman mendalam dalam membentuk kebijakan ekonomi yang berkeadilan.

Yayasan Gates telah mengumumkan bahwa Sri Mulyani Indrawati resmi ditunjuk sebagai anggota Dewan Pengurus (Governing Board).

CEO Gates Foundation Mark Suzman menyatakan, Sri Mulyani membawa pengalaman mendalam dalam membentuk kebijakan ekonomi yang berkeadilan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan realisasi belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun hingga Mei 2026, menunjukkan pertumbuhan signifikan dan melampaui target awal APBN.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menegaskan subsidi pemerintah dan bantuan sosial berperan vital menjaga daya beli masyarakat di tengah pelemahan rupiah, sementara Kemenkeu menyatakan anggaran negara tetap aman.

Danantara Indonesia akan mengumumkan jajaran pengurus PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) pekan depan, setelah melalui proses seleksi ketat untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis nasional.

Mulai 1 Juni 2026, eksportir sumber daya alam (SDA) wajib melaporkan kegiatan ekspornya melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Kebijakan pelaporan ekspor SDA ini bertujuan perkuat pengawasan dan cegah praktik curang.

KPP Bantul Sita Aset Perusahaan di Kapanewon Sewon, Bantul, karena tunggakan pajak sebesar Rp17 miliar sebagai bagian dari penagihan aktif. Ini dilakukan setelah PT berinisial H tidak melunasi kewajiban pajaknya, menarik perhatian publik terhadap kepatuha

Kata Purbaya, pemerintah telah melakukan berbagai upaya agar gejolak rupiah tetap terkendali. Salah satunya melalui intervensi di pasar obligasi.