Pemerintah Janjikan Pajak Lebih Mudah Lewat Marketplace, Tapi Ada Syaratnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan kesiapan penuh untuk menerapkan aturan pajak marketplace, namun implementasinya masih menanti keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mempertimbangkan stabilitas ekonomi.

Pemerintah menyiapkan kebijakan perpajakan 2026 tanpa menaikkan tarif. Salah satunya pemungutan pajak e-commerce yang mulai berlaku Februari 2026.

Diketahui, pemerintah memang menunda pemungutan pajak bagi pedagang e-commerce. Alasannya masih menunggu daya beli masyarakat pulih lebih dahulu.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menunda penarikan PPh 22 E-commerce dari pedagang marketplace. Kebijakan ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah stimulus ekonomi yang sedang berjalan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan alasan untuk menunda penerapan pajak terhadap para pedagang yang beroperasi di e-commerce.

Guna mitigasi pertumbuhan tersebut, pemerintah telah menyiapkan tiga kebijakan baru untuk menopang penerimaan negara.

Pedagang online di niaga elektronik biasanya sudah menghitung kewajiban pajak mereka saat menetapkan harga barang.

Asosiasi ecommerce buka suara terhadapan pemberlakuan pungutan pajak yang dilakukan platform ke penjualnya.

Kebijakan itu resmi diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang ditetapkan pada 11 Juli 2025 dan diundangkan pada 14 Juli 2025.

Sri Mulyani sebagai menteri keuangan menunjuk lokapasar (marketplace) sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) untuk memungut pajak.

Hngga saat ini belum ada pembahasan resmi terkait kebijakan pajak untuk penjual di e-commerce.

Anggito menyampaikan, pemerintah ingin menerapkan sistem perpajakan yang merata bagi para pedagang offline maupun online.

Pemerintah ingin memanfaatkan kedua momentum tersebut untuk meningkatkan mobilitas masyarakat.

Qodari menjelaskan bahwa sebelum mencalonkan diri sebagai presiden dua tahun silam, Prabowo telah memaparkan visi dan misinya kepada masyarakat.

Pertumbuhan devisa ini membuktikan bahwa wisatawan mancanegara tidak sekadar berkunjung, tapi turut membelanjakan uangnya di dalam negeri.

Menanggapi acara dialog tersebut, Qodari melihat sebagian mahasiswa merestui, bahkan diketahui otoritas kampus.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan SPPG dalam penyediaan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Berbagai kisah warga menunjukkan bagaimana akses rumah layak dan pembiayaan perumahan meningkatkan kualitas hidup, kesehatan, hingga kesejahteraaan keluarga.

Kemkomdigi melalui PP Tunas memastikan platform e-commerce memiliki mekanisme perlindungan anak yang memadai, mulai dari verifikasi usia hingga persetujuan orang tua, demi menjaga anak dari risiko digital.

ShopeePay hadirkan transfer gratis ke bank dan e-wallet tanpa biaya admin dan tanpa minimum transaksi, bikin transaksi lebih praktis dan hemat.

Berkat kampanye tersebut, peningkatan jumlah pesanan dan nilai transaksi masing-masing produk sebesar 175 persen dan 212 persen.

Secara global, sistem dispensing berbasis IoT mulai diadopsi untuk meningkatkan visibilitas penggunaan.

Perkembangan industri juga dipengaruhi berbagai faktor eksternal, seperti dinamika ekonomi global dan domestik serta perubahan perilaku konsumen.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak **Revisi UU Perlindungan Konsumen** untuk beradaptasi dengan pesatnya ekonomi digital. Regulasi yang telah berusia lebih dari dua dekade ini dinilai belum efektif menghadapi transaksi online dan penipuan daring. A