Ada Aturan Baru Pungutan Pajak Pedagang Online, Harga Barang di E-Commerce Bakal Naik?

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan kesiapan penuh untuk menerapkan aturan pajak marketplace, namun implementasinya masih menanti keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mempertimbangkan stabilitas ekonomi.

Pemerintah menyiapkan kebijakan perpajakan 2026 tanpa menaikkan tarif. Salah satunya pemungutan pajak e-commerce yang mulai berlaku Februari 2026.

Pajak E-commerce akan diterapkan, namun Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pelaksanaannya menunggu pemulihan ekonomi nasional hingga tumbuh 6%

Diketahui, pemerintah memang menunda pemungutan pajak bagi pedagang e-commerce. Alasannya masih menunggu daya beli masyarakat pulih lebih dahulu.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menunda penarikan PPh 22 E-commerce dari pedagang marketplace. Kebijakan ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah stimulus ekonomi yang sedang berjalan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan alasan untuk menunda penerapan pajak terhadap para pedagang yang beroperasi di e-commerce.

Asosiasi ecommerce buka suara terhadapan pemberlakuan pungutan pajak yang dilakukan platform ke penjualnya.

Kebijakan pemungutan pajak oleh marketplace ternyata disambut baik oleh banyak pelaku usaha daring.

Kebijakan itu resmi diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang ditetapkan pada 11 Juli 2025 dan diundangkan pada 14 Juli 2025.

Penjual pulsa dan kartu perdana juga tidak dikenakan pungutan PPh 22 oleh lokapasar, lantaran memiliki aturan tersendiri, yakni PMK 6/2021.

Sri Mulyani sebagai menteri keuangan menunjuk lokapasar (marketplace) sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) untuk memungut pajak.

Hngga saat ini belum ada pembahasan resmi terkait kebijakan pajak untuk penjual di e-commerce.

Shopee Live Superstar 5.5 Mega Elektronik Sale jadi momen tepat upgrade gadget dengan promo menarik bersama Ibnu Wardani.

Kemunculan layanan TikTok GO by Tokopedia berangkat dari perubahan perilaku masyarakat yang kini semakin mengandalkan platform digital.

Berkat kampanye tersebut, peningkatan jumlah pesanan dan nilai transaksi masing-masing produk sebesar 175 persen dan 212 persen.

Masih terdapat pelaku usaha yang membutuhkan pendampingan dalam menerapkan praktik penjualan yang bertanggung jawab.

Hal itu membuka lebih banyak peluang bagi pelanggan untuk menemukan berbagai rekomendasi produk secara bersamaan dalam satu pengalaman menonton.

Pada Ramadan tahun ini, di tengah dinamika yang ada, ekonom memperkirakan konsumsi akan tetap relatif terjaga.

Penghapusan sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) secara otomatis itu dala rangka merayakan HUT ke-499 Jakarta.

Jumlah kendaraan yang terdaftar di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah mencapai sekitar 17 juta unit.

Panja Defisit dan Pembiayaan juga menyepakati target defisit anggaran tahun 2027 pada kisaran 1,80 persen hingga 2,40 persen terhadap PDB.

Pemerintah tetap berkomitmen memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan kepada UMKM.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan efektivitas penagihan pajak.

Penghapusan denda untuk PKB dan BBNKB akan berlaku hingga 31 Agustus 2026.