Ditjen Pajak: Ojek Online dan Penjual Pulsa Bebas Pungutan Pajak E-Commerce

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan kesiapan penuh untuk menerapkan aturan pajak marketplace, namun implementasinya masih menanti keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mempertimbangkan stabilitas ekonomi.

Diketahui, pemerintah memang menunda pemungutan pajak bagi pedagang e-commerce. Alasannya masih menunggu daya beli masyarakat pulih lebih dahulu.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menunda penarikan PPh 22 E-commerce dari pedagang marketplace. Kebijakan ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah stimulus ekonomi yang sedang berjalan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan alasan untuk menunda penerapan pajak terhadap para pedagang yang beroperasi di e-commerce.

Salah satu poin penting dalam regulasi ini adalah penguatan klasifikasi aset kripto sebagai aset keuangan digital.

Peraturan baru mengenai pajak untuk transaksi emas batangan, yang diatur dalam PMK 51 dan PMK 52 Tahun 2025, dan mulai berlaku pada 1 Agustus 2025.

Mulai 1 Agustus 2025, pemerintah secara resmi menghapus pajak pertambahan nilai (PPN) untuk transaksi aset kripto.

Pedagang online di niaga elektronik biasanya sudah menghitung kewajiban pajak mereka saat menetapkan harga barang.

Asosiasi ecommerce buka suara terhadapan pemberlakuan pungutan pajak yang dilakukan platform ke penjualnya.

Kebijakan pemungutan pajak oleh marketplace ternyata disambut baik oleh banyak pelaku usaha daring.

Kebijakan itu resmi diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang ditetapkan pada 11 Juli 2025 dan diundangkan pada 14 Juli 2025.

Sri Mulyani sebagai menteri keuangan menunjuk lokapasar (marketplace) sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) untuk memungut pajak.

Penghapusan denda untuk PKB dan BBNKB akan berlaku hingga 31 Agustus 2026.

KPP Bantul Sita Aset Perusahaan di Kapanewon Sewon, Bantul, karena tunggakan pajak sebesar Rp17 miliar sebagai bagian dari penagihan aktif. Ini dilakukan setelah PT berinisial H tidak melunasi kewajiban pajaknya, menarik perhatian publik terhadap kepatuha

Oleh karenanya, Purbaya meyakini pelaporan pajak dan bea cukai bakal terus meningkat hingga tahun-tahun berikutnya.

Pemberian insentif ini diharapkan bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintah akan memberikan insentif pajak kepada penulis dengan menurunkan tarif pajak royalti menjadi 1,5%.

DJP mencatat pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 mencapai 13,3 juta hingga 20 Mei 2026, didominasi wajib pajak karyawan.

Pertamina Patra Niaga mengapresiasi mitra ojek online dengan 25 sepeda motor baru melalui program Berkah Ojek Online MyPertamina (BOOM) periode 1, mendorong penggunaan BBM berkualitas dan MyPertamina.

Tercatat sebanyak 254.456 kupon undian terkumpul dari para peserta yang menukarkan poin MyPertamina menjadi voucher undian elektronik.

CEO Neneng Goenadi mengatakan perusahaan tetap berkomitmen menjaga keseimbangan ekosistem transportasi daring, baik bagi mitra pengemudi maupun konsumen.

Kebijakan ini menetapkan skema bagi hasil 92 persen untuk mitra pengemudi dari setiap pendapatan perjalanan layanan roda dua (GoRide).

Penghentian skema langganan menjadi bagian dari langkah perusahaan menyesuaikan kebijakan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026.

Meski sederhana, fasilitas ini sangat berarti bagi mereka. Gratis, tanpa biaya, dan pastinya aman.