Tambah Pemasukan Negara, Kemenkeu Bakal Optimalkan Penarikan Pajak Dagang Online dan Kripto

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan berhasil menghimpun Rp2,08 triliun dari pajak sektor digital per Februari 2026, menunjukkan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara dan terus mengoptimalkan potensi ekonomi digital.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berhasil menghimpun Rp1,13 triliun dari pajak sektor digital pada Januari 2026, menunjukkan kontribusi signifikan ekonomi digital bagi penerimaan negara.

Pemerintah telah menunjuk 254 perusahaan sebagai pemungut PPN PMSE sampai dengan November 2025.

Pemerintah kumpulkan Rp11,44 triliun pajak digital Januari–Oktober 2025. PPN PMSE jadi kontributor terbesar, total setoran sejak 2022 mencapai Rp43,75 triliun.

Penerimaan Pajak kripto di Indonesia mencapai Rp1,71 triliun hingga September 2025, menandakan pertumbuhan signifikan industri. Akankah target Rp2 triliun tercapai?

Diketahui, pemerintah memang menunda pemungutan pajak bagi pedagang e-commerce. Alasannya masih menunggu daya beli masyarakat pulih lebih dahulu.

Hingga Juli 2025, pemerintah telah menunjuk 223 perusahan sebagai pemungut PPN PMSE.

Salah satu poin penting dalam regulasi ini adalah penguatan klasifikasi aset kripto sebagai aset keuangan digital.

Kebijakan pemungutan pajak oleh marketplace ternyata disambut baik oleh banyak pelaku usaha daring.

Kebijakan itu resmi diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang ditetapkan pada 11 Juli 2025 dan diundangkan pada 14 Juli 2025.

Penerimaan pajak atas usaha ekonomi digital lainnya berasal dari penerimaan pajak SIPP.

Penerimaan tersebut berasal dari PPN PMSE, pajak kripto, pajak pinjaman online dan pajak SIPP.

Pemerintah secara berkala meninjau dampaknya terhadap dunia usaha dan penerimaan negara.

Kantor Wilayah DJBC Aceh mengingatkan calon jemaah haji untuk memahami Ketentuan Barang Bawaan Haji sesuai PMK terbaru, demi kelancaran proses kepulangan dan menghindari kendala di bandara.

Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya harga kendaraan di Indonesia adalah besarnya jumlah pajak yang dikenakan.

Informasi yang diterima, peristiwa tersebut bermula saat korban bermaksud membayak pajak di Kantor Samsat IV Palembang di Jalan MP Mangkunegara, Sako.

Masa pelaporan SPT kini diperpanjang hingga 30 April, yang menyebabkan munculnya fenomena "joki pajak" di media sosial.

Jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah dilaporkan mencapai 10.124.668.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berkomitmen mempermudah warga dengan meluncurkan layanan e-STNK dan sistem pembayaran pajak kendaraan digital mulai tahun 2026, menawarkan kemudahan akses tanpa antre.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali mencatat 6.470 wajib pajak di Pulau Dewata telah melaporkan SPT Tahunan melalui sistem Coretax hingga pertengahan Januari 2026, mendorong Wajib Pajak Bali Lapor SPT Coretax lebih awal.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi mencabut status pemungut PPN PMSE Amazon Services Europe S.a.r.l. karena tidak memenuhi kriteria, sementara OpenAI OpCo, LLC ditunjuk sebagai pemungut baru yang menarik perhatian publik.

Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku gencar melakukan asistensi aktivasi akun Coretax DJP sebagai persiapan pelaporan SPT Tahunan 2025. Jangan sampai ketinggalan mekanisme baru ini!

Hingga Agustus 2025, dari 201 pemungut yang ditunjuk, sebanyak 201 PMSE telah berhasil memungut dan menyetorkan PPN PMSE sebesar Rp 31,85 triliun.

Dari jumlah tersebut, Rp376,13 miliar merupakan hasil dari PPh 22 atas transaksi penjualan kripto di exchanger dan Rp422,71 miliar.