Pajak Kripto

Penerimaan Pajak kripto di Indonesia mencapai Rp1,71 triliun hingga September 2025, menandakan pertumbuhan signifikan industri. Akankah target Rp2 triliun tercapai?

Studi LPEM FEB UI mengungkap **pajak kripto** yang kompetitif krusial untuk menarik investor ke platform legal. Kebijakan ini berpotensi mendongkrak kontribusi ekonomi hingga Rp260 triliun. Simak selengkapnya!

Indodax mencatatkan kontribusi **pajak kripto** sebesar Rp265,4 miliar hingga Agustus 2025, menyumbang lebih dari 50% penerimaan pajak kripto nasional. Angka ini buktikan peran vital industri aset digital bagi fiskal negara. Simak selengkapnya!

Hingga Juli 2025, pemerintah telah menunjuk 223 perusahan sebagai pemungut PPN PMSE.

Guna mitigasi pertumbuhan tersebut, pemerintah telah menyiapkan tiga kebijakan baru untuk menopang penerimaan negara.

Salah satu poin penting dalam regulasi ini adalah penguatan klasifikasi aset kripto sebagai aset keuangan digital.

Peraturan baru mengenai pajak untuk transaksi emas batangan, yang diatur dalam PMK 51 dan PMK 52 Tahun 2025, dan mulai berlaku pada 1 Agustus 2025.

Penyesuaian aturan ini dilakukan seiring berubahnya status kripto dari komoditas menjadi instrumen keuangan.

Dengan pengawasan yang dialihkan ke OJK, maka pajak aset kripto diprediksi akan berubah karena aset tersebut akan diklasifikasikan ulang.

Penerimaan pajak dari usaha ekonomi digital seperti fintech, kripto, dan sebagainya.