DJP Ungkap Alasan Pencabutan PPN PMSE Amazon, OpenAI Kini Jadi Pemungut Baru

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi mencabut status pemungut PPN PMSE Amazon Services Europe S.a.r.l. karena tidak memenuhi kriteria, sementara OpenAI OpCo, LLC ditunjuk sebagai pemungut baru yang menarik perhatian publik.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan baru-baru ini mengumumkan pencabutan status Amazon Services Europe S.a.r.l. sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE). Keputusan ini efektif berlaku sejak tanggal 3 November 2025, menandai perubahan signifikan dalam daftar entitas yang bertanggung jawab memungut pajak digital di Indonesia. Langkah ini diambil setelah Amazon Services Europe S.a.r.l. dinilai tidak lagi memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh otoritas pajak.

Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli, di Jakarta pada hari Senin, 29 Desember 2025. Rosmauli menjelaskan bahwa pencabutan status ini merupakan bagian dari upaya DJP untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas pemungutan PPN PMSE dari penyedia layanan digital global. Kebijakan ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor ekonomi digital yang terus berkembang pesat.

Di sisi lain, DJP juga telah menunjuk sejumlah perusahaan teknologi global lainnya sebagai pemungut PPN PMSE yang baru. Salah satu penunjukan yang paling menonjol adalah OpenAI OpCo, LLC, perusahaan di balik teknologi kecerdasan buatan ChatGPT yang populer. Penunjukan ini berlaku efektif sejak tanggal yang sama dengan pencabutan status Amazon, yakni 3 November 2025, menunjukkan adaptasi pemerintah terhadap lanskap ekonomi digital yang dinamis.

Kriteria dan Alasan Pencabutan Status Amazon

Pencabutan status pemungut PPN PMSE terhadap Amazon Services Europe S.a.r.l. didasarkan pada evaluasi bahwa entitas tersebut tidak lagi memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh DJP. Kriteria ini mencakup berbagai aspek, termasuk volume transaksi dan jumlah pengguna di Indonesia, yang menjadi dasar penunjukan awal sebagai pemungut PPN PMSE. DJP secara berkala melakukan peninjauan terhadap perusahaan-perusahaan yang ditunjuk untuk memastikan kepatuhan dan relevansi status mereka.

Rosmauli menegaskan bahwa keputusan ini bukan tanpa alasan, melainkan hasil dari analisis mendalam terhadap kepatuhan dan aktivitas bisnis Amazon di Indonesia terkait PPN PMSE. Dengan pencabutan ini, Amazon Services Europe S.a.r.l. tidak lagi memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atas transaksi produk atau layanan digital yang mereka sediakan kepada konsumen di Indonesia. Hal ini sejalan dengan dinamika pasar dan perubahan strategi bisnis perusahaan global.

Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE) sendiri merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan kesetaraan perlakuan pajak antara pelaku usaha konvensional dan digital. Kebijakan ini memastikan bahwa barang dan jasa digital yang dikonsumsi di Indonesia dikenakan pajak yang semestinya, sehingga tidak menimbulkan distorsi pasar. Regulasi ini terus disesuaikan untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dan model bisnis baru dalam ekonomi digital.

Penunjukan Pemungut PPN PMSE Baru dan Tantangannya

Bersamaan dengan pencabutan status Amazon, DJP juga telah menunjuk beberapa perusahaan global lainnya sebagai pemungut PPN PMSE yang baru. Selain OpenAI OpCo, LLC, DJP juga menunjuk International Bureau of Fiscal Documentation dan Bespin Global pada November 2025. Penunjukan ini menunjukkan perluasan cakupan pemungutan pajak terhadap penyedia layanan digital yang semakin beragam dan relevan di pasar Indonesia.

Dengan penambahan perusahaan-perusahaan tersebut, total entitas yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE oleh pemerintah telah mencapai 254 perusahaan hingga 30 November 2025. Angka ini mencerminkan upaya masif DJP dalam mengidentifikasi dan melibatkan lebih banyak pelaku ekonomi digital untuk berkontribusi pada penerimaan negara. Penunjukan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak di sektor digital secara keseluruhan.

Namun, Rosmauli juga mengungkapkan bahwa belum semua perusahaan yang ditunjuk telah merealisasikan setoran pajak mereka. Khusus untuk OpenAI OpCo, LLC, hingga November 2025, belum terdapat realisasi penerimaan PPN PMSE yang berasal dari perusahaan tersebut. Situasi ini menjadi tantangan bagi DJP untuk terus melakukan edukasi dan pengawasan agar semua perusahaan yang ditunjuk dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan akurat.

Kontribusi Pajak Ekonomi Digital Capai Puluhan Triliun

Meskipun ada tantangan dalam realisasi setoran dari beberapa pemungut baru, total penerimaan PPN PMSE yang telah dikumpulkan pemerintah menunjukkan tren positif. Hingga 30 November 2025, total penerimaan PPN PMSE telah mencapai Rp34,54 triliun. Angka ini merupakan akumulasi dari penerimaan yang terus meningkat sejak kebijakan ini diterapkan.

Rincian penerimaan PPN PMSE menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dari tahun ke tahun:

• Tahun 2020: Rp731,4 miliar
• Tahun 2021: Rp3,9 triliun
• Tahun 2022: Rp5,51 triliun
• Tahun 2023: Rp6,76 triliun
• Tahun 2024: Rp8,44 triliun
• Tahun 2025 (hingga November): Rp9,19 triliun

Selain PPN PMSE, pemerintah juga berhasil menghimpun penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital lainnya. Setoran pajak atas transaksi aset kripto tercatat sebesar Rp1,81 triliun, menunjukkan potensi besar dari aset digital. Pajak dari sektor fintech peer-to-peer lending menyumbang Rp4,27 triliun, sementara pajak yang dipungut pihak lain melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP) mencapai Rp3,94 triliun.

Secara keseluruhan, hingga 30 November 2025, total setoran pajak dari sektor usaha ekonomi digital telah mencapai angka yang fantastis, yaitu Rp44,55 triliun. Pencapaian ini menggarisbawahi peran krusial ekonomi digital dalam mendukung penerimaan negara dan pembangunan nasional. DJP terus berupaya untuk mengoptimalkan potensi pajak dari sektor ini melalui kebijakan yang adaptif dan pengawasan yang efektif.

Sumber: AntaraNews