Setoran Pajak Sektor Digital Tembus Rp11,44 Triliun per Oktober 2025

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan berhasil menghimpun Rp2,08 triliun dari pajak sektor digital per Februari 2026, menunjukkan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara dan terus mengoptimalkan potensi ekonomi digital.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berhasil menghimpun Rp1,13 triliun dari pajak sektor digital pada Januari 2026, menunjukkan kontribusi signifikan ekonomi digital bagi penerimaan negara.

Pemerintah telah menunjuk 254 perusahaan sebagai pemungut PPN PMSE sampai dengan November 2025.

Indodax menyoroti peran strategis industri kripto sebagai sumber pendapatan fiskal signifikan, dengan penerimaan Pajak Kripto mencapai triliunan rupiah hingga September 2025, menunjukkan potensi ekonomi digital.

Penerimaan Pajak kripto di Indonesia mencapai Rp1,71 triliun hingga September 2025, menandakan pertumbuhan signifikan industri. Akankah target Rp2 triliun tercapai?

Hingga Juli 2025, pemerintah telah menunjuk 223 perusahan sebagai pemungut PPN PMSE.

Penerimaan pajak atas usaha ekonomi digital lainnya berasal dari penerimaan pajak SIPP.

Sampai dengan Desember 2024 pemerintah telah menunjuk 211 pelaku usaha PMSE menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Penerimaan tersebut berasal dari PPN PMSE, pajak kripto, pajak pinjaman online dan pajak SIPP.

Penerimaan pajak dari usaha ekonomi digital seperti fintech, kripto, dan sebagainya.

Dari jumlah tersebut, Rp376,13 miliar merupakan hasil dari PPh 22 atas transaksi penjualan kripto di exchanger dan Rp422,71 miliar.

Untuk penerimaan pajak kripto, penerimaan diperoleh dari Rp351,34 miliar penerimaan PPh 22 atas transaksi penjualan kripto di exchanger.

Pemerintah Indonesia menegaskan dukungan kuatnya terhadap agenda transformasi digital APEC 2026 yang diusung China, dengan fokus pada inklusivitas dan manfaat bagi UMKM serta kelompok rentan, demi mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop) Kota Jayapura berupaya mewujudkan tata kelola koperasi sehat melalui peningkatan kapasitas SDM dan digitalisasi, demi transparansi dan akuntabilitas.

Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penandatanganan MoU Kerja Sama Teknologi Danantara Hisense, menandai langkah awal eksplorasi di sektor teknologi untuk meningkatkan investasi dan daya saing Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto menyaksikan MoU antara BPI Danantara dan Hisense Group, menandai langkah awal **kerja sama teknologi Danantara Hisense** yang strategis. Ini diharapkan perkuat investasi dan ekosistem industri nasional.

Polri berkomitmen penuh memberantas judi online dan kejahatan siber transnasional, menegaskan Indonesia bukan tempat bagi sindikat judi online internasional yang merugikan masyarakat dan ekonomi.

Kecerdasan Buatan mengubah lanskap global, memicu pertanyaan besar tentang peran manusia di masa depan. Apakah AI akan membebaskan atau justru menciptakan ketimpangan baru? Simak analisis mendalamnya.

Hal itu berdasarkan laporan resmi Global Tax Expenditures Transparency Index (GTETI) yang dirilis pada 11 Mei 2026 melalui Tax Expenditure Report (TER).

Indonesia meraih posisi pertama dunia dalam indeks transparansi insentif perpajakan GTETI 2026, mengungguli 116 negara lainnya.

Pajak ini dikenakan pada berbagai produk, termasuk sigaret, cerutu, rokok daun, dan rokok elektrik.

Nandang memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP) dan ketentuan aturan.

Langkah ini diambil di tengah proses audit investigasi terhadap praktik restitusi yang berlangsung selama beberapa tahun terakhir.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumbar-Jambi mencatat tren positif pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh 2025 menggunakan Coretax, mendekati target di tengah implementasi sistem baru dan relaksasi batas waktu.