Indonesia Dukung Penuh Agenda Transformasi Digital APEC 2026 yang Inklusif

Pemerintah Indonesia menegaskan dukungan kuatnya terhadap agenda transformasi digital APEC 2026 yang diusung China, dengan fokus pada inklusivitas dan manfaat bagi UMKM serta kelompok rentan, demi mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan.

Pemerintah Indonesia secara aktif menyatakan dukungannya terhadap agenda yang diusung China sebagai ketua bergilir APEC pada tahun 2026. Fokus utama dukungan ini adalah pelaksanaan transformasi digital di antara negara-negara anggota Forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC). Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika (Aspasaf) Kementerian Luar Negeri RI, Santo Darmosumarto, menyampaikan hal ini kepada ANTARA di Beijing pada Selasa (20/5), setelah menghadiri pertemuan Senior Officials' Meeting (SOM) di Shanghai.

Indonesia secara spesifik menekankan isu prioritas transformasi digital yang inklusif, memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh segmen masyarakat. Hal ini mencakup usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), bisnis yang dijalankan oleh perempuan, serta bisnis yang dikelola oleh anak muda. Tujuan utamanya adalah mendorong dampak langsung transformasi digital terhadap kelompok-kelompok tersebut, sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam ekonomi digital.

Pernyataan dukungan ini disampaikan menyusul serangkaian pertemuan SOM APEC 2026 yang telah berlangsung. Pertemuan kedua diselenggarakan di Shanghai pada 18-19 Mei 2026, sementara pertemuan pertama diadakan di Guangzhou, provinsi Guangdong, pada 1-10 Februari 2026. Pertemuan-pertemuan ini menjadi platform penting untuk membahas arah kerja sama APEC di bawah kepemimpinan China.

Fokus Indonesia pada Transformasi Digital Inklusif

Indonesia memberikan dukungan penuh kepada China sebagai ketua bergilir APEC 2026, khususnya dalam mendorong agenda transformasi digital di antara negara-negara anggota. Direktur Jenderal Aspasaf Kementerian Luar Negeri RI, Santo Darmosumarto, menyatakan bahwa Indonesia secara khusus menekankan isu prioritas transformasi digital yang inklusif. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi dapat diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Transformasi digital yang diusung Indonesia berfokus pada dampak langsung bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), bisnis yang dijalankan oleh perempuan, serta bisnis yang dikelola oleh anak muda. Pemerintah Indonesia berupaya agar inisiatif digitalisasi ini dapat memberikan manfaat nyata, meningkatkan daya saing, dan membuka peluang ekonomi baru bagi kelompok-kelompok tersebut. Dengan demikian, partisipasi aktif mereka dalam ekonomi digital dapat terwujud secara optimal.

Santo Darmosumarto menjelaskan bahwa pemberdayaan UMKM sangat krusial mengingat kontribusinya yang signifikan terhadap perekonomian nasional. UMKM menyumbang sekitar 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap hampir 97 persen tenaga kerja di Indonesia. Oleh karena itu, transformasi digital diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui peningkatan kapasitas dan jangkauan pasar UMKM.

Pentingnya Ketahanan Rantai Pasok dan Pemberdayaan Ekonomi

Selain transformasi digital, Indonesia juga menyoroti pentingnya isu ketahanan rantai pasok, baik dalam konteks supply chain resilience maupun supply chain security. Isu ini menjadi sangat relevan, terutama dengan kondisi geopolitik global seperti yang terjadi di Timur Tengah, yang dapat berdampak langsung pada stabilitas rantai pasok, termasuk di Indonesia. Penguatan rantai pasok menjadi kunci untuk menjaga keberlangsungan ekonomi.

Indonesia juga mengangkat bagaimana APEC dapat berperan dalam pemberdayaan UMKM serta peningkatan partisipasi perempuan dan pemuda dalam ekonomi. Melalui forum APEC, Indonesia berupaya mendorong program dan proyek konkret yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ini sejalan dengan visi untuk menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan di seluruh kawasan.

Partisipasi aktif masyarakat Indonesia dalam kegiatan-kegiatan APEC diharapkan semakin terlihat melalui implementasi program-program yang relevan. Indonesia ingin menunjukkan bahwa norma-norma yang dibangun bersama di APEC dapat menghasilkan kerja sama nyata yang berdampak positif. Ini juga menjadi upaya untuk menanggapi tantangan terhadap sistem perdagangan bebas dan berbasis aturan yang sedang dihadapi saat ini.

APEC sebagai Platform Perdagangan Bebas dan Kepentingan Bisnis

Indonesia terus menggunakan mekanisme APEC untuk menegaskan kembali arti penting perdagangan bebas, arus barang yang bebas, serta investasi. Dalam forum ini, Indonesia berupaya memastikan bahwa prinsip-prinsip keterbukaan ekonomi tetap menjadi landasan kerja sama. Hal ini krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di kawasan Asia-Pasifik.

Partisipasi Indonesia dalam perkembangan ekonomi di negara-negara lain di kawasan juga menjadi fokus. Santo Darmosumarto menekankan bahwa APEC harus dapat memberikan manfaat langsung bagi dunia usaha, tidak hanya sekadar forum diskusi. Kepentingan bisnis harus menjadi pendorong utama dalam setiap inisiatif yang dijalankan oleh APEC.

Dengan demikian, APEC diharapkan menjadi platform yang efektif untuk mempromosikan lingkungan bisnis yang kondusif dan mendorong investasi lintas batas. Pendekatan ini mencerminkan sudut pandang utama Indonesia terkait APEC secara umum, yaitu sebagai wadah untuk menciptakan peluang dan pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh kebutuhan dan kepentingan sektor swasta.

Latar Belakang dan Tujuan Pertemuan Pejabat Senior APEC 2026

Pertemuan Senior Officials' Meeting (SOM) APEC di Shanghai pada 18-19 Mei 2026 merupakan SOM kedua yang diselenggarakan di China sebagai ketua bergilir APEC 2026. Sebelumnya, SOM APEC 2026 pertama telah berlangsung pada 1-10 Februari 2026 di Guangzhou, provinsi Guangdong. Pertemuan di Guangzhou tersebut menjadi acara resmi pertama di bawah kepemimpinan China dan dihadiri oleh Menteri Luar Negeri China Wang Yi.

Dalam pembukaan SOM APEC di Shanghai, Wakil Menteri Luar Negeri Eksekutif China, Ma Zhaoxu, menyampaikan bahwa Tiongkok memiliki tujuan ambisius. Negara tersebut bertekad untuk menghasilkan hasil nyata dalam empat agenda utama, yaitu perdagangan, konektivitas, inovasi dan pembangunan. Inisiatif ini diharapkan dapat memperkuat kerja sama regional.

Selain itu, China juga bertujuan untuk membangun kerangka kerja sama yang solid untuk tindakan kolektif antaranggota APEC. Forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) sendiri merupakan organisasi yang didirikan pada tahun 1989, melibatkan 21 entitas ekonomi di lingkar Samudera Pasifik. Anggota APEC meliputi Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chile, China, Hong Kong-China, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Filipina, Peru, Papua Nugini, Russia, Singapura, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, dan Vietnam.

Sumber: AntaraNews