Tertekan Berat, Kontribusi PDB Hanya 18,9 Persen, Industri Petrokimia Nasional Butuh Dukungan Politik Konkret

Industri petrokimia nasional tengah menghadapi periode sulit yang signifikan, dengan tekanan berat yang dirasakan selama lima tahun terakhir. Situasi ini mendorong Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) untuk secara tegas meminta dukungan politik konkret dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Harapannya, dengan intervensi legislatif, sektor ini dapat bertahan dan kembali menunjukkan pertumbuhan yang positif di masa mendatang. Permintaan ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum Inaplas, Suhat Miyarso, dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI di PT Chandra Asri Pacific Tbk, Cilegon, Banten.

Suhat Miyarso mengungkapkan bahwa kondisi industri saat ini sangat tertekan, namun ia optimis bahwa pemulihan dapat dimulai pada tahun depan. Ia menekankan bahwa dukungan politik dari DPR RI akan menjadi kunci utama untuk melancarkan pengembangan industri petrokimia di Indonesia. Kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke fasilitas industri petrokimia di Cilegon ini menjadi momentum penting untuk menyampaikan aspirasi dan tantangan yang dihadapi oleh para pelaku industri.

Berbagai indikator ekonomi menunjukkan betapa seriusnya tekanan yang dialami industri petrokimia. Kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) dari sektor manufaktur saat ini hanya mencapai 18,9 persen, angka yang jauh di bawah target ideal minimal 30 persen. Selain itu, Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia juga berada di level 46,9, sebuah angka yang mengindikasikan kontraksi karena berada di bawah ambang batas 50 yang menandakan ekspansi ekonomi. Kondisi ini diperparah dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 5,12 persen, dinilai tidak ideal untuk pengembangan industri petrokimia.

Indikator Tekanan dan Dampak Ekonomi pada Industri Petrokimia

Tekanan yang dirasakan oleh industri petrokimia nasional tidak hanya tercermin dari angka PDB dan PMI, tetapi juga diperparah oleh berbagai faktor eksternal. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia dan konflik geopolitik seperti perang, telah memberikan dampak signifikan terhadap rantai pasok dan permintaan pasar global. Akibatnya, banyak proyek investasi besar di sektor ini, termasuk yang dimiliki oleh Chandra Asri dan Rosneft, terpaksa tertunda atau belum dapat berjalan sesuai rencana awal, menghambat potensi pertumbuhan.

Kondisi ekonomi makro yang kurang mendukung juga menjadi perhatian utama bagi pelaku industri. Pertumbuhan ekonomi yang stagnan mempengaruhi daya beli masyarakat dan permintaan akan produk-produk petrokimia. Hal ini menciptakan lingkungan bisnis yang penuh tantangan, di mana produsen kesulitan untuk menjual produk mereka di pasar domestik maupun internasional. Industri petrokimia, sebagai sektor hulu, sangat bergantung pada stabilitas ekonomi dan kebijakan yang mendukung investasi.

Ketua Umum Inaplas, Suhat Miyarso, menegaskan bahwa situasi ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan DPR. Tanpa adanya intervensi dan dukungan yang tepat, daya saing industri petrokimia nasional akan semakin tergerus. Kondisi ini berpotensi menghambat upaya hilirisasi dan penciptaan nilai tambah di dalam negeri, yang seharusnya menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

Permintaan Dukungan Politik dan Evaluasi Kebijakan

Inaplas secara spesifik meminta dukungan DPR RI dalam beberapa aspek krusial. Pertama, dari sisi perundang-undangan, banyak regulasi yang dinilai belum selesai atau tidak selaras dengan semangat pengembangan industri petrokimia. Ketidakpastian regulasi ini menciptakan hambatan bagi investasi dan operasional. Oleh karena itu, harmonisasi dan percepatan penyelesaian regulasi yang pro-industri menjadi sangat mendesak untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Kedua, perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil, khususnya terkait perjanjian perdagangan bebas (FTA). Menurut Inaplas, pembukaan keran impor tanpa biaya masuk yang memadai telah menyebabkan produk impor membanjiri pasar domestik. Akibatnya, produsen dalam negeri kesulitan bersaing dan menjual produk mereka sendiri, yang pada akhirnya menekan profitabilitas dan keberlanjutan industri petrokimia.

Selain itu, Suhat Miyarso juga menyoroti vitalnya pasokan gas dan garam industri. Ia mendesak adanya kebijakan yang memastikan ketersediaan gas dalam negeri dengan harga terjangkau bagi industri. Terkait garam industri, ia meminta solusi untuk memenuhi kebutuhan volume lebih dari 2 juta ton per tahun dengan spesifikasi tinggi yang belum bisa dipenuhi oleh garam rakyat. Ketersediaan bahan baku yang stabil dan kompetitif adalah fondasi bagi operasional industri petrokimia.

Respons DPR dan Kolaborasi untuk Daya Saing Industri

Menanggapi aspirasi dari Inaplas, Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, mengakui adanya sejumlah persoalan krusial yang mengancam daya saing industri nasional. Ia menyoroti dampak negatif perjanjian dagang internasional dan kendala pasokan bahan baku domestik seperti garam dan gas. Chusnunia menekankan pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah, DPR, dan pelaku industri untuk mencari solusi yang efektif.

Chusnunia Chalim menegaskan bahwa evaluasi kebijakan secara mendesak perlu dilakukan agar industri dalam negeri tidak kalah saing di kancah global. Ia secara khusus menyoroti perlunya meninjau ulang berbagai kebijakan dan perjanjian dagang, seperti Free Trade Agreement (FTA), yang dirasa mulai memberikan efek negatif bagi industri. Pertanyaan utamanya adalah apakah manfaat yang diharapkan dari perjanjian tersebut sudah sesuai target yang dicanangkan atau justru merugikan.

DPR RI, melalui Komisi VII, berkomitmen untuk terus berupaya mencari jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi industri petrokimia. Kolaborasi lintas sektor dan peninjauan ulang kebijakan yang tidak relevan menjadi fokus utama. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa industri petrokimia nasional dapat kembali berdaya saing, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sumber: AntaraNews