Pemerintah Raup Rp24,9 Triliun dari Pajak Kripto Hingga Fintech

DJP juga mencatat penerimaan pajak atas usaha ekonomi digital lainnya berasal dari penerimaan Pajak SIPP.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan berhasil menghimpun Rp2,08 triliun dari pajak sektor digital per Februari 2026, menunjukkan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara dan terus mengoptimalkan potensi ekonomi digital.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berhasil menghimpun Rp1,13 triliun dari pajak sektor digital pada Januari 2026, menunjukkan kontribusi signifikan ekonomi digital bagi penerimaan negara.

Pemerintah telah menunjuk 254 perusahaan sebagai pemungut PPN PMSE sampai dengan November 2025.

Pemerintah kumpulkan Rp11,44 triliun pajak digital Januari–Oktober 2025. PPN PMSE jadi kontributor terbesar, total setoran sejak 2022 mencapai Rp43,75 triliun.

Penerimaan Pajak kripto di Indonesia mencapai Rp1,71 triliun hingga September 2025, menandakan pertumbuhan signifikan industri. Akankah target Rp2 triliun tercapai?

Hingga Juli 2025, pemerintah telah menunjuk 223 perusahan sebagai pemungut PPN PMSE.

Penerimaan pajak atas usaha ekonomi digital lainnya berasal dari penerimaan pajak SIPP.

Sampai dengan Desember 2024 pemerintah telah menunjuk 211 pelaku usaha PMSE menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Penerimaan tersebut berasal dari PPN PMSE, pajak kripto, pajak pinjaman online dan pajak SIPP.

Penerimaan pajak dari usaha ekonomi digital seperti fintech, kripto, dan sebagainya.

Penghapusan denda untuk PKB dan BBNKB akan berlaku hingga 31 Agustus 2026.

KPP Bantul Sita Aset Perusahaan di Kapanewon Sewon, Bantul, karena tunggakan pajak sebesar Rp17 miliar sebagai bagian dari penagihan aktif. Ini dilakukan setelah PT berinisial H tidak melunasi kewajiban pajaknya, menarik perhatian publik terhadap kepatuha

Oleh karenanya, Purbaya meyakini pelaporan pajak dan bea cukai bakal terus meningkat hingga tahun-tahun berikutnya.

Pemberian insentif ini diharapkan bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintah akan memberikan insentif pajak kepada penulis dengan menurunkan tarif pajak royalti menjadi 1,5%.

DJP mencatat pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 mencapai 13,3 juta hingga 20 Mei 2026, didominasi wajib pajak karyawan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berkomitmen mempermudah warga dengan meluncurkan layanan e-STNK dan sistem pembayaran pajak kendaraan digital mulai tahun 2026, menawarkan kemudahan akses tanpa antre.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali mencatat 6.470 wajib pajak di Pulau Dewata telah melaporkan SPT Tahunan melalui sistem Coretax hingga pertengahan Januari 2026, mendorong Wajib Pajak Bali Lapor SPT Coretax lebih awal.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi mencabut status pemungut PPN PMSE Amazon Services Europe S.a.r.l. karena tidak memenuhi kriteria, sementara OpenAI OpCo, LLC ditunjuk sebagai pemungut baru yang menarik perhatian publik.

Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku gencar melakukan asistensi aktivasi akun Coretax DJP sebagai persiapan pelaporan SPT Tahunan 2025. Jangan sampai ketinggalan mekanisme baru ini!

Hingga Agustus 2025, dari 201 pemungut yang ditunjuk, sebanyak 201 PMSE telah berhasil memungut dan menyetorkan PPN PMSE sebesar Rp 31,85 triliun.

Guna mitigasi pertumbuhan tersebut, pemerintah telah menyiapkan tiga kebijakan baru untuk menopang penerimaan negara.