Realisasi Janji Prabowo, Pemerintah Beri Insentif Pajak untuk Penulis

Pemerintah tengah mengupayakan strategi intensifikasi dan perbaikan administrasi pajak untuk meningkatkan rasio pajak.

Kedelapan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi itu, yakni pertama, adalah dampak dari hasil kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2024.

Kepastian ini disampaikan Prabowo saat mengumumkan sejumlah kebijakan kuartal I tahun 2025 yang mendorong pertumbuhan ekonomi.

Hal ini terungkap dalam dokumen Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

Pemerintah telah menghitung sedemikian rupa agar terjadi keseimbangan antara insentif yang diberikan dengan penerimaan negara.

Sri Mulyani menekankan pajak merupakan kewajiban seluruh warga negara.

Insentif ini akan diberikan kepada sektor properti dan perumahan berupa adanya pelonggaran pajak yang akan ditanggung oleh pemerintah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimis outlook penerimaan pajak tahun ini bisa melebihi target yang sudah ditentukan sebesar Rp1.818,2 triliun.

Pemerintah akan memberikan insentif pajak kepada penulis dengan menurunkan tarif pajak royalti menjadi 1,5%.

DJP mencatat pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 mencapai 13,3 juta hingga 20 Mei 2026, didominasi wajib pajak karyawan.

Hal itu berdasarkan laporan resmi Global Tax Expenditures Transparency Index (GTETI) yang dirilis pada 11 Mei 2026 melalui Tax Expenditure Report (TER).

Indonesia meraih posisi pertama dunia dalam indeks transparansi insentif perpajakan GTETI 2026, mengungguli 116 negara lainnya.

Pajak ini dikenakan pada berbagai produk, termasuk sigaret, cerutu, rokok daun, dan rokok elektrik.

Nandang memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP) dan ketentuan aturan.

Pemerintah juga mengguyur berbagai stimulus di sektor transportasi, termasuk diskon tiket transportasi dan udara pada periode liburan sekolah.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap ekosistem kendaraan berbasis energi terbarukan.

Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen mendukung transisi energi bersih dengan membebaskan Pajak Kendaraan Listrik, namun menghadapi tantangan pada pendapatan daerah.

Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen mendukung percepatan transisi energi bersih dengan membebaskan pajak kendaraan listrik, mengikuti regulasi pusat dan mendorong ekosistem ramah lingkungan di wilayahnya.

Keringanan tertinggi sebesar 10 persen diberikan bagi wajib pajak yang membayar pada periode 1 April hingga 31 Mei 2026.

Ekonom menyoroti urgensi Revisi Tax Holiday di Indonesia. Kebijakan ini harus bergeser dari insentif berbasis tarif ke kinerja agar tetap kompetitif di tengah penerapan Global Minimum Tax dan menarik investasi berkualitas.