Banggar DPR RI

Said Abdullah menegaskan bahwa PDIP tidak terlibat dalam aksi demonstrasi mahasiswa dan mengimbau pemerintah untuk lebih terbuka dalam mendengarkan kritik.

Said berharap setiap opsi kebijakan ekonomi didahului oleh kajian komprehensif dengan melibatkan para ekonom dan kalangan akademisi.

Said menekankan pentingnya menjaga stabilitas fiskal tanpa melanggar batas defisit APBN yang telah diatur dalam undang-undang.

Pemerintah Kabupaten Merangin serius mematangkan alih status jalan tiga jalur sepanjang 8,20 kilometer menjadi jalan nasional, langkah strategis demi keamanan dan kelancaran lalu lintas Lintas Sumatera.

Said menegaskan, ke depan diperlukan kebijakan anggaran yang cepat namun tetap pruden dari Kementerian Keuangan dan BNPB.

Kesepakatan yang dicapai mencakup pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen, inflasi 2,5 persen, nilai tukar rupiah Rp16.500 per dolar.

Adapun rincian terdiri dari pendapatan negara Rp3.153,6 triliun, belanja negara Rp3.842,7 triliun, serta defisit anggaran sebesar Rp689,1 triliun.

Said menyarankan agar pemerintah memikirkan target pendapatan negara yang realistis-optimistis.

Menurut Said, Pemerintah bisa menunjukkan bahwa reformasi fiskal yang tengah berjalan menjamin keberlangsungan fiskal jangka panjang.

Said kembali diangkat menjadi Ketua Banggar melalui rapat pimpinan DPR bersama anggota Banggar.

Rapat dilaksanakan di ruang rapat Banggar DPR di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10)

Said menyebut dari catatan Kementerian Ketenagakerjaan secara kumulatif sejak Januari-Juni 2024, gelombang PHK telah menghantam 32.064 pekerja.

Pidato penutup Menkeu disambut dengan standing applause para anggota Banggar DPR RI yang hadir.

Banggar DPR RI meyakini pemerintah dapat menurunkan target nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (USD) pada RAPBN 2025.

Macetnya pertumbuhan ekonomi karena selalu bergantung pada konsumsi domestik.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimis outlook penerimaan pajak tahun ini bisa melebihi target yang sudah ditentukan sebesar Rp1.818,2 triliun.

Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI meminta pemerintah mulai mengimplementasikan cukai minuman berpemanis dalam kemasaan mulai tahun 2024.