LIVE

Ada Diskon PBB-P2 Hingga 10 Persen pada 2026 di Jakarta, Ini Jadwal dan Besarannya

Keringanan tertinggi sebesar 10 persen diberikan bagi wajib pajak yang membayar pada periode 1 April hingga 31 Mei 2026.

pajak bumi bangunan
Ada Diskon PBB-P2 Hingga 10 Persen pada 2026 di Jakarta, Ini Jadwal dan Besarannya
Ada Diskon PBB-P2 Hingga 10 Persen pada 2026 di Jakarta, Ini Jadwal dan Besarannya (merdeka.com)

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta secara resmi memberikan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 10 persen pada 2026. Diskon ini diberikan bertahap sesuai waktu pembayaran. 

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana Herawati menyebut, keringanan tertinggi sebesar 10 persen diberikan bagi wajib pajak yang membayar pada periode 1 April hingga 31 Mei 2026. Insentif diberikan sebagai upaya meringankan beban wajib pajak di tengah kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih.

"Kita memberikan keringanan 10 persen untuk PBB-P2 tahun 2026 dengan periode pembayaran 1 April sampai 31 Mei. Jadi, semakin cepat bayarnya semakin gede diskonnya karena dengan periode 2 bulan pertama setelah SPPT terbit kita memberikan diskon 10 persen," kata Lusiana dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Pajak Daerah di Jakarta, dikutip Kamis (23/4).

Selanjutnya, keringanan PBB-P2 sebesar 7,5 persen diberikan untuk pembayaran pada 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Sementara itu, diskon 5 persen berlaku untuk pembayaran pada Agustus hingga 30 September 2026.

"Tanggal 30 September 2026 adalah tanggal jatuh tempo untuk pembayaran PBB," ucap Lusiana.

Fasilitas Lain Diberikan Pemprov DKI

Selain diskon bertahap, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan berbagai fasilitas lain, meliputi pembebasan, pengurangan, serta penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 guna membantu masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan.

"Jadi banyak hal yang kita berikan, insentif yang kita berikan untuk membantu masyarakat di dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya," kata Lusiana.

Dia menyatakan bahwa kebijakan insentif ini tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi global dan domestik yang belum stabil. Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta perlu menjaga keseimbangan antara optimalisasi penerimaan pajak dan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak. 

"Pak Gubernur selalu berpesan bahwa pajak memang merupakan salah satu penopang pembangunan DKI, tapi di dalam menerapkan pemungutan pajak tetap harus memperhatikan situasi dan kondisi perekonomian sehingga masyarakat perlu untuk diberikan insentif pada tahun 2026 ini," kata dia. 

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Idris Rusadi Putra
Editor Idris Rusadi Putra
W
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Pertimbangan Hakim Jatuhkan Vonis Ammar Zoni 7 Tahun Penjara

{{caption}}
Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Penjara di Kasus Korupsi Minyak Mentah

{{caption}}
Hampir 3 Tahun Kasus Mandek, Kuasa Hukum Firli Bahuri Desak Penghentian Perkara

{{caption}}
Dua Pekerja Rumah Tangga Melompat dari Kos Majikan di Jakpus, Kondisinya Mengenaskan

{{caption}}
KPK Senggol Jabatan Ketum Partai, PAN: Jangan Ikut Atur Urusan Parpol

{{caption}}
35 Anggota Satpol PP DKI Jakarta Meninggal Dalam Setahun, Ini Penyebabnya

Topik Terkait
{{caption}}
Pemkab Bogor Berlakukan Relaksasi PBB Bogor 2026: Bebas Pajak hingga Diskon Tunggakan

Pemerintah Kabupaten Bogor meluncurkan program Relaksasi PBB Bogor 2026, menawarkan pembebasan pajak hingga diskon besar untuk tunggakan demi meringankan beban warga dan meningkatkan kepatuhan pajak.

Relaksasi PBB Bogor
{{caption}}
Fakta Menarik Diskon PBB-P2 Bogor: Pemkab Beri Keringanan Hingga 100% dan Hapus Denda Sampai Akhir 2025!

Pemerintah Kabupaten Bogor memberikan Diskon PBB-P2 Bogor hingga 100% dan penghapusan denda. Simak detail program keringanan pajak yang berlaku hingga akhir 2025 ini!

PBB P2 Bogor
{{caption}}
Jangan Ketinggalan! Program Keringanan Pajak Karawang Berakhir 30 September, Ada Diskon Hingga 50% untuk PBB-P2

Bupati Karawang mengajak masyarakat memanfaatkan program Keringanan Pajak Karawang dengan penghapusan denda dan diskon PBB-P2. Jangan lewatkan kesempatan ini!

Keringanan Pajak Karawang
{{caption}}
Dear Warga Tangerang, Cek Cara Dapat Diskon Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Selama Agustus Berikut Ini

Diskon yang diberikan untuk pembayaran PBB-P2 dengan besaran diskon 20 persen untuk tahun 1990-2014.

Diskon PBB
{{caption}}
Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan Bayar PBB-P2 hingga 10 Persen di 2024

Selain itu, pada 2024 ini juga kembali diberikan pembebasan sanksi administratif kepada wajib pajak.

pemprov DKI
{{caption}}
Pemkot Medan Sediakan Layanan PBB dan Penghapusan Denda Selama MTQ Ke-59

Pemerintah Kota Medan mengoptimalkan pendapatan daerah dengan membuka layanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta program penghapusan denda selama pelaksanaan MTQ Ke-59, mempermudah masyarakat.

konten ai
{{caption}}
Pemkot Madiun Gencarkan Layanan Pajak Keliling, Target PBB Rp22,36 Miliar Terkejar?

Pemerintah Kota Madiun meluncurkan layanan pajak keliling untuk mendongkrak pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Upaya ini diharapkan mempermudah wajib pajak dan mencapai target Rp22,36 miliar.

bapenda madiun
{{caption}}
Bapenda Bekasi Tingkatkan Pendapatan Daerah Melalui Operasi Lapangan, Target Rp3,8 Triliun

Bapenda Bekasi gencar gelar operasi lapangan untuk tingkatkan pendapatan daerah, menargetkan Rp3,8 triliun di tahun 2026. Bagaimana strategi mereka mencapai target ambisius ini?

bapenda bekasi
{{caption}}
100 UMKM Ramaikan Bazar Ramadhan Deli Serdang, Bupati Soroti Ekonomi Kian Menggeliat dan Kebijakan PBB

Antusiasme 100 UMKM di Bazar Ramadhan Deli Serdang menjadi indikasi kuat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Bupati Asri Luddin Tambunan juga menyoroti kebijakan PBB.

asri luddin tambunan
{{caption}}
Inovasi Pemkab Kudus: Digitalisasi PBB Mudahkan Wajib Pajak Cetak SPPT Mandiri

Pemerintah Kabupaten Kudus meluncurkan inovasi Digitalisasi PBB berbasis website, memungkinkan wajib pajak mencetak bukti SPPT secara mandiri dan meningkatkan akuntabilitas pembayaran.

digitalisasi pbb
{{caption}}
Pemkot Bandarlampung Targetkan PBB Rp130 Miliar di Tahun 2026, Optimalkan Pendapatan Daerah

Pemerintah Kota Bandarlampung menargetkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp130 miliar pada tahun 2026, dengan berbagai strategi inovatif untuk mencapai Target PBB Bandarlampung 2026.

bapenda bandarlampung
{{caption}}
Ekonom CORE: Revisi Tax Holiday Harus Bergeser ke Insentif Berbasis Kinerja Demi Daya Saing Nasional

Ekonom menyoroti urgensi Revisi Tax Holiday di Indonesia. Kebijakan ini harus bergeser dari insentif berbasis tarif ke kinerja agar tetap kompetitif di tengah penerapan Global Minimum Tax dan menarik investasi berkualitas.

core
{{caption}}
Pelaporan SPT Kalselteng Capai 304 Ribu, DJP Beri Insentif Bebas Sanksi Administratif

Hingga Maret 2026, pelaporan SPT Kalselteng baru mencapai 304.959, mengalami kontraksi. Namun, DJP memberikan insentif penghapusan sanksi administratif bagi wajib pajak yang melapor hingga 30 April 2026 untuk mendorong kepatuhan.

batas waktu pajak
{{caption}}
Manfaatkan Diskon Pajak Kendaraan Jawa Barat 10% Selama Libur Lebaran 2026

Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan Diskon Pajak Kendaraan Jawa Barat sebesar 10% untuk pembayaran PKB selama periode Lebaran 1447 Hijriah. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk meringankan beban finansial Anda!

diskon pajak kendaraan jawa barat
{{caption}}
Kemenkeu Bidik Target Rasio Pajak Indonesia 11 Persen, Petugas Dijanjikan Bonus

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menetapkan Target Rasio Pajak Indonesia 11 persen pada 2027, menjanjikan bonus bagi pegawai pajak dan bea cukai untuk genjot penerimaan negara.

bea cukai
{{caption}}
Hainan Bidik Pasar Global Lewat Zona Pabean Khusus: Peluang Baru dengan Hainan Free Trade Port

Provinsi Hainan, China, akan menerapkan Hainan Free Trade Port (FTP) pada akhir 2025, membidik pasar global di luar ASEAN dengan insentif pajak dan kemudahan akses yang menarik investasi dan pariwisata.

asean
{{caption}}
Bapenda Sumut Tingkatkan Kesadaran Pajak Lewat Gebyar Hadiah Menarik 2026

Bapenda Sumut meluncurkan Program Gebyar Pajak 2026 dengan beragam hadiah fantastis, sebuah strategi terbaru untuk tingkatkan kesadaran pajak masyarakat Sumatera Utara.

ardan noor