Pajak Bumi Bangunan

Pemerintah Kota Madiun meluncurkan layanan pajak keliling untuk mendongkrak pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Upaya ini diharapkan mempermudah wajib pajak dan mencapai target Rp22,36 miliar.

Bapenda Bekasi gencar gelar operasi lapangan untuk tingkatkan pendapatan daerah, menargetkan Rp3,8 triliun di tahun 2026. Bagaimana strategi mereka mencapai target ambisius ini?

Antusiasme 100 UMKM di Bazar Ramadhan Deli Serdang menjadi indikasi kuat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Bupati Asri Luddin Tambunan juga menyoroti kebijakan PBB.

Pemerintah Kabupaten Kudus meluncurkan inovasi Digitalisasi PBB berbasis website, memungkinkan wajib pajak mencetak bukti SPPT secara mandiri dan meningkatkan akuntabilitas pembayaran.

Pemerintah Kota Bandarlampung menargetkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp130 miliar pada tahun 2026, dengan berbagai strategi inovatif untuk mencapai Target PBB Bandarlampung 2026.

Pemerintah Kabupaten Bantul merealisasikan program pembebasan PBB Lahan Pangan Berkelanjutan (LP2B) mulai 2026, sebuah langkah strategis untuk menjaga ketahanan pangan daerah. Kebijakan ini diharapkan memotivasi petani.

Pemerintah Kota Bandarlampung mendistribusikan 213.839 Stiker Barcode PBB Bandarlampung kepada wajib pajak, bertujuan melancarkan pelayanan PBB-P2 dan memudahkan pembayaran tagihan pajak mulai tahun 2026.

Pemerintah Kabupaten Barito Utara menggelar layanan PBB keliling di Muara Teweh untuk mempermudah masyarakat membayar pajak. Inisiatif ini diharapkan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus pajak PT Wanatiara Persada yang diduga merugikan negara hingga Rp59 miliar, melibatkan lima tersangka termasuk pejabat pajak dan pihak swasta.

KPK berhasil mengungkap kronologi dugaan suap pajak yang melibatkan Kepala KPP Madya Jakarta Utara dan pihak swasta. Kasus ini berawal dari potensi kurang bayar pajak PT WP, berujung pada penurunan nilai pajak signifikan dan kerugian negara.

Pemerintah Kabupaten Jepara mengumumkan 128 desa berhasil lunas Pelunasan PBB-P2, melampaui target penerimaan. Apresiasi diberikan kepada wajib pajak yang taat.

Pemerintah Kabupaten Bogor memberikan Diskon PBB-P2 Bogor hingga 100% dan penghapusan denda. Simak detail program keringanan pajak yang berlaku hingga akhir 2025 ini!

Pemerintah Kota Banjarmasin meluncurkan program Sembako Gratis PBB Banjarmasin sebagai apresiasi pembayar pajak, sekaligus upaya optimalkan PAD dan bantu warga. Simak detailnya!

DPRD dan Pemkab Bantul sedang membahas perubahan Perda LP2B untuk perlindungan lahan pertanian. Apa saja poin penting perubahannya dan bagaimana dampaknya bagi petani?

DPRD Kota Malang mendesak Pemkot segera terbitkan Perwali mengenai skema tarif PBB terbaru. Apa yang membuat perubahan ini penting dan bagaimana dampaknya bagi wajib pajak?

Bapenda Kotim mengumumkan realisasi PBB-P2 telah mencapai 80 persen dari target. Simak strategi menarik Bapenda untuk mendorong pembayaran pajak dan hadiah yang menanti wajib pajak!

Pemerintah Kabupaten Sumenep mengambil langkah signifikan dengan menghapus sanksi administrasi tunggakan PBB-P2. Kebijakan ini meringankan beban warga, namun bagaimana detail pelunasannya?

Direktur Jaringan GUSDURian, Alissa Wahid, mendesak pemerintah untuk bijak dalam membuat kebijakan pajak dan melibatkan masyarakat. Ini penting agar tidak memicu gejolak sosial.

Pemkot Malang siapkan regulasi pembebasan PBB bagi 57.311 warga tak mampu mulai 2026. Kebijakan PBB Malang ini bertujuan meringankan beban, namun bagaimana dampaknya pada PAD Kota Malang?

Langkah itu harus dilakukan melalui peraturan wali kota baru yang membatalkan aturan sebelumnya.