Pajak Bumi Bangunan

Pemerintah Kabupaten Kudus meluncurkan inovasi Digitalisasi PBB berbasis website, memungkinkan wajib pajak mencetak bukti SPPT secara mandiri dan meningkatkan akuntabilitas pembayaran.

Pemerintah Kota Bandarlampung menargetkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp130 miliar pada tahun 2026, dengan berbagai strategi inovatif untuk mencapai Target PBB Bandarlampung 2026.

Pemerintah Kabupaten Bantul merealisasikan program pembebasan PBB Lahan Pangan Berkelanjutan (LP2B) mulai 2026, sebuah langkah strategis untuk menjaga ketahanan pangan daerah. Kebijakan ini diharapkan memotivasi petani.

Pemerintah Kota Bandarlampung mendistribusikan 213.839 Stiker Barcode PBB Bandarlampung kepada wajib pajak, bertujuan melancarkan pelayanan PBB-P2 dan memudahkan pembayaran tagihan pajak mulai tahun 2026.

Pemerintah Kabupaten Barito Utara menggelar layanan PBB keliling di Muara Teweh untuk mempermudah masyarakat membayar pajak. Inisiatif ini diharapkan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus pajak PT Wanatiara Persada yang diduga merugikan negara hingga Rp59 miliar, melibatkan lima tersangka termasuk pejabat pajak dan pihak swasta.

KPK berhasil mengungkap kronologi dugaan suap pajak yang melibatkan Kepala KPP Madya Jakarta Utara dan pihak swasta. Kasus ini berawal dari potensi kurang bayar pajak PT WP, berujung pada penurunan nilai pajak signifikan dan kerugian negara.

Pemerintah Kabupaten Lamongan berhasil mencatat realisasi PBB-P2 Lamongan 2025 sebesar Rp58,15 miliar, melampaui target yang ditetapkan, sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Realisasi Pendapatan PBB Temanggung telah melampaui target APBD 2025 dengan capaian Rp28,6 miliar, menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat membayar pajak.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi mengumumkan realisasi PBB Jambi telah melampaui target, mencapai Rp32,66 miliar dan berupaya optimalkan pendapatan daerah.

DPRD dan Pemkab Bantul sedang membahas perubahan Perda LP2B untuk perlindungan lahan pertanian. Apa saja poin penting perubahannya dan bagaimana dampaknya bagi petani?

DPRD Kota Malang mendesak Pemkot segera terbitkan Perwali mengenai skema tarif PBB terbaru. Apa yang membuat perubahan ini penting dan bagaimana dampaknya bagi wajib pajak?

Bapenda Kotim mengumumkan realisasi PBB-P2 telah mencapai 80 persen dari target. Simak strategi menarik Bapenda untuk mendorong pembayaran pajak dan hadiah yang menanti wajib pajak!

Pemerintah Kabupaten Sumenep mengambil langkah signifikan dengan menghapus sanksi administrasi tunggakan PBB-P2. Kebijakan ini meringankan beban warga, namun bagaimana detail pelunasannya?

Direktur Jaringan GUSDURian, Alissa Wahid, mendesak pemerintah untuk bijak dalam membuat kebijakan pajak dan melibatkan masyarakat. Ini penting agar tidak memicu gejolak sosial.

Pemkot Malang siapkan regulasi pembebasan PBB bagi 57.311 warga tak mampu mulai 2026. Kebijakan PBB Malang ini bertujuan meringankan beban, namun bagaimana dampaknya pada PAD Kota Malang?

Langkah itu harus dilakukan melalui peraturan wali kota baru yang membatalkan aturan sebelumnya.

Kepolisian Resor Bone pun mengerahkan setidaknya seribu personel dan armada water canon untuk pengamanan aksi.

Menurutnya, pengelolaan PBB di Jakarta selama ini berjalan baik. Selain itu, masyarakat juga tertib dalam melakukan pembayaran.

Kebijakan terkait tidak berlaku bagi pemilik dua unit atau lebih hunian di Jakarta.