Pajak Bumi Bangunan

Pemerintah Kabupaten Maros melalui Bapenda meluncurkan layanan jemput bola PBB-P2 untuk mendekatkan akses pembayaran dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di seluruh kecamatan Maros, sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Jayapura melaporkan realisasi penerimaan PBB-P2 Jayapura telah mencapai Rp21,8 miliar hingga pertengahan Juni 2026, mendekati separuh target tahunan. Simak strategi Bapenda untuk mencapai target penuh dan bagaimana d

Pemerintah Kabupaten Agam membentuk tim khusus pengawasan pajak untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), fokus pada penilaian individu objek pajak guna mencapai target.

Asosiasi Hotel Mataram (AHM) mendorong hotel mengajukan keringanan PBB secara mandiri setelah Pemkot Mataram tak bisa beri insentif kolektif. Meski demikian, okupansi hotel di Mataram mulai menunjukkan tren positif.

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram telah memulai **distribusi SPPT PBB Mataram 2026** sebanyak 99.059 lembar dengan total nilai mencapai Rp34,46 miliar lebih, menunjukkan peningkatan potensi pajak daerah dan optimisme pencapaian target.

Pemkab Rejang Lebong menargetkan penerimaan PBB sebesar Rp3,2 miliar pada tahun 2026, naik signifikan dari tahun sebelumnya. Akankah target ambisius penerimaan PBB Rejang Lebong ini tercapai?

Keringanan tertinggi sebesar 10 persen diberikan bagi wajib pajak yang membayar pada periode 1 April hingga 31 Mei 2026.

Pemerintah Kota Medan mengoptimalkan pendapatan daerah dengan membuka layanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta program penghapusan denda selama pelaksanaan MTQ Ke-59, mempermudah masyarakat.

Pemerintah Kota Madiun meluncurkan layanan pajak keliling untuk mendongkrak pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Upaya ini diharapkan mempermudah wajib pajak dan mencapai target Rp22,36 miliar.

Bapenda Bekasi gencar gelar operasi lapangan untuk tingkatkan pendapatan daerah, menargetkan Rp3,8 triliun di tahun 2026. Bagaimana strategi mereka mencapai target ambisius ini?

Antusiasme 100 UMKM di Bazar Ramadhan Deli Serdang menjadi indikasi kuat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Bupati Asri Luddin Tambunan juga menyoroti kebijakan PBB.

Pemerintah Kabupaten Kudus meluncurkan inovasi Digitalisasi PBB berbasis website, memungkinkan wajib pajak mencetak bukti SPPT secara mandiri dan meningkatkan akuntabilitas pembayaran.

Pemerintah Kota Bandarlampung menargetkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp130 miliar pada tahun 2026, dengan berbagai strategi inovatif untuk mencapai Target PBB Bandarlampung 2026.

Pemerintah Kabupaten Bantul merealisasikan program pembebasan PBB Lahan Pangan Berkelanjutan (LP2B) mulai 2026, sebuah langkah strategis untuk menjaga ketahanan pangan daerah. Kebijakan ini diharapkan memotivasi petani.

Pemerintah Kota Bandarlampung mendistribusikan 213.839 Stiker Barcode PBB Bandarlampung kepada wajib pajak, bertujuan melancarkan pelayanan PBB-P2 dan memudahkan pembayaran tagihan pajak mulai tahun 2026.

Pemerintah Kabupaten Barito Utara menggelar layanan PBB keliling di Muara Teweh untuk mempermudah masyarakat membayar pajak. Inisiatif ini diharapkan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus pajak PT Wanatiara Persada yang diduga merugikan negara hingga Rp59 miliar, melibatkan lima tersangka termasuk pejabat pajak dan pihak swasta.

KPK berhasil mengungkap kronologi dugaan suap pajak yang melibatkan Kepala KPP Madya Jakarta Utara dan pihak swasta. Kasus ini berawal dari potensi kurang bayar pajak PT WP, berujung pada penurunan nilai pajak signifikan dan kerugian negara.

Pemerintah Kabupaten Lamongan berhasil mencatat realisasi PBB-P2 Lamongan 2025 sebesar Rp58,15 miliar, melampaui target yang ditetapkan, sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Realisasi Pendapatan PBB Temanggung telah melampaui target APBD 2025 dengan capaian Rp28,6 miliar, menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat membayar pajak.