Sorot
{{caption}}
Deretan Fakta Menarik usai PSG Pertahankan Gelar Liga Champions

{{caption}}
Alasan PSG dan Arsenal Tidak Dapat Penalti di Final Liga Champions

{{caption}}
Hasil PSG vs Arsenal: 2 Peluru Meriam London Melenceng, Les Parisiens Juara Liga Champions

{{caption}}
Lewati Arsenal Lewat Drama Adu Penalti, PSG Pertahankan Gelar Liga Champions

{{caption}}
PSG vs Arsenal Sudah Mulai, Dapatkan Link Live Streaming Final Liga Champions

{{caption}}
Starting XI Final Liga Champions PSG vs Arsenal: 2 Pilar Les Parisiens Starter

Topik Terkait
{{caption}}
Ada Diskon PBB-P2 Hingga 10 Persen pada 2026 di Jakarta, Ini Jadwal dan Besarannya

Keringanan tertinggi sebesar 10 persen diberikan bagi wajib pajak yang membayar pada periode 1 April hingga 31 Mei 2026.

{{caption}}
Palangka Raya Hapus Denda PBB: Dorong Kepatuhan Warga dan Tingkatkan PAD

Pemerintah Kota Palangka Raya memberlakukan kebijakan penghapusan denda PBB hingga 30 Juni, langkah strategis untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dan menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).

{{caption}}
Pemkab Bogor Berlakukan Relaksasi PBB Bogor 2026: Bebas Pajak hingga Diskon Tunggakan

Pemerintah Kabupaten Bogor meluncurkan program Relaksasi PBB Bogor 2026, menawarkan pembebasan pajak hingga diskon besar untuk tunggakan demi meringankan beban warga dan meningkatkan kepatuhan pajak.

{{caption}}
Kabar Gembira! Pemkot Bandung Beri Keringanan Denda PBB hingga Akhir 2025, Bayar Pokoknya Saja

Pemkot Bandung memberikan keringanan denda PBB hingga Desember 2025 untuk piutang pajak 2024 ke bawah. Manfaatkan kesempatan emas ini, bayar pokoknya saja!

{{caption}}
Fakta Menarik Diskon PBB-P2 Bogor: Pemkab Beri Keringanan Hingga 100% dan Hapus Denda Sampai Akhir 2025!

Pemerintah Kabupaten Bogor memberikan Diskon PBB-P2 Bogor hingga 100% dan penghapusan denda. Simak detail program keringanan pajak yang berlaku hingga akhir 2025 ini!

{{caption}}
Wujudkan Kebijakan Pro Rakyat, Wali Kota Semarang Agustina Hadirkan Relaksasi Pajak Daerah

Agustina menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari komitmen pemerintah dalam menghadirkan kebijakan yang inklusif.

{{caption}}
Dear Warga Tangerang, Cek Cara Dapat Diskon Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Selama Agustus Berikut Ini

Diskon yang diberikan untuk pembayaran PBB-P2 dengan besaran diskon 20 persen untuk tahun 1990-2014.

{{caption}}
Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan Bayar PBB-P2 hingga 10 Persen di 2024

Selain itu, pada 2024 ini juga kembali diberikan pembebasan sanksi administratif kepada wajib pajak.

{{caption}}
Optimalisasi Pajak MBLB Bengkayang: Pemkab Genjot Penerimaan dari Proyek PLTMH dan TKA

Pemkab Bengkayang genjot optimalisasi Pajak MBLB Bengkayang dan TKA dari proyek PLTMH untuk dongkrak PAD. Upaya ini dilakukan melalui pendataan dan verifikasi menyeluruh guna tingkatkan pendapatan daerah.

{{caption}}
Pemkab Jayawijaya Dorong Peningkatan PAD Melalui Pajak Videotron

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya berencana menggenjot Peningkatan PAD dengan menyasar videotron sebagai objek pajak baru, mengingat popularitas penggunaannya di daerah tersebut.

{{caption}}
Bapenda Jayawijaya Ingatkan Pembayaran Retribusi Sampah Demi Capai Target PAD

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jayawijaya kembali mengingatkan masyarakat dan ASN untuk segera membayar retribusi sampah. Langkah ini krusial untuk mendukung pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jayawijaya tahun ini.

{{caption}}
Penerimaan Pajak Banten Tumbuh 13,5 Persen, Lampaui Rp25 Triliun di April 2026

Aktivitas ekonomi yang menggeliat di Provinsi Banten mendorong pertumbuhan penerimaan pajak Banten sebesar 13,5 persen, mencapai Rp25,02 triliun hingga April 2026. Simak detailnya!

{{caption}}
DPRD Apresiasi Lonjakan Pertumbuhan Ekonomi NTB 13,64 Persen di Triwulan I 2026

Nusa Tenggara Barat mencatat lonjakan pertumbuhan ekonomi sebesar 13,64 persen pada Triwulan I 2026, menempatkannya di posisi kedua nasional. DPRD mengapresiasi kinerja Pemprov NTB dalam mendorong Pertumbuhan Ekonomi NTB yang signifikan ini.

{{caption}}
Efisiensi Anggaran NTB: Pemprov Pangkas Perjalanan Dinas Akibat Penurunan DBH Tambang

Pemprov NTB serius melakukan efisiensi anggaran, memangkas perjalanan dinas, menyusul anjloknya dana bagi hasil tambang yang berdampak signifikan pada fiskal daerah.