LIVE

Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan Bayar PBB-P2 hingga 10 Persen di 2024

Selain itu, pada 2024 ini juga kembali diberikan pembebasan sanksi administratif kepada wajib pajak.

pemprov dki
Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan Bayar PBB-P2 hingga 10 Persen di 2024
Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan Bayar PBB-P2 hingga 10 Persen di 2024 (merdeka.com)

Selain itu, pada 2024 ini juga kembali diberikan pembebasan sanksi administratif kepada wajib pajak. 

Gedung Balai Kota DKI Jakarta (Liputan6.com/ Ika Defianti)
Gedung Balai Kota DKI Jakarta (Liputan6.com/ Ika Defianti) © 2023 liputan6

Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan Bayar PBB-P2 hingga 10 Persen di 2024


Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di 2024 memberikan kebijakan pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan atas pokok pajak, sanksi pajak serta fasilitas angsuran pembayaran pajak terutang.


Kebijakannya tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan serta Kemudahan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2024.

Menurut Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Lusiana Herawati, pada pergub tersebut diatur soal keringanan pokok pembayaran sebesar 10 persen kepada wajib pajak di Jakarta ketika melakukan pembayaran PBB-P2 pada Juni-Agustus 2024.


"Pembayaran PBB-P2 diberikan keringanan pokok sebesar 10 persen untuk pembayaran PBB-P2 2013-2024, periode sejak 4 Juni 2024 sampai dengan 31 Agustus 2024," kata Lusiana dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (6/6).

Kemudian, juga terdapat keringanan sebesar 5 persen untuk pembayaran PBB-P2 tahun 2013-2024, periode 1 September hingga 30 November 2024.

Selain itu, pada 2024 ini juga kembali diberikan pembebasan sanksi administratif kepada wajib pajak. 


"Pemberian pembebasan sanksi administratif diberikan dengan persentase sebesar 100 persen," kata dia.

Adapun pada 2024 ini, Pemprov DKI Jakarta juga membebaskan PBB-P2 100 persen untuk kategori rumah tinggal milik orang pribadi atau hunian dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sampai dengan Rp2 miliar.


"Apabila wajib pajak mempunyai lebih dari satu objek pajak, maka pembebasan akan diberikan kepada NJOP terbesar sesuai kondisi data pada sistem perpajakan daerah per 1 Januari 2024," ujar Lusiana. 

Lusiana berujar, pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan serta kemudahan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 2024 diharapkan dapat membantu warga sebagai wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya.


Dia berharap, aturan PBB-P2 yang termaktub dalam Pergub Nomor 16 Tahun 2024 dapat menjaga daya beli masyarakat. Sehingga, kata dia tujuan dalam menghimpun penerimaan pajak daerah khususnya PBB-P2 dapat terealisasikan secara optimal.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Achmad Fikri Fakih Haq
Editor Achmad Fikri Fakih Haq
W
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Spanyol vs Tanjung Verde: Vozinha Pemain Terbaik, Kiper Kedua yang Jadi MOTM Piala Dunia 2026

{{caption}}
Akrobat Vozinha Bantu Tanjung Verde Petik Poin Bersejarah di Piala Dunia 2026

{{caption}}
BGN: Insentif SPPG Tak Lagi Merata Rp 6 Juta per Hari

{{caption}}
Presiden Palestina Mahmoud Abbas Tiba-Tiba Telepon Prabowo

{{caption}}
Kapten Timnas Belanda Sentil Aturan Hydration Break di Piala Dunia 2026

{{caption}}
Diadang Polisi, Mahasiswa Uhamka Berunjuk Rasa di Jalan Jenderal Sudirman Jakarta

Topik Terkait
{{caption}}
Ada Diskon PBB-P2 Hingga 10 Persen pada 2026 di Jakarta, Ini Jadwal dan Besarannya

Keringanan tertinggi sebesar 10 persen diberikan bagi wajib pajak yang membayar pada periode 1 April hingga 31 Mei 2026.

Pajak Bumi Bangunan
{{caption}}
Pemkab Bogor Berlakukan Relaksasi PBB Bogor 2026: Bebas Pajak hingga Diskon Tunggakan

Pemerintah Kabupaten Bogor meluncurkan program Relaksasi PBB Bogor 2026, menawarkan pembebasan pajak hingga diskon besar untuk tunggakan demi meringankan beban warga dan meningkatkan kepatuhan pajak.

Relaksasi PBB Bogor
{{caption}}
Fakta Menarik Diskon PBB-P2 Bogor: Pemkab Beri Keringanan Hingga 100% dan Hapus Denda Sampai Akhir 2025!

Pemerintah Kabupaten Bogor memberikan Diskon PBB-P2 Bogor hingga 100% dan penghapusan denda. Simak detail program keringanan pajak yang berlaku hingga akhir 2025 ini!

PBB P2 Bogor
{{caption}}
Jangan Ketinggalan! Program Keringanan Pajak Karawang Berakhir 30 September, Ada Diskon Hingga 50% untuk PBB-P2

Bupati Karawang mengajak masyarakat memanfaatkan program Keringanan Pajak Karawang dengan penghapusan denda dan diskon PBB-P2. Jangan lewatkan kesempatan ini!

Keringanan Pajak Karawang
{{caption}}
Dear Warga Tangerang, Cek Cara Dapat Diskon Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Selama Agustus Berikut Ini

Diskon yang diberikan untuk pembayaran PBB-P2 dengan besaran diskon 20 persen untuk tahun 1990-2014.

Diskon PBB
{{caption}}
Wujudkan Pajak Tepat Sasaran, Pemprov DKI Terbitkan Kebijakann Baru PBB-P2 untuk Rumah Kategori Tertentu

Program Pemprov DKI saat ini adalah untuk mengutamakan kesejahteraan seluruh warga, terutama masyarakat menengah ke bawah.

Pramono
{{caption}}
Simak Cara Dapat Diskon Bayar PBB di Jakarta, Makin Mudah karena Bisa dari Rumah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pajak
{{caption}}
Ingin Gratis PBB di Jakarta, Ini Aturan Terbarunya

Terdapat kriteria tambahan untuk wajib pajak yang mempunyai hunian dengan NJOP di bawah Rp2 miliar.

Pajak Bumi dan Bangunan
{{caption}}
Pemprov DKI Lempar ke Pihak Ketiga soal Ramai CCTV di Jakarta Mati saat Demo Mahasiswa

Marulina menegaskan seluruh operasional infrastruktur CCTV milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di kawasan tersebut berada dalam kondisi prima.

berita update
{{caption}}
Pemprov DKI dan BMKG Kembangkan Sistem Prediksi Polusi Udara Jakarta Lebih Akurat

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama BMKG sedang menyiapkan Sistem Prediksi Polusi Udara Jakarta yang canggih untuk memberikan peringatan dini dan informasi kualitas udara yang lebih akurat, membantu masyarakat mengambil langkah mitigasi.

bmkg
{{caption}}
Pramono Ungkap MRT Jakarta Bakal Terintegrasi dengan 4 Hotel di Bundaran HI Melalui Jalur Bawah Tanah

Menurut Pramono, MRT Jakarta telah menjadi salah satu simbol transformasi transportasi publik di ibu kota yang semakin modern dan terintegrasi.

liputan6
{{caption}}
Pemprov DKI: Tak Ada Car Free Day di Jakarta pada 31 Mei 2026

Pemprov DKI memutuskan meniadakan pelaksanaan Car Free Day (CFD) di kawasan Sudirman-Thamrin pada Minggu 31 Mei 2026.

berita update
{{caption}}
Pemprov DKI Salurkan 210 Sapi dan 10 Kambing untuk Iduladha 2026

Rano juga memastikan Pemprov DKI tetap melakukan pengawasan terhadap hewan kurban yang akan disembelih di Jakarta.

berita update
{{caption}}
Legislator DKI Tekankan Kolaborasi Atasi Sampah Jakarta, Hindari Ketergantungan Bantargebang

Anggota DPRD DKI Jakarta menyoroti pentingnya Kolaborasi Atasi Sampah DKI Jakarta secara menyeluruh, dari edukasi masyarakat hingga strategi jangka panjang, demi kemandirian pengelolaan sampah dan menghindari krisis serupa masa lalu.

dprd dki
{{caption}}
Lebih dari 5 Juta Kendaraan di Jateng Menunggak Pajak, Nilainya Capai Rp3,7 Triliun

Jumlah kendaraan yang terdaftar di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah mencapai sekitar 17 juta unit.

berita kontributor
{{caption}}
Strategi Menkeu Purbaya Genjot Rasio Pendapatan Negara, dari Coretax Hingga Perluasan Basis Pajak

Panja Defisit dan Pembiayaan juga menyepakati target defisit anggaran tahun 2027 pada kisaran 1,80 persen hingga 2,40 persen terhadap PDB.

berita update
{{caption}}
Pemerintah Jamin UMKM Tetap Dapat Perlindungan dalam Kebijakan Pajak Baru

Pemerintah tetap berkomitmen memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan kepada UMKM.

berita update
{{caption}}
Kanwil DJP Jateng II Sita Aset Pengemplang Pajak Senilai Rp2,05 Miliar

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan efektivitas penagihan pajak.

berita kontributor
{{caption}}
Pemprov DKI Hapus Denda Pajak Kendaraan Selama 3 Bulan Mulai 1 Juni 2026

Penghapusan denda untuk PKB dan BBNKB akan berlaku hingga 31 Agustus 2026.

denda pajak
{{caption}}
KPP Bantul Sita Aset Perusahaan Penunggak Pajak Rp17 Miliar

KPP Bantul Sita Aset Perusahaan di Kapanewon Sewon, Bantul, karena tunggakan pajak sebesar Rp17 miliar sebagai bagian dari penagihan aktif.

bantul