Legislator DKI Tekankan Kolaborasi Atasi Sampah Jakarta, Hindari Ketergantungan Bantargebang

Anggota DPRD DKI Jakarta menyoroti pentingnya Kolaborasi Atasi Sampah DKI Jakarta secara menyeluruh, dari edukasi masyarakat hingga strategi jangka panjang, demi kemandirian pengelolaan sampah dan menghindari krisis serupa masa lalu.

Penanganan sampah di Ibu Kota Jakarta tidak dapat hanya mengandalkan Dinas Lingkungan Hidup semata. Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth menegaskan bahwa dibutuhkan sebuah kolaborasi menyeluruh dari berbagai pihak. Hal ini disampaikan Kenneth di Jakarta pada Minggu, 24 Mei 2026.

Menurutnya, camat, lurah, dan Sudin Lingkungan Hidup per wilayah harus mampu berkolaborasi secara efektif. Kolaborasi ini penting karena masih banyak masyarakat yang belum memahami pengelolaan sampah. Kesadaran masyarakat yang rendah dalam memilah dan mengolah sampah dari sumbernya menjadi persoalan mendasar di Jakarta.

Oleh karena itu, diperlukan gerakan masif dan berkelanjutan dari seluruh unsur pemerintah wilayah hingga tingkat RT/RW. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah di Ibu Kota. Kolaborasi menyeluruh harus dilakukan mulai dari tingkat kota hingga masyarakat.

Pentingnya Kolaborasi Multi-Pihak dalam Pengelolaan Sampah

Hardiyanto Kenneth, yang akrab disapa Bang Kent, menjelaskan bahwa persoalan utama saat ini bukan hanya terkait pengangkutan sampah. Namun, lebih kepada rendahnya kesadaran serta pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan sampah dari sumbernya. Kolaborasi Atasi Sampah DKI Jakarta menjadi kunci utama.

Melihat kondisi tersebut, edukasi harus dilaksanakan secara gencar, rutin, dan konsisten. Sosialisasi tidak boleh hanya dilakukan sesekali lalu berhenti. Pendekatan jangka pendek perlu diperkuat melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat, pengawasan lingkungan, serta gerakan masif pemilahan sampah dari rumah tangga.

Kolaborasi ini mencakup berbagai tingkatan, mulai dari Pemerintah Provinsi, kecamatan, kelurahan, Sudin Lingkungan Hidup, hingga RT/RW dan masyarakat luas. Keterlibatan semua pihak diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program pengelolaan sampah. Dengan begitu, kesadaran dan partisipasi warga akan semakin meningkat.

Edukasi dan Strategi Jangka Panjang untuk Jakarta Bebas Sampah

Selain pendekatan jangka pendek, Kent juga menekankan bahwa Jakarta harus memiliki strategi jangka panjang yang kuat. Strategi ini krusial agar Ibu Kota tidak terus-menerus menghadapi persoalan serupa setiap kali terjadi gangguan di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Fokus pada Kolaborasi Atasi Sampah DKI Jakarta juga harus mencakup visi ke depan.

Edukasi yang konsisten akan membentuk kebiasaan baru di tengah masyarakat. Kebiasaan ini termasuk memilah sampah organik dan anorganik sejak dari rumah. Dengan demikian, volume sampah yang berakhir di TPST dapat berkurang secara signifikan.

Strategi jangka panjang harus mencakup pengembangan teknologi pengolahan sampah modern dan mandiri. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pada satu lokasi pembuangan akhir. Jakarta perlu berinvestasi pada fasilitas daur ulang dan pengolahan sampah yang lebih canggih.

Belajar dari Krisis Masa Lalu dan Mandiri Pengelolaan Sampah

Sejarah krisis sampah Jakarta pada era Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso menjadi pengingat penting. Saat itu, akses menuju TPST Bantargebang sempat terganggu akibat konflik sosial dan penolakan warga sekitar pada awal 2000-an. Kejadian ini menyebabkan Jakarta nyaris lumpuh akibat penumpukan sampah.

Sebagai langkah darurat, Pemprov DKI Jakarta kala itu membuka kawasan Nagrak, Jakarta Utara, sebagai lokasi penampungan sementara. Ini dilakukan untuk mencegah Ibu Kota lumpuh total. Kent menyebut, langkah tersebut merupakan upaya penyelamatan kota dalam kondisi krisis.

Namun, krisis tersebut juga menjadi alarm keras bahwa Jakarta terlalu bergantung pada pola lama, yakni angkut dan buang. Krisis itu menunjukkan Jakarta belum memiliki sistem pengolahan sampah yang mandiri, kurang kuat dalam pemilahan, daur ulang, dan teknologi pengolahan sampah modern. Ketergantungan terhadap Bantargebang akan menjadi permasalahan yang sangat ekstrem jika tidak ada perubahan.

Oleh karena itu, Kent meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadikan pengelolaan sampah sebagai prioritas utama. Program ini harus berhasil di bawah kepemimpinan Penjabat Gubernur Teguh Setyabudi. Jika program tidak berjalan, harus ada sistem reward dan punishment yang jelas.

Sumber: AntaraNews