DPRD Banjarmasin Setujui Dana Sampah Rp15 Miliar untuk Atasi Darurat Kebersihan Kota

DPRD Banjarmasin setujui dana sampah Rp15 miliar sebagai talangan awal. Langkah ini diharapkan mampu mengatasi kondisi darurat sampah di Banjarmasin dan memicu bantuan pusat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, telah memberikan persetujuan penting. Mereka menyetujui penggunaan dana talangan sebesar Rp15 miliar untuk penanganan sampah di wilayah tersebut. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap kondisi darurat sampah yang tengah melanda kota.

Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Mathari, secara langsung menyampaikan persetujuan ini pada Sabtu, 25 April 2026. Langkah ini menunjukkan komitmen kuat dari pihak legislatif. Tujuannya adalah mendukung penuh program pemerintah kota dalam menangani masalah sampah secara maksimal dan efektif.

Penyediaan dana ini merupakan bentuk kesungguhan dari pemerintah daerah. Dana talangan ini diharapkan akan diganti oleh pemerintah pusat di kemudian hari. Bahkan, pembangunan infrastruktur kebersihan di masa depan juga diharapkan mendapat bantuan pusat setelah komitmen awal ini ditunjukkan.

Komitmen Legislatif untuk Penanganan Sampah Banjarmasin

Persetujuan dana talangan Rp15 miliar oleh DPRD Banjarmasin ini merupakan wujud nyata dukungan terhadap upaya pemerintah kota. Mathari menegaskan bahwa ini adalah langkah awal yang krusial. Dana tersebut akan memastikan penanganan sampah dapat berjalan optimal di tengah krisis kebersihan yang ada.

Mathari menjelaskan, dana yang disiapkan dari daerah ini bersifat sebagai talangan. Harapannya, pemerintah pusat akan mengganti dana tersebut. Selain itu, komitmen ini diharapkan dapat membuka pintu bagi bantuan lebih lanjut dari pusat untuk pembangunan fasilitas kebersihan di Banjarmasin di masa mendatang.

Inisiatif ini sangat penting untuk menunjukkan keseriusan Banjarmasin dalam mengatasi masalah sampah. Tanpa komitmen awal dari daerah, bantuan dari pusat mungkin tidak akan maksimal. Oleh karena itu, langkah ini dianggap sebagai fondasi utama untuk program penanganan sampah yang berkelanjutan.

Alokasi Dana Talangan dan Kondisi Darurat Sampah

Dana talangan sebesar Rp15 miliar tersebut direncanakan untuk berbagai kebutuhan strategis. Pemerintah kota akan menggunakannya untuk sektor kebersihan. Prioritas utama termasuk pembenahan tempat penampungan sementara (TPS) yang ada.

Selain itu, dana ini juga akan dialokasikan untuk penguatan operasional pengelolaan sampah. Ini mencakup peningkatan efisiensi dan kapasitas kerja. Penambahan serta perbaikan armada angkutan sampah juga menjadi fokus utama. Tujuannya adalah mempercepat proses pengumpulan dan pengangkutan sampah.

Langkah ini menjadi sangat mendesak mengingat kondisi persampahan di Kota Banjarmasin masih dalam status darurat. Krisis ini bermula sejak ditutupnya Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Basirih. Penutupan tersebut dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup RI pada Februari 2025.

Akibat penutupan TPAS Basirih, Pemerintah Kota Banjarmasin kini hanya bisa membuang sampah ke TPAS Banjarbakula. TPAS ini merupakan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang berlokasi di Kota Banjarbaru. Namun, volume sampah yang dapat dibuang ke sana sangat terbatas. Padahal, produksi sampah di Kota Banjarmasin mencapai angka 500 ton setiap harinya.

Keterbatasan sarana, pengelolaan TPS yang belum optimal, serta minimnya armada pengangkut sampah menjadi tantangan besar. Semua faktor ini harus segera diatasi. Mathari menekankan bahwa jika masalah ini tidak segera dibenahi, bantuan dari pusat pun tidak akan memberikan dampak maksimal.

Harapan dan Transparansi Pengelolaan Dana Sampah

DPRD Banjarmasin sangat berharap dana talangan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Penggunaan dana harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Transparansi dalam pengelolaan dana ini akan membangun kepercayaan masyarakat. Ini juga akan memastikan bahwa tujuan utama penanganan darurat sampah tercapai. Pengawasan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, sangat diperlukan untuk menjamin efektivitas program.

Pengelolaan dana yang baik dan bertanggung jawab akan menjadi kunci keberhasilan. Ini tidak hanya untuk mengatasi krisis sampah saat ini. Lebih jauh, ini juga untuk menarik investasi dan bantuan lebih besar dari pemerintah pusat di masa depan. Dengan demikian, Banjarmasin dapat memiliki sistem pengelolaan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan.

Sumber: AntaraNews