Simak Cara Dapat Diskon Bayar PBB di Jakarta, Makin Mudah karena Bisa dari Rumah

Selain itu, pada 2024 ini juga kembali diberikan pembebasan sanksi administratif kepada wajib pajak.

Keringanan tertinggi sebesar 10 persen diberikan bagi wajib pajak yang membayar pada periode 1 April hingga 31 Mei 2026.

Pemerintah Kota Banda Aceh sedang merumuskan kebijakan keringanan pajak Banda Aceh untuk barang dan jasa tertentu, PBB-P2, dan PAT, yang akan membantu wajib pajak tak berkemampuan, terdampak bencana, serta usaha mikro.

Pemkot Bandung memberikan keringanan denda PBB hingga Desember 2025 untuk piutang pajak 2024 ke bawah. Manfaatkan kesempatan emas ini, bayar pokoknya saja!

Pemerintah Kabupaten Bogor meluncurkan program Relaksasi PBB Bogor 2026, menawarkan pembebasan pajak hingga diskon besar untuk tunggakan demi meringankan beban warga dan meningkatkan kepatuhan pajak.

Salah satu kebijakan yang mendapat sorotan adalah relaksasi BPHTB.

Insentif yang dikeluarkan itu khusus bagi wajib pajak yang memiliki hunian di bawah Rp2 miliar.

Program Pemprov DKI saat ini adalah untuk mengutamakan kesejahteraan seluruh warga, terutama masyarakat menengah ke bawah.

Terdapat kriteria tambahan untuk wajib pajak yang mempunyai hunian dengan NJOP di bawah Rp2 miliar.

Agustina menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari komitmen pemerintah dalam menghadirkan kebijakan yang inklusif.

Kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor di Jakarta akan mulai diterapkan pada 2 Desember 2024

Jumlah kendaraan yang terdaftar di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah mencapai sekitar 17 juta unit.

Panja Defisit dan Pembiayaan juga menyepakati target defisit anggaran tahun 2027 pada kisaran 1,80 persen hingga 2,40 persen terhadap PDB.

Pemerintah tetap berkomitmen memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan kepada UMKM.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan efektivitas penagihan pajak.

Penghapusan denda untuk PKB dan BBNKB akan berlaku hingga 31 Agustus 2026.

KPP Bantul Sita Aset Perusahaan di Kapanewon Sewon, Bantul, karena tunggakan pajak sebesar Rp17 miliar sebagai bagian dari penagihan aktif.

Asosiasi Hotel Mataram (AHM) mendorong hotel mengajukan keringanan PBB secara mandiri setelah Pemkot Mataram tak bisa beri insentif kolektif. Meski demikian, okupansi hotel di Mataram mulai menunjukkan tren positif.

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram telah memulai **distribusi SPPT PBB Mataram 2026** sebanyak 99.059 lembar dengan total nilai mencapai Rp34,46 miliar lebih, menunjukkan peningkatan potensi pajak daerah dan optimisme pencapaian target.

Pemkab Rejang Lebong menargetkan penerimaan PBB sebesar Rp3,2 miliar pada tahun 2026, naik signifikan dari tahun sebelumnya. Akankah target ambisius penerimaan PBB Rejang Lebong ini tercapai?

Pemerintah Kota Medan mengoptimalkan pendapatan daerah dengan membuka layanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta program penghapusan denda selama pelaksanaan MTQ Ke-59, mempermudah masyarakat.

Pemerintah Kota Madiun meluncurkan layanan pajak keliling untuk mendongkrak pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Upaya ini diharapkan mempermudah wajib pajak dan mencapai target Rp22,36 miliar.

Bapenda Bekasi gencar gelar operasi lapangan untuk tingkatkan pendapatan daerah, menargetkan Rp3,8 triliun di tahun 2026. Bagaimana strategi mereka mencapai target ambisius ini?