Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
UGM Angkat Bicara Dosennya jadi Penasihat Yayasan Daycare Little Aresha

{{caption}}
Kebakaran Apartemen Mediterania Diduga Berasal dari Genset Korslet di Lantai Basement

{{caption}}
Friendster Bangkit Lagi Lewat Kesepakatan Rp 521 Jutaan, Apa yang Bikin Versi Barunya Berbeda?

{{caption}}
KNKT Mulai Usut Dugaan Persinyalan Kereta jadi Pemicu Kecelakaan KRL di Bekasi

{{caption}}
4 Jam Sudah Kebakaran di Apartemen Mediterania Jakbar: Sejumlah Penghuni Dilarikan ke Rumah Sakit

{{caption}}
Baju Berisi Pesan dari Penghuni yang Terjebak Kebakaran Apartemen Mediterania

Topik Terkait
{{caption}}
Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan Bayar PBB-P2 hingga 10 Persen di 2024

Selain itu, pada 2024 ini juga kembali diberikan pembebasan sanksi administratif kepada wajib pajak.

{{caption}}
Ada Diskon PBB-P2 Hingga 10 Persen pada 2026 di Jakarta, Ini Jadwal dan Besarannya

Keringanan tertinggi sebesar 10 persen diberikan bagi wajib pajak yang membayar pada periode 1 April hingga 31 Mei 2026.

{{caption}}
Pemko Banda Aceh Siapkan Keringanan Pajak Hingga 99 Persen, Siapa Saja yang Berhak?

Pemerintah Kota Banda Aceh sedang merumuskan kebijakan keringanan pajak Banda Aceh untuk barang dan jasa tertentu, PBB-P2, dan PAT, yang akan membantu wajib pajak tak berkemampuan, terdampak bencana, serta usaha mikro.

{{caption}}
Kabar Gembira! Pemkot Bandung Beri Keringanan Denda PBB hingga Akhir 2025, Bayar Pokoknya Saja

Pemkot Bandung memberikan keringanan denda PBB hingga Desember 2025 untuk piutang pajak 2024 ke bawah. Manfaatkan kesempatan emas ini, bayar pokoknya saja!

{{caption}}
Pemkab Bogor Berlakukan Relaksasi PBB Bogor 2026: Bebas Pajak hingga Diskon Tunggakan

Pemerintah Kabupaten Bogor meluncurkan program Relaksasi PBB Bogor 2026, menawarkan pembebasan pajak hingga diskon besar untuk tunggakan demi meringankan beban warga dan meningkatkan kepatuhan pajak.

{{caption}}
Pemprov Jakarta Beri Potongan Enam Jenis Pajak, Berikut Daftar Lengkapnya

Salah satu kebijakan yang mendapat sorotan adalah relaksasi BPHTB.

{{caption}}
Heru Akui Aturan PBB-P2 Tak Beri Dampak Masyarakat Bawah

Insentif yang dikeluarkan itu khusus bagi wajib pajak yang memiliki hunian di bawah Rp2 miliar.

{{caption}}
Wujudkan Pajak Tepat Sasaran, Pemprov DKI Terbitkan Kebijakann Baru PBB-P2 untuk Rumah Kategori Tertentu

Program Pemprov DKI saat ini adalah untuk mengutamakan kesejahteraan seluruh warga, terutama masyarakat menengah ke bawah.

{{caption}}
Ingin Gratis PBB di Jakarta, Ini Aturan Terbarunya

Terdapat kriteria tambahan untuk wajib pajak yang mempunyai hunian dengan NJOP di bawah Rp2 miliar.

{{caption}}
Wujudkan Kebijakan Pro Rakyat, Wali Kota Semarang Agustina Hadirkan Relaksasi Pajak Daerah

Agustina menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari komitmen pemerintah dalam menghadirkan kebijakan yang inklusif.

{{caption}}
Kabar Gembira, Pemprov DKI Hapus Denda Pajak Kendaraan Bermotor hingga 31 Desember 2024

Kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor di Jakarta akan mulai diterapkan pada 2 Desember 2024

{{caption}}
Aturan Baru PBB di Jakarta: Punya Hunian Lebih dari 1 dengan NJOP hingga Rp2 M Bakal Kena Pajak

Aturan Baru PBB di Jakarta: Punya Hunian Lebih dari 1 dengan NJOP hingga Rp2 M Bakal Kena Pajak

{{caption}}
Komisi I DPR: Menarik Pajak di Selat Malaka akan Menimbulkan Konflik Baru

Gagasan ini mencuat seiring posisi strategis Indonesia dalam jalur perdagangan dan energi dunia layaknya seperti di Selat Hormuz.

{{caption}}
Insentif Dicabut, Minat Beli Mobil Listrik Terancam Anjlok

INDEF GTI berpendapat bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai elektrifikasi kendaraan di Indonesia.

{{caption}}
Pencabutan Bebas Pajak Dinilai Tekan Adopsi Mobil Listrik

INDEF GTI berpendapat bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pengembangan elektrifikasi kendaraan di Indonesia.

{{caption}}
Ramai Isu Pajak Jalan Tol, Menkeu Purbaya: Nanti Saya Beresin, Harusnya Dianalisa Dulu

Ia bakal meminta Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) untuk melakukan analisis lebih lanjut sebelum kebijakan tersebut diputuskan.

{{caption}}
DPR Soal Wacana Pajak Jalan Tol: Berpotensi Timbulkan Beban Ganda Bagi Rakyat

Wacana tersebut untuk ditunda atau dibatalkan selama masa konsensi pengelolaan jalan tol oleh BUJT masih berlangsung

{{caption}}
Pajak Mobil Listrik 2026 Berubah, DKI Jakarta Cari Solusi, Jawa Barat Tetap Tarik Pajak

Aturan pajak kendaraan listrik dari pemerintah sudah resmi berubah tidak lagi nol persen.

{{caption}}
Pemkot Medan Sediakan Layanan PBB dan Penghapusan Denda Selama MTQ Ke-59

Pemerintah Kota Medan mengoptimalkan pendapatan daerah dengan membuka layanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta program penghapusan denda selama pelaksanaan MTQ Ke-59, mempermudah masyarakat.

{{caption}}
Pemkot Madiun Gencarkan Layanan Pajak Keliling, Target PBB Rp22,36 Miliar Terkejar?

Pemerintah Kota Madiun meluncurkan layanan pajak keliling untuk mendongkrak pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Upaya ini diharapkan mempermudah wajib pajak dan mencapai target Rp22,36 miliar.

{{caption}}
Bapenda Bekasi Tingkatkan Pendapatan Daerah Melalui Operasi Lapangan, Target Rp3,8 Triliun

Bapenda Bekasi gencar gelar operasi lapangan untuk tingkatkan pendapatan daerah, menargetkan Rp3,8 triliun di tahun 2026. Bagaimana strategi mereka mencapai target ambisius ini?

{{caption}}
100 UMKM Ramaikan Bazar Ramadhan Deli Serdang, Bupati Soroti Ekonomi Kian Menggeliat dan Kebijakan PBB

Antusiasme 100 UMKM di Bazar Ramadhan Deli Serdang menjadi indikasi kuat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Bupati Asri Luddin Tambunan juga menyoroti kebijakan PBB.

{{caption}}
Inovasi Pemkab Kudus: Digitalisasi PBB Mudahkan Wajib Pajak Cetak SPPT Mandiri

Pemerintah Kabupaten Kudus meluncurkan inovasi Digitalisasi PBB berbasis website, memungkinkan wajib pajak mencetak bukti SPPT secara mandiri dan meningkatkan akuntabilitas pembayaran.

{{caption}}
Pemkot Bandarlampung Targetkan PBB Rp130 Miliar di Tahun 2026, Optimalkan Pendapatan Daerah

Pemerintah Kota Bandarlampung menargetkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp130 miliar pada tahun 2026, dengan berbagai strategi inovatif untuk mencapai Target PBB Bandarlampung 2026.