Wujudkan Pajak Tepat Sasaran, Pemprov DKI Terbitkan Kebijakann Baru PBB-P2 untuk Rumah Kategori Tertentu

Keringanan tertinggi sebesar 10 persen diberikan bagi wajib pajak yang membayar pada periode 1 April hingga 31 Mei 2026.

Menurutnya, pengelolaan PBB di Jakarta selama ini berjalan baik. Selain itu, masyarakat juga tertib dalam melakukan pembayaran.

Kebijakan terkait tidak berlaku bagi pemilik dua unit atau lebih hunian di Jakarta.

Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 281 Tahun 2025 yang ditandatangani pada 25 Maret 2025.

Kebijakan insentif PPN DTP untuk rumah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2024 yang merupakan perpanjangan dari kebijakan sebelumnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Anies menilai aturan baru yang dibuat punya dampak langsung ke warga Jakarta.

Insentif yang dikeluarkan itu khusus bagi wajib pajak yang memiliki hunian di bawah Rp2 miliar.

Aturan Baru PBB di Jakarta: Punya Hunian Lebih dari 1 dengan NJOP hingga Rp2 M Bakal Kena Pajak

Terdapat kriteria tambahan untuk wajib pajak yang mempunyai hunian dengan NJOP di bawah Rp2 miliar.

Selain itu, pada 2024 ini juga kembali diberikan pembebasan sanksi administratif kepada wajib pajak.

Kebijakan penggratisan PBB rumah dengan NJOP di bawah Rp2 miliar diberlakukan oleh Anies Baswedan

Pramono sudah mengeluarkan instruksi untuk pedagang tidak berjualan di tempat yang mengganggu aktivitas publik.

Pramono juga memastikan ketersediaan hewan kurban di Jakarta masih aman.

Pemkot Jaktim mencatat jumlah tawuran pada 2025 mencapai 132 kejadian dan hingga Mei 2026 angka itu turun drastis.

Pramono menyatakan bahwa setelah adanya ring tinju, terjadi penurunan signifikan dalam jumlah tawuran di Pasar Rebo dan daerah sekitarnya.

Pramono menyatakan bahwa saat ini ia sedang menyusun enam paket kebijakan insentif untuk PBB-P2 tahun 2026, yang mencakup pembebasan pajak hingga 100 persen.

Pramono memastikan, telah meminta jajaran Satuan Polisi (Satpol) PP DKI Jakarta untuk mengambil tindakan tegas terhadap segala bentuk gangguan keamanan.

Pada tahap awal sebanyak sekitar 24 ribu CCTV akan diintegrasikan ke dalam sistem bersama antara Pemprov DKI dan Polda Metro Jaya.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan dukungannya terhadap penegakan hukum untuk memberikan hukuman berat pelaku jambret WNA di Bundaran HI, demi menjaga keamanan dan citra Ibu Kota.

Pramono Anung menegaskan Jakarta masih berstatus ibu kota negara selama belum ada Keputusan Presiden soal pemindahan ke IKN.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan Gerakan Pilah Sampah dari rumah di Kuningan, Jakarta Selatan, sebagai langkah konkret mengatasi volume sampah di TPST Bantargebang yang kian memprihatinkan.

Pemprov DKI menyiapkan Jalan HR Rasuna Said sebagai lokasi baru CFD Jakarta. Pramono juga mengisyaratkan perubahan jam pelaksanaan.

Padahal Gubernur DKI Jakarta Pramono telah bertemu dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri khusus untuk membahas pertandingan Persija dan Persib.