LIVE

Kabar Baik buat Warga Jakarta, PBB Rumah di Bawah Rp2 M & Apartemen-Rusun di Bawah Rp650 juta Dibebaskan

Kebijakan terkait tidak berlaku bagi pemilik dua unit atau lebih hunian di Jakarta.

pramono anung
Kabar Baik buat Warga Jakarta, PBB Rumah di Bawah Rp2 M & Apartemen-Rusun di Bawah Rp650 juta Dibebaskan
Kabar Baik buat Warga Jakarta, PBB Rumah di Bawah Rp2 M & Apartemen-Rusun di Bawah Rp650 juta Dibebaskan (merdeka.com)

Gubernur Jakarta Pramono Anung memberlakukan kebijakan pembebasan pajak bumi dan bangunan (PBB) kepada warganya yang memiliki hunian di bawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Rp 2 miliar.

Selain itu, kepada pada pemilik rumah susun atau apartemen juga mendapat kebijakan senada dengan NJOP di bawah Rp650 juta.

"Bahwa untuk NJOP di bawah Rp2 miliar maka PBB-nya kita bebaskan, untuk NJOP di bawah Rp650 juta seperti apartemen atau rumah susun dan sebagainya PBB-nya kita bebaskan," kata Pramono di Rusun Tambora, Jakarta Barat, Rabu (26/3).

Kebijakan terkait tidak berlaku bagi pemilik dua unit hunian di Jakarta. Sebab rumah kedua yang memiliki NJOP di bawah Rp 2 miliar akan tetap dikenakan wajib pajak dengan keringanan 50 persen. Begitupun wajib pajak tersebut punya tiga unit hunian atau lebih maka tidak ada lagi keringanan yang berlaku.

"Kalau PBB untuk rumah kedua maka 50%, rumah ketiga sepenuhnya bayar pajak karena apa dia sudah (dianggap) mampu," jelas Pramono.

Sebagai informasi, kebijakan Pramono berpatok pada Keputusan Gubernur Nomor 281 Tahun 2025 yang sudah ditandatangani pada 25 Maret 2025.

Kebijakan itu diteken berdasarkan pertimbangan masalah kepemilikan rumah yang masih menjadi keluhan mayoritas warga Jakarta.

Penyebabnya, bukan hanya karena harga tanah dan bangunan yang terus naik, tetapi juga karena beban pajak yang semakin berat.

“Tidak sedikit orang yang akhirnya terpaksa menjual rumah warisan atau mencari tempat tinggal di pinggiran Jakarta karena tak sanggup membayar pajaknya,” ungkap Pramono.

“Jika sudah demikian, kepemilikan rumah di Jakarta akan semakin lebih sulit dan makin banyak orang yang terjebak dalam siklus sewa tanpa kepastian tempat tinggal tetap,” sambung dia.

Pramono berharap, dengan aturan yang baru tersebut, pemerintah Provinsi Jakarta bisa membantu warganya untuk tetap memiliki hunian.

“Insya Allah kebijakan ini bisa memberikan manfaat baik bagi masyarakat,” katanya.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
LIa Harahap
Editor LIa Harahap
M
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
BGN Evaluasi Penerima MBG: Sekolah Mampu Rasanya Tidak Perlu

{{caption}}
DPR: PPPK yang Telah Diangkat Tidak Boleh Diberhentikan

{{caption}}
DPR-Pemerintah Sepakati Usia Pensiun di RUU Polri: Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun

{{caption}}
Jadi Penasihat Presiden, Said Iqbal Beberkan 3 Fokus Utama Kawal Nasib Buruh

{{caption}}
Misteri Jasad Pedagang di Sukabumi Terungkap, Balsem dan Bawang Jadi Petunjuk

{{caption}}
Alasan Prabowo Angkat Said Iqbal Jadi Penasihat Khusus Presiden

Topik Terkait
{{caption}}
Pemprov Jakarta Beri Potongan Enam Jenis Pajak, Berikut Daftar Lengkapnya

Salah satu kebijakan yang mendapat sorotan adalah relaksasi BPHTB.

Potongan Pajak
{{caption}}
PBB DKI Jakarta Naik 5-10 Persen Tahun Ini, Gubernur Pramono: Kecil Sekali, Jadi Jangan Khawatir

Menurutnya, pengelolaan PBB di Jakarta selama ini berjalan baik. Selain itu, masyarakat juga tertib dalam melakukan pembayaran.

PBB
{{caption}}
Wujudkan Pajak Tepat Sasaran, Pemprov DKI Terbitkan Kebijakann Baru PBB-P2 untuk Rumah Kategori Tertentu

Program Pemprov DKI saat ini adalah untuk mengutamakan kesejahteraan seluruh warga, terutama masyarakat menengah ke bawah.

Pramono
{{caption}}
Kabar Gembira, Rumah Harga Rp2 Miliar ke Bawah Kini bebas Pajak

Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 281 Tahun 2025 yang ditandatangani pada 25 Maret 2025.

rumah
{{caption}}
Anies Minta Kebijakan Aturan Pembebasan PBB-P2 Disosialisaskan: Supaya Tidak Terkejut

Anies menilai aturan baru yang dibuat punya dampak langsung ke warga Jakarta.

Anies Baswedan
{{caption}}
Heru Akui Aturan PBB-P2 Tak Beri Dampak Masyarakat Bawah

Insentif yang dikeluarkan itu khusus bagi wajib pajak yang memiliki hunian di bawah Rp2 miliar.

Heru Budi Hartono
{{caption}}
Aturan Baru PBB di Jakarta: Punya Hunian Lebih dari 1 dengan NJOP hingga Rp2 M Bakal Kena Pajak

Aturan Baru PBB di Jakarta: Punya Hunian Lebih dari 1 dengan NJOP hingga Rp2 M Bakal Kena Pajak

Pajak Bumi dan Bangunan
{{caption}}
Ingin Gratis PBB di Jakarta, Ini Aturan Terbarunya

Terdapat kriteria tambahan untuk wajib pajak yang mempunyai hunian dengan NJOP di bawah Rp2 miliar.

Pajak Bumi dan Bangunan
{{caption}}
Anies Tolak Wacana Evaluasi Kebijakan Penggratisan PBB NJOP di Bawah Rp2 M: Cara Usir Warga Miskin Jakarta

Anies menjelaskan, tujuan kebijakan itu untuk memberikan kesempatan warga DKI Jakarta memiliki tempat tinggal.

Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar
{{caption}}
Genjot PAD Jakarta, Pemprov Bakal Evaluasi Penggratisan PBB NJOP Rumah di Bawah Rp2 Miliar Era Anies

Kebijakan penggratisan PBB rumah dengan NJOP di bawah Rp2 miliar diberlakukan oleh Anies Baswedan

pemprov DKI
{{caption}}
Shin Tae-yong Jadi Harapan Baru Persija, Pramono Ingin Hadiah Spesial untuk Jakarta

Dia berharap, Persija mampu mempersembahkan prestasi istimewa di bawah arahan Shin Tae-yong.

berita update
{{caption}}
Pramono Pastikan Tarif Transjabodetabek Naik

Pemprov DKI Jakarta akan menyesuaikan tarif Transjabodetabek seiring perluasan rute layanan. Besaran tarif baru segera diumumkan.

berita update
{{caption}}
CFD Rasuna Said Dilirik Turis Asing, Pramono Optimistis Jadi Ikon Baru

Gubernur DKI Pramono Anung menyebut CFD Jakarta mulai menarik wisatawan dari Malaysia, Singapura, dan Thailand. Rasuna Said diproyeksi jadi ikon baru.

berita update
{{caption}}
Warga Dukung Penuh, Gubernur Pramono Anung Pastikan Keberlanjutan CFD Rasuna Said

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan sekitar 95 persen warga menginginkan agar kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau **CFD Rasuna Said** dapat terus berlanjut, menjadikannya alternatif ruang publik sehat dan strategis di Jakarta.

cfd rasuna said
{{caption}}
Viral Pulau Sampah Muara Angke, Gubernur Pramono Angkat Suara

Pramono mengatakan, tumpukan sampah yang mengapung di perairan Muara Angke tersebut saat ini telah dibersihkan.

berita update
{{caption}}
CFD Rasuna Said Kembali Hadir, Gubernur Pramono: Mayoritas Warga Minta Digelar Rutin

Pramono menjelaskan bahwa pelaksanaan CFD di koridor Jalan HR Rasuna Said berlangsung mulai pukul 05.30 hingga 09.00 WIB.

berita update
{{caption}}
AHM Minta Hotel Ajukan Keringanan PBB Secara Individu, Okupansi Hotel Mataram Membaik

Asosiasi Hotel Mataram (AHM) mendorong hotel mengajukan keringanan PBB secara mandiri setelah Pemkot Mataram tak bisa beri insentif kolektif. Meski demikian, okupansi hotel di Mataram mulai menunjukkan tren positif.

asosiasi hotel mataram
{{caption}}
Distribusi SPPT PBB Mataram 2026 Capai Rp34,46 Miliar, BKD Optimistis Target Tercapai

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram telah memulai **distribusi SPPT PBB Mataram 2026** sebanyak 99.059 lembar dengan total nilai mencapai Rp34,46 miliar lebih, menunjukkan peningkatan potensi pajak daerah dan optimisme pencapaian target.

bkd mataram
{{caption}}
Pemkab Rejang Lebong Targetkan Penerimaan PBB Rp3,2 Miliar di Tahun 2026, Optimis Terpenuhi

Pemkab Rejang Lebong menargetkan penerimaan PBB sebesar Rp3,2 miliar pada tahun 2026, naik signifikan dari tahun sebelumnya. Akankah target ambisius penerimaan PBB Rejang Lebong ini tercapai?

bengkulu
{{caption}}
Ada Diskon PBB-P2 Hingga 10 Persen pada 2026 di Jakarta, Ini Jadwal dan Besarannya

Keringanan tertinggi sebesar 10 persen diberikan bagi wajib pajak yang membayar pada periode 1 April hingga 31 Mei 2026.

berita update
{{caption}}
Pemkot Medan Sediakan Layanan PBB dan Penghapusan Denda Selama MTQ Ke-59

Pemerintah Kota Medan mengoptimalkan pendapatan daerah dengan membuka layanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta program penghapusan denda selama pelaksanaan MTQ Ke-59, mempermudah masyarakat.

konten ai
{{caption}}
Pemkot Madiun Gencarkan Layanan Pajak Keliling, Target PBB Rp22,36 Miliar Terkejar?

Pemerintah Kota Madiun meluncurkan layanan pajak keliling untuk mendongkrak pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Upaya ini diharapkan mempermudah wajib pajak dan mencapai target Rp22,36 miliar.

bapenda madiun